Sutias Lantik Satika Jadi Ketua PKK Taput


Sutias Lantik Satika Jadi Ketua PKK Taput


TARUTUNG - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara Hj Sutias Handayani melantik Ny Satika Nikson Nababan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara. Pelantikan Ketua TP PKK Taput untuk  masa Bhakti 2014-2019 berlangsung di Gedung Balai Data Bawah Sopo Partungkoan, Tarutung, Rabu (16/4).

Pelantikan ini dirangkaikan pula dengan pelantikan Ny Satika Nikson Nababan sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Tapanuli Utara.

Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Taput, Drs Nikson Nababan, Wakil Bupati Taput Drs Mauliate Simorangkir MSi, unsur Muspida Kabupaten Taput, para kepala SKPD Kabupaten Taput, pimpinan organisasi wanita se-Kabupaten Taput dan undangan lainya.

Dalam sambutannya Sutias mengucapkan selamat atas dilantiknya Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Tapanuli Utara Ny Satika Nikson Nababan. "Pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan selamat menjalankan tugas kepada Ny Satika Nikson Nababan sebagai ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kabupaten Taput yang baru saja dilantik," katanya.

Tim PKK, lanjut Sutias, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman kepada hasil rakernas yang dilaksanakan 5 tahun sekali dan tahun 2013 yang berpedoman pada hasil rakernas VII PKK tahun 2010 di Jakarta. Adapun yang menjadi landasan hukum kegiatan TP PKK adalah peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

"Untuk itu, saya berpesan agar Ketua TP PKK Kabupaten Tapanuli Utara yang baru dilantik  harus berupaya lebih meningkatkan pengetahuan tentang gerakan PKK dan lebih banyak turun ke lapangan," harap Sutias.

Menyangkut Dekranasda, Sutias juga berpesan bahwa Dekranasda baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota merupakan lembaga independen yang bermitra dengan pemerintah. Mereka mempunyai tujuan menggali, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya bangsa dengan meningkatkan kualitas produk kerajinan dan dalam memperkokoh jati diri bangsa.

Dekranasda juga lembaga yang memperhatikan dan meningkatkan kepentingan pengrajin dengan mendorong semangat berwira usaha. Sekaligus mempromosikan produk hasil kerajian dengan mengikuti pameran dalam rangka perluasan pasar di dalam maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan pembinaan para pengrajin dalam upaya meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas, desain, kemasan dan branding. Selain tentunya membantu akses pendanaan juga promosi ke luar negeri.

Kedepan Dekranasda harus berdaya bina tinggi dimana produk-produk dari Kabupaten/Kota khususnya di Taput ini dapat ditingkatkan lagi kinerjanya mengingat banyak tersedia sumber daya alam yang dapat diolah menjadi barang kerajian handycraft. Apalagi dalam waktu dekat berlangsung pasar bebas Asean Economi Community (AEC) 2015.

Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nikson Nababan mengatakan TP PKK dapat menjadi mitra terdepan bagi pemerintah dalam menjalankan program-program yang telah ada. Selain itu, Nikson menyampaikan, Dekranasda merupakan organisasi mandiri yang mampu mengembangkan dan melestarikan kerajinan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menyampaikan bahwa  dalam keputusan yang baru maka bupati tidak lagi sebagai  dewan penyantun tapi dewan pembina PKK.

"Untuk itu saya meminta pak bupati bisa mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD agar program programnya bisa bersinergi dengan  PKK," ujarnya.

Gubsu juga menyampaikan bahwa istri kepala daerah selain menjadi Ketua TP PKK dan Dekranasda juga sekaligus merupakan ketua Forikan kabupaten/kota.Karenanya mereka harus ikut menggiatkan gerakan masyarakat mengkonsumsi ikan untuk mewujudkan anak-anak cerdas. (#)

Comments

Popular posts from this blog

Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini

EDY RAHMAYADI MINTA MAAF SOAL PERNYATAAN MAJU LAGI PILGUBSU

Hendri CH Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Periode 2023-2028 di Kongres XXV di Bandung