Pemprovsu Serap 65% Anggaran Belanja 2013
Pemprovsu Serap 65% Anggaran Belanja 2013
Medan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah menyerap anggaran 65,11% hingga posisi per 14 November 2013. Capaian serapan itu setara dengan Rp 5,72 triliun dari anggaran belanja Rp 8,8 triliun tahun 2013.
"Ya, hingga per 14 November sudah 65,11% anggaran terserap," kata Kepala Biro Keuangan Setdaprov Sumut Baharuddin Siagaian melalui Kepala Bagian Perbendaharaan, Ilyas, kepada wartawan di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (15/11).
Jumlah capaian itu, kata Ilyas, lebih besar dibandingkan capain per posisi yang sama tahun 2012, yang hanya 64,79% dari total anggaran belanja tahun 2012 sebesar Rp 8,032 triliun. "Kalau dibandingkan periode sama tahun lalu, capain per 14 November tahun ini lebih besar, baik dari persentase maupun nominal," katanya.
Capaian serapan anggaran 65,11% itu, antara lain paling banyak dicatatkan Komisi Penyiaran dan Informasi (KPI) Daerah Sumut, yakni 92,41% dari anggaran Rp 5,922 miliar. Terbanyak berikutnya yaitu dari Dinas Perhubungan 91,78% dari anggaran Rp 37,54%.
"Kemudian disumbangkan Dinas Koperasi dan UKM 91,38% dari angaran Rp 20,227 triliun, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) 88,37% dari anggaran 18,5 miliar dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 88,05% dari anggaran 29,5 miliar," sebutnya.
Sementara SKPD yang sedikit memberi kontribusi, yaitu RS Haji 22,72% dari anggaran Rp 31,5 miliar, Dinas Pendidikan 38,31% dari anggaran Rp 236,7 miliar, Dinas Tata Ruang dan Permukiman 52,28% dari anggaran Rp 199,2 miliar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) 54,69% dari anggaran Rp 18,3 miliar dan Satpol PP 55,66% dari anggaran Rp 11,2 miliar.
Sementara anggaran 34,89% dari Rp 3,1 triliun yang belum terserap, menurut Ilyas terus berjalan. Namun, katanya, anggaran yang belum terserap itu didominasi pekerjaan fisik yang baru akan dibayarkan pada akhir tahun. "Kalau sepanjang pekerjaan belum siap dikerjakan, ya belum boleh dibayarkan," jelasnya.
Seperti Dinas Bina Marga Sumut, sebutnya, penyerapan anggarannya hingga per November 2013 sudah mencapai 64,8% dari anggaran sekitar Rp 773 miliar di tahun 2013. "Biasanya, anggaran di Bina Marga akan terserap maksimal di akhir tahun," ujarnya.
Ditanya apakah belum terserapnya anggaran 34,89% itu akibat ketakutan maupun ketidakmampuan SKPD di Pemprovsu menyerap anggaran, menurut Ilyas tidak selalu demikian. Indikatornya, katanya, dari laporan yang sampai kepada pihaknya.
"Nggak ada ah, semua SKPD melaksanakan programnya, kecuali nantinya jika memang sudah ada persetujuan rasionalisasi (pemangkasan) anggaran, barulah nanti kami kira ada laporan resmi mana-mana program yang tidak dilaksanakan," tukasnya.###
Medan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah menyerap anggaran 65,11% hingga posisi per 14 November 2013. Capaian serapan itu setara dengan Rp 5,72 triliun dari anggaran belanja Rp 8,8 triliun tahun 2013.
"Ya, hingga per 14 November sudah 65,11% anggaran terserap," kata Kepala Biro Keuangan Setdaprov Sumut Baharuddin Siagaian melalui Kepala Bagian Perbendaharaan, Ilyas, kepada wartawan di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (15/11).
Jumlah capaian itu, kata Ilyas, lebih besar dibandingkan capain per posisi yang sama tahun 2012, yang hanya 64,79% dari total anggaran belanja tahun 2012 sebesar Rp 8,032 triliun. "Kalau dibandingkan periode sama tahun lalu, capain per 14 November tahun ini lebih besar, baik dari persentase maupun nominal," katanya.
Capaian serapan anggaran 65,11% itu, antara lain paling banyak dicatatkan Komisi Penyiaran dan Informasi (KPI) Daerah Sumut, yakni 92,41% dari anggaran Rp 5,922 miliar. Terbanyak berikutnya yaitu dari Dinas Perhubungan 91,78% dari anggaran Rp 37,54%.
"Kemudian disumbangkan Dinas Koperasi dan UKM 91,38% dari angaran Rp 20,227 triliun, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) 88,37% dari anggaran 18,5 miliar dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 88,05% dari anggaran 29,5 miliar," sebutnya.
Sementara SKPD yang sedikit memberi kontribusi, yaitu RS Haji 22,72% dari anggaran Rp 31,5 miliar, Dinas Pendidikan 38,31% dari anggaran Rp 236,7 miliar, Dinas Tata Ruang dan Permukiman 52,28% dari anggaran Rp 199,2 miliar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) 54,69% dari anggaran Rp 18,3 miliar dan Satpol PP 55,66% dari anggaran Rp 11,2 miliar.
Sementara anggaran 34,89% dari Rp 3,1 triliun yang belum terserap, menurut Ilyas terus berjalan. Namun, katanya, anggaran yang belum terserap itu didominasi pekerjaan fisik yang baru akan dibayarkan pada akhir tahun. "Kalau sepanjang pekerjaan belum siap dikerjakan, ya belum boleh dibayarkan," jelasnya.
Seperti Dinas Bina Marga Sumut, sebutnya, penyerapan anggarannya hingga per November 2013 sudah mencapai 64,8% dari anggaran sekitar Rp 773 miliar di tahun 2013. "Biasanya, anggaran di Bina Marga akan terserap maksimal di akhir tahun," ujarnya.
Ditanya apakah belum terserapnya anggaran 34,89% itu akibat ketakutan maupun ketidakmampuan SKPD di Pemprovsu menyerap anggaran, menurut Ilyas tidak selalu demikian. Indikatornya, katanya, dari laporan yang sampai kepada pihaknya.
"Nggak ada ah, semua SKPD melaksanakan programnya, kecuali nantinya jika memang sudah ada persetujuan rasionalisasi (pemangkasan) anggaran, barulah nanti kami kira ada laporan resmi mana-mana program yang tidak dilaksanakan," tukasnya.###
Comments
Post a Comment