Sekdaprovsu Apresiasi Kepulauan Nias Siap Gelar Pemilu 9 April

Sekdaprovsu H. Nurdin Lubis, S.H, M.M (2 kanan) yang Ketua Tim Pemantau Pemilu Sumut, Jumat (4/4) sore pada Rakor Distribusi Logistik Pemilu 2014 di Gunungsitoli bersama Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, S.H, M.H (kanan), Kepala Badan Kesbangpol Sumut H Eddy Syofian (kiri) dan Kepala Badan BIN Daerah Provinsi Sumut Brigjen TNI Cucu Soemantri.

Sekdaprovsu Apresiasi Kepulauan Nias Siap Gelar Pemilu 9 April

*Pemilih Buta Aksara perlu Antisipasi tidak Dieksploitasi

Gunungsitoli (Mimbar) - Sekda Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) H. Nurdin Lubis, S.H, M.M memberikan apresiasi setelah melihat dan mendengar langsung dari berbagai komponen strategis bahwa Kepulauan Nias siap menggelar Pemilu Legislatif 9 April mendatang.

Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, S.H, M.H juga meyakinkaan persiapan sudah matang meski mengakui pemilih buta aksara merupakan salah satu permasalahan serius yang perlu diantisipasi tidak dieksploitasi di wilayah Pulau Nias.

"Meski secara prinsip wilayah Pulau Nias secara umum relatif sudah siap menggelar Pemilu legislatif 9 April 2014, namun kondisi geografis yang masih banyak terpencil dan permasalahan pemilih buta aksara memang perlu diaantisipasi," ujar Nurdin yang Ketua Tim Pemantau Pemilu Sumut, Jumat (4/4) sore.

Dihadapan kelompok strategis se-Pulau Nias di Pendopo Bupati Nias di Kota Gunungsitoli pada Rakor Distribusi Logistik Pemilu 2014, Sekdaprovsu mengakui perlu memberi perhatian khusus bagi pemilih buta aksara. 

Sebelumnya Wakil Bupati Nias kepada Sekdaprovsu didampingi Staf Ahli Gubsu H. Mhd. Fitriyus, Kepala Badan Kesbangpol Sumut H. Eddy Syofian dan Kadis Perhubungan Sumut Anthony Siahaan, melaporkan secara umum pihaknya siap dan sudah komit menyukseskan Pemilu 2014.

"Hanya saja memang ada dua permasalahan prinsip yang masih perlu saya laporkan untuk sama-sama kita antisipasi yaitu pasokan listrik yang sangat terbatas di Pulau Nias sehingga listrik sering padam dalam durasi yang lama serta pemilih buta huruf," jelasnya.

Pada rakor yang juga dihadiri Ketua KPU Sumut Mulia Banurea dan Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, Waruwu mengakui pemilih buta aksara memang rawan dieksploitasi oleh oknum tertentu.

"Pendidikan relatif masih rendah di beberapa wilayah di Nias ini. Masih banyak yang tidak bisa baca tulis, sementara kertas suara tidak pakai foto dan mereka tidak boleh didampingi. Oleh sebab itu perlu diantisipasi jangan sampai banyak kertas suara yang tidak sah," ujar Wakil Bupati.

Pada acara juga dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Provinsi Sumut Brigjen TNI Cucu Soemantri dan AKBP Hanung T mewakili Kapoldasu dan Wakil Walikota Gunungsitoli Drs Aroni Zendrato, Sekdaprovsu memaparkan tentang banyak hal yang intinya mengingatkan Pemda lebih peka dan segera memberikan bantuan jika dimintakan oleh KPU.

Dikatakan sesuai amanah ketentuan yang ada Pemda dapat membantu terutama membantu mendorong kelancaran logistik, pengamanan kertas suara, antisipasi isu rawan pada masa tenang dan mengajak masyarakat ke TPS agar partisipasi di atas 75 persen dan lainnya.

Sementara itu beberapa kelompok strategis yang hadir ketika ditanya wartawan juga berharap perlunya antisipasi pemilih buta aksaran. Karena tidak tahu membaca, mereka bisa saja diarahkan untuk memilih caleg tertentu. 

Kepada pemilih buta aksara menurut beberapa tokoh masyarakat perlu diberikan sentuhan khusus melalui sosialisasi yang lebih masif. 

Hanya saja beberapa tokoh optimis ini bisa diantisipasi karena  pemilih yang buta aksara ternyata tidak buta angka. Mereka mengenal angka. Hal ini yang bisa dimaksimalkan pada sisa waktu yang ada.

Pada kesempatan ini Sekdaprovsu juga secara khusus mengingatkan pada masa tenang perlu diantisipasi "black campaign" karena tindakan ini jelas akan mengganggu proses demokrasi yang tengah berjalan.

Ini perlu menjadi kesadaran kolektif, sebab black campaign tidak semata dapat dilakukan oleh saingan politik antar calon melainkan juga terbuka kemungkinan oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan calon tetapi mereka tidak suka demokrasi berjalan baik. Begitu juga antisipasi isu SARA.

Di sinilah diperlukan kecerdasan politik masyarakat agar tidak gampang terpancing kepada isu-isu tertentu. Sebab, modus penyebar isu bisa saja jauh lebih canggih dari pada yang diperkirakan umum.