Mimbar Birokrasi

Peruntukan Eks Bandara Polonia Medan,(Mimbar) Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan, kawasan eks Bandara Polonia akan dijadikan Central Bussines Districk (CBD).Artinya,kawasan  eks bandara  Polonia  akan menjadi kota modern.  Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Drs H Amiruddin, menyikapi  ketidaksinkronan tata ruang Kota Medan dengan tata ruang provinsi terkait eks Bandara Polonia,Senin (30/9) "Dijadikannya eks Bandara Polonia sebagai salah satu kawasan pusat bisnis di Kota Medan, karena mengantisipasi pindahnya bandar udara ke Kualanamu. Sebab  sebuah kota modren tidak akan mungkin bandara itu berada di tengah-tengah kota. Nah, kita ini memandang untuk jangka panjang, bukan sesaat,” katanya. Menurut Amiruddin, ketidaksinkronan antara tata ruang Kota Medan dengan provinsi dalam hal eks Bandara Polonia adalah berdasarkan sudut pandang berbeda. Kalau DPRD Kota Medan melihat eks Banda

 Disayangkan, DPRDSU Masih "Acuh" Sikapi BUMD Bermasalah Medan, (mimbar) - Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Sumatera Utara mengalami sejumlah masalah saat ini. Sayangnya, kondisi tersebut tidak mendapat respon yang tepat dari DPRD Sumut, khususnya Komisi C selaku lembaga pengawasan.Berdasarkan data dan pengamatan wartawan, kalangan Komisi C, hanya mendorong lewat komentar di media massa tanpa melakukan aksi di komisi.                 Pimpinan Komisi C DPRD Sumut, berulang kali berjanji memanggil manajemen PT Bank Sumut dan PDAM Tirtanadi, tapi tidak pernah terealisasi.Penggiat transparansi anggaran, yang selalu mengamati kinerja legislatif di Sumut, Elfenda Ananda, tak manampik hal itu. Menurutnya situasi ini dikarenakan, BUMD hanya dianggap sebagai ‘sapi perahan’ dari elit. Kalau diibaratkan BUMD, tidak jauh beda dengan BUMN di pusat. Jadi sapi perahan. Sama seperti BUMN. Jadi ketika situasi tidak menguntungkan, BUMD tidak begitu dilirik.    

Atasi Kemacetan  di Jl Seksama Medan (Mimbar)  Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan diminta untuk segera mengatasi masalah kemacetan yang terjadi  di Jl Seksama-Simpang Jl Selamat Kecamatan Medan Amplas. Kondisi macet disana dinilai sangat menggangu aktivitas warga pada pagi dan sore hari. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan Augus Napitupulu, SH (PDI P) kepada wartawan menyahuti keluhan warga saat melakukan  reses II Tahun 2013 di Jalan Bahagia By Pass Kecamatan Medan Kota, Minggu (29/9).   Menurut Augus, persoalan macet di Jl Seksama-Simpang Jl Selamat sudah cukup lama dan belum ada tandatanda upaya mengatasinya. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Medan supaya segera mencari solusi. Sedangkan, petugas lalulintas dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian dinilai tidak efektif. Dimana petugas tidak secara rutin berada disana bahkan tidak bisa berbuat banyak mengingat kondisi jalan yang terlalu kecil. Disampaikan Augus Napitupulu yang juga Caleg DPRD Sumu

Tindak Jukir Ilegal Medan (Mimbar) Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Medan meminta Dinas Perhubungan kota Medan untuk melakukan pembinaan terhadap   juru parkir   (jukir) resmi dan menindak juru parker illegal karena keberadaan juru parker illegal ini sangat meresahkan masyarakat. Hal itu diungkapkan anggota Komisi D DPRD Medan Muslim Maksum menyikapi lemahnya pembinaan, pengawasan, dan penindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub-red) Kota Medan terhadap juru parkir (jukir) di hampir setiap lokasi   perparkiran. "Jukir harus memberikan pelayanan dengan baik kepada setiap pengemudi. Sehingga masyarakat, baik pengendara roda empat maupun roda dua menjadi terayomi.Jangan ada lagi jukir yang tiba tiba muncul dan langsung menagih uang parkir ketika pemilik kendaraan ingin mengambil sepeda motor atau mobilnya. Ini harus ditertibkan “ kata politisi PKS, Senin (30/9).  Dikatakan Muslim, ketika jukir memungut biaya kepada setiap pengemudi, selain sisi

  Waspadai Potensi Konflik Jelang 2014 Medan, (Mimbar) - Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST menegaskan perlunya deteksi dini dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik yang timbul menjelang tahun politik 2014. Hal itu diingatkannya saat menerima kunjungan Kepala Badan Intelejen Negara Daerah se Indonesia di Kantor Gubsu, Senin (30/9). Sumut dipilih sebagai lokasi Pratek Kerja Lapangan Pendidikan dan Pelatihan Intelegen Strategis Tingkat II BIN Tahun 2013. Dalam pertemuan tersebut, Gubsu memaparkan perkembangan kondisi dan situasi terkini di Sumatera Utara. Menurut Gubsu, pemilihan Sumatera utara sebagai laboratorium bagi 20 peserta  pejabat eseleon II BIN merupakan hal yang tepat mengingat Sumut adalah miniatur Indonesia. Rombongan ini dipimpin Kapusdiklat BIN Pambudi Cahyo Widodo. "Persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia bisa diperoleh di Sumatera Utara karena memang daerah ini begitu beraneka ragam dan pantas disebut miniaturnya In