Gubsu Dorong Realisasi Kawasan Industri Kualatanjung Dan Tanjungbalai

Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian Imam Haryono memukul gong tanda dibukanya Rakor Pengembangan Industri Daerah se Wilayah Sumatera dan Kalimantan di Medan, Rabu (26/3) disaksikan Sekdaprovsu H Nurdin Lubis dan Kadis Perindag Sumut H Bidar Alamsyah.

Gubsu Dorong Realisasi Kawasan Industri Kualatanjung dan Tanjungbalai


* Dirjen PPI : Peluang indutrialisasi Sumut terbuka lebar


Medan (Mimbar) - Gubernur Sumut (Gubsu) H. Gatot Pujo Nugroho, S.T, M.Si mendorong pemerintah pusat membantu segera terealisasi kawasan-kawasan industri baru di Sumut seperti di Kualatanjung dan Tanjungbalai.

"Sumut masih banyak peluang dijadikan kawasan industri seperti Kawasan Industri Kualatanjung dengan hilirisasi aluminium dan pengembangan pelabuhannya serta Kawasan Industri Tanjungbalai," ujar Gubsu melalui Sekdaprovsu H. Nurdin Lubis, S.H, MM, Rabu (25/3).

Berbicara saat membuka Rapat Koordinasi Pengembangan Industri Daerah se-Wilayah Sumatera dan Kalimantan di Hotel Grand Serella Medan, Gubsu meyakinkan banyak kabupaten dan kota di Sumatera dan Kalimantan, termasuk di Sumut, ingin daerahnya mempunyai kawasan industri.

Dihadapan Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian Imam Haryono dan Kadis Perindag Sumut H Bidar Alamsyah, Sekda optimis berlakunya UU 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dapat tercapai sinkronisasi dan sinerjitas penerapan pengembangan industri di daerah.

"Pemerataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri antara Jawa - Sumatera dan Kalimantan akan lebih konkrit sehingga pertumbuhan pusat-pusat industri dapat lebih memperkuat ketahanan ekonomi nasional," ujarnya pada rakor dihadiri Kadis Perindag Provinsi dan kabupaten kota se-Sumatera dan Kalimantan.

Diinformasikan, Sumut saat ini memiliki Kawasan Industri Medan I, II dan III yang di dalamny telah berdiri industri PMA sebanyak 32 perusahaan dan PMDN 303 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja 35.000 orang.

Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian Imam Haryono mengemukakan pihaknya di pemerintah pusat komit dan terus berupaya mendorong pemerataan dan penyebaran pusat-pusat pertumbuhan industri di seluruh Indonesia khususnya wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Sementara dalam sesi rakor termasuk diskusi dan tanya jawab secara umum terungkap perkembangan sektor industri di luar Pulau Jawa masih cukup rendah. Hal ini disebabkan belum meratanya pembangunan infrastruktur pendukung industri.

“Belum berkembangnya infrastruktur pendukung industri di luar Pulau Jawa menyebabkan penyebaran dan pemerataan industri relatif berjalan lambat,” kata salah seorang pejabat pusat .

Dalam rakor terungkap pada tahun 2013, Pulau Jawa masih menjadi wilayah yang terbesar dalam menyerap investasi di bidang industri disusul oleh wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Dengan terpusatkan investasi industri hanya di sekitaran Pulau Jawa yang terkonsetrasi di kawasan Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kepulauan Seribu, menyebabkan pertumbuhan perekonomian hanya berkutat di kawasan Pulau Jawa saja. Sementara di luar Pulau Jawa sangat jauh di bawahnya.

Dirjen menegskan Kementerian Perindustrian akan terus berupaya untuk melakukan pemerataan dan penyebaran industri ke luar Pulau Jawa dengan
pengembangan pusat –pusat pertumbuhan industri, baik melalui pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) maupun pembangunan kawasan  industri.

“Provinsi Sumut sangat layak untuk dijadikan sebagai tempat pengembangan kompetensi inti industri daerah terutama di Pulau Sumatera,” katanya.

Rakor yang berlangsung hingga Kamis (27/3) ini juga diisi peninjauan ke Kawasan Industri Medan sedangkan Dirjen bersama Sekdaprovsu dan Kadis Perindag Sumut juga meninjau kawasan KEK Sei Mangke di Simalungun. (#)

Comments

Popular posts from this blog

Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini

EDY RAHMAYADI MINTA MAAF SOAL PERNYATAAN MAJU LAGI PILGUBSU

Hendri CH Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Periode 2023-2028 di Kongres XXV di Bandung