Mimbar Birokrasi

Direktur IT, Operation & Digital Banking Mandiri Syariah Achmad Syafii (kiri), Group Head Digital Banking Sales and Partnership Mandiri Syariah Riko Wardhana (tengah), Corporate Secretary Mandiri Syariah Ahmad Reza (kanan) saat mensosialisasikan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di toko Ummi Krudung, Pasar Mayestik Jakarta, 6/3.   Jakarta - PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) mensosialisasikan metode pembayaran kode respons cepat yang berstandar nasional atau dikenal sebagai Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Sosialisasi ini merupakan implementasi dan bukti dukungan Mandiri Syariah atas metode pembayaran non-tunai Bank Indonesia dimana mulai 1 Januari 2020 wajib menggunakan QRIS. Direktur IT, Operation & Digital Banking Mandiri Syariah Achmad Syafii menyampaikan Mandiri Syariah adalah bank syariah pertama dan satu-satunya yang menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) implementasi QRIS. “Alhamdullilah, kami bersyukur me

Chairman Samera Propertindo, Adi Ming E saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai penyelenggaraan SAMERA EXPO 2020 di Atrium Sun Plaza, Jumat (5/3/2020).   Medan - Satu per satu kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah impian semakin terasa. Meski secara keseluruhan terjadi perlambatan penjualan properti di tahun 2019, namun tahun lalu bisa menjadi titik balik kepercayaan masyarakat untuk segera membeli rumah. Bukan tanpa alasan, Survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan peningkatan penjualan rumah pasar primer pada kuartal akhir 2019. Rumah tipe kecil mencatat lonjakan paling tinggi dari pertumbuhan minus 16 persen di tahun 2018 menjadi tumbuh 23,01 persen di 2019. Ini sangat mungkin bagian dari efek positif beberapa stimulasi pemerintah. Chairman Samera Propertindo, Adi Ming E menyebutkan bahwa kemudahan pembayaran Down Payment (DP) hingga tingkat pembayaran KPR menjadi faktor vital untuk menggerakkan kembali minat masyarakat. Kebij

Ketua Umum SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Firdaus   Jakarta - Pemerintah perlu segera membuat Crisis Center terkait pengendalian virus corona. Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam diskusi terbatas di kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di jalan Veteran II No. 7C Jakarta, pada Selasa pagi (3/2). Diskusi diselenggarakan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo, satu hari sebelumnya, dimana dua warga Indonesia dipastikan terkena virus corona. Kedua warga Indonesia tersebut saat ini sedang dirawat secara intensif di RSPI Sulianti Saroso, Sunter Jakarta. Sesaat setelah pengumuman Presiden kemarin, warga masyarakat secara spontan berbondong-bondong membeli masker dan hand sanitizer di sejumlah apotek. Bahkan kepanikan warga terlihat juga di sejumlah supermarket di Jakarta dengan memborong bahan-bahan pokok (sembako) seperti beras, telur, mie instan, dan air mineral. "Saya kira kepanikan warga terjadi secara spontan dan itu lumrah terjadi. Sebalikn

Ketua  Komisi I  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Meutya Hafid didampingi oleh  Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Perekonomian RI, I Ketut Hadi Priatna, SH, LLM , Ketua PWI Sumut H Hermansjah, SE, dan rekan pers lainnya pada Focus Group Discussion (FGD) terkait Omnibus Law Cipta Kerja yang digelar di lantai 2 Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut Jalan Adinegoro No.4 Medan, Senin (2/3/2020).   Medan -  Pemerintah dinilai tengah berupaya campur tangan terhadap dunia pers melalui draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja dengan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR-RI Meutya Hafid berdialog dengan para insan pers Sumatera Utara dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Acara yang digelar di lantai 2 gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut Jalan Adinegoro No.4 Medan, Senin (2/3/2020), diikuti 100 an peserta. Ditega