Sumut Darurat Pelecehan Seksual Terhadap Anak

-

Sumut Darurat Pelecehan Seksual Terhadap Anak

12.670 Kekerasan Anak di Sumut
*Pelaku Pelecehan Seksual Harus Diberi Hukuman Berat
Medan (Mimbar) - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menilai Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sudah masuk Adalam darurat pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini dikarenakan fakta dan pengaduan yang diterima Pokja PA Sumut dan Medan menunjukan peningkatan yang signifikan.

"Baru-baru ini saya mengunjungi Kabupaten Simalungun, Siantar dan Tobasa mendapat informasi bahwa banyak adik-adik kita yang menjadi korban kejahatan seksual. Saya menyimpulkan, Sumut sudah darurat kejahatan seksual," ujar Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait kepada wartawan di kantor Komnas PA Sumut, Jalan Pelajar Medan, Kamis (15/5).

Dikatakannya, berdasarkan data Komnas PA Sumut tercatat 12.670 kekerasan seksual yang terjdi terhadap anak. "52 persennya berupa kejahatan seksual ini tersebar di 23 Kabupaten/Kota di Sumut, selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, penelantaran, eksploitasi dan perdagangan anak," jelasnya.

Dijelaskannya, status darurat kejahatan seksual di Sumut ini pantas disematkan karena para ‘predator’ yang kebanyakan adalah orang-orang dekat korban itu tidak diproses oleh penegak hukum dengan sepantasnya. "Hakim justru memberikan putusan bebas. Penegakan hukum tidak berpihak pada korban," katanya.

Pelaku Harus Dihukum Berat

Komnas PA meminta pemerintah untuk memberikan hukuman berat kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Hukuman berat itu bisa seperti dikebiri atau suntik kimia agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

"Komnas PA merekomendasikan kepada DPR RI dan pemerintah untuk merevisi pasal 81, 82 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak. Hukuman itu menjadi minimal 20 tahun. Jika perlu, ditambah dengan pemberatan hukum melalui suntik kimia," kata Arist Merdeka Sirait.

Menurut dia, hukuman ini bukanlah menghilangkan hak asasi manusia untuk reproduksi. "Ini kita lihat sebagai usaha untuk mencapai keadilan. Wacana ini memungkinkan untuk direalisasikan karena pemberatan hukuman biasa diberlakukan pada kasus di luar kejahatan seksual terhadap anak," katanya.

Dia menilai, kebiri dengan suntik kimia sudah diberlakukan di berbagai negara seperti Rusia, Turki, Moldova, dan sebagian negara Amerika Serikat. "Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah darurat kejahatan seksual harus menerapkan hukuman itu," pintanya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini

-
Image
        Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini dikerjakan sebagaimana diberitakan media siberindo.co secara rinci. Berikut teks beritanya : Medan - Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan untuk kepentingan strategis daerah Propinsi Sumatera Utara (Sumut) atau dikenal sebagai proyek multi years Rp 2,7 triliun terus dikebut untuk mengejar target yang direncanakan.          Khusus untuk wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang berada di bawah UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Gunung Tua mulai start bulan Juni ini.       Hal itu dikemukakan Plt Kadis PUPR Sumut Ir Marlindo Harahap kepada wartawan di Medan Minggu (4/6) seraya menjelaskan action plan pelaksanaan pekerjaan dimaksud mudah-mudahan dapat dilaksanakan sesuai schedule yang sudah direncanakan.        Dijelaskan sesuai dengan action plan penyedia jasa Waskita - SMJ - Utama KSO, Asphalt Mixing Plant (AMP) yang berfungsi untuk memproduksi
Read more

EDY RAHMAYADI MINTA MAAF SOAL PERNYATAAN MAJU LAGI PILGUBSU

-
Image
        Gubsu Edy Rahmayadi minta maaf atas pernyataannya maju lagi di Pemilihan Gubernur Sumut 2024 sebagaimana diberitakan media siberindo.co       Berikut kutipan teks berita dimaksud :        Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta maaf kepada rakyat Sumatera Utara  atas pernyataannya maju lagi untuk periode kedua atau ‘incumbent’ menjadi kandidat gubernur di Pilkada Sumut 2024.       “Saya minta maaf kepada rakyat Sumatera Utara. Seharusnya secara etika saya belum itu (menyatakan sikap - red), karena saya masih gubernur hingga 5 September 2023. Jadi kemarin itu saya emosional menyatakan maju lagi secara pribadi,” akunya kepada wartawan di Medan, Rabu (31/5).      Edy mengakui dirinya tidak bisa dilepaskan selaku Edy Rahmayadi dan gubernur. Oleh sebab itu dia minta maaf. Namun nanti setelah 6 September baru lah itu merupakan hak prerogatifnya menyatakan sikap politik untuk maju lagi.       “Untuk itu saya minta maaf. Tapi karena sudah terbuka dan itu janji politik say
Read more

Hendri CH Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Periode 2023-2028 di Kongres XXV di Bandung

-
Image
Bandung – Mantan Sekjen PWI dua periode Hendri CH Bangun terpilih menjadi Ketua PWI periode 2023-2028  di  Kongres PWI XXV  di Bandung yang berakhir Selasa 26/9/2023/ dini hari.        Hendri CH Bangun pada pemungutan suara dengan voting tertutup itu memperoleh 47 suara. Sedangkan calon petahana Atal S Depari meraih 41 suara.        Wakil Sektetaris PWI Sumut Julia N Tarigan ketika dihubungi menjelaskan hal itu.       Dikemukakan pemilihan berlangsung demokratis pada putaran pertama terdapat tiga calon  yang maju yakni Zulmansyah, Hendri CH Bangun dan Atal S Depari. Sesuai dengan Tata tertib pemilihan Ketua PWI bila putaran pertama tidak ada calon yang melebihi 50 persen plus satu suara,  maka di lakukan pemilihan kedua. Dalam putaran pertama dari 88 suara yang diperebutkan tidak satupun calon melebihi 50 persen plus satu. Di mana Zulmansyah meraih 9 suara, Hendri CH Bangun 39 suara dan Atal Depari meraih 40 suara. Berdasarkan hasil itu maka dua suara terbanyak berhak mengikuti putaran
Read more