Pemprovsu “Lampu Kuning”

 

Pemprovsu “Lampu Kuning”

·         Rp 3 triliun lebih anggaran terancam tidak terealisasi              

Medan, (Mimbar) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) di bawah kendali Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST saat ini dalam kondisi anggaran “lampu kuning”. Jika dewan tidak menyetujui rasionalisasi yang akan diajukan eksekutif, berarti lebih Rp 3 triliun anggaran 2013 yang diprogramkan terancam tidak terealisasikan apabila diasumsikan dengan kondisi serapan saat ini.

                         Pengamat sosial ekonomi alumni USU Hafian Tan menjawab Mimbar di Medan, Minggu (17/11) me-‘warning’ Gubsu agar fokus mengantisipasi kondisi dimaksud sehingga posisi daya serap anggaran yang tergolong di “ujung tanduk” tidak malah terjerembab di akhir tahun mengingat hari kerja hanya tinggal beberapa hari saja lagi.

                        “Hendaknya Gubsu lebih fokus terhadap masalah ini ketimbang acara-acara yang bersifat seremonial. Artinya, Pak Gatot selayaknya lebih banyak ‘duduk di kursi kerja’ daripada sibuk acara-acara di luar kantor. Kondisi anggaran ini tidak main-main. Bayangkan hari kerja hingga akhir tahun 2013 hanya tinggal 30 hari saja, sementara daya serap masih mengkhawatirkan,” tegasnya.

                        Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Pemprovsu Ilyas ketika dikonfirmasi beberapa wartawan di Kantor Gubsu mengakui hingga 14 November 2013 seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) daya serap anggaran 65,11 %. Artinya, capaian serapan itu setara dengan Rp 5,72 triliun dari anggaran APBD Sumut Rp 8,8 triliun tahun 2013.

                        Hanya saja Ilyas masih optimis angka ini masih akan naik dan menurutnya capaian itu masih lebih besar dibandingkan capain per posisi yang sama tahun 2012 yang hanya 64,79 % dari total anggaran belanja tahun 2012 sebesar Rp 8,032 triliun. "Kalau dibandingkan periode sama tahun lalu, capain per 14 November tahun ini lebih besar, baik dari persentase maupun nominal," katanya.

                        Namun beberapa pengamat masih khawatir terhadap persentase ini, apalagi dikaitkan dengan kabar akan adanya rasionalisasi anggaran yang akan diajukan eksekutif kepada DPRD Sumut dalam waktu dekat melalui momentium Perubahan APBD 2013. Banyak yang berpendapat daya serap yang belum optimal ini akibat adanya semacam kegamangan SKPD dalam merealisasikan anggaran tersisa akibat belum jelasnya tindaklanjut APBD Sumut yang diterpa isu rasionalisasi dimaksud.

                        Ketika ditanya kepada Ilyas apakah belum terserapnya anggaran sebesar 34,89 % itu akibat ketakutan maupun ketidakmampuan SKPD di Pemprovsu menyerap anggaran katanya tidak selalu demikian. Indikatornya, katanya, dari laporan yang sampai kepada pihaknya.

                        "Nggak ada ah, semua SKPD melaksanakan programnya, kecuali nantinya jika memang sudah ada persetujuan rasionalisasi (pemangkasan) anggaran, barulah nanti kami kira ada laporan resmi mana-mana program yang tidak dilaksanakan," tukasnya.

                        Sementara itu informasi yang berkembang capaian serapan anggaran 65,11% itu, antara lain paling banyak dicatatkan Komisi Penyiaran dan Informasi (KPI) Daerah Sumut, yakni 92,41% dari anggaran Rp 5,922 miliar. Terbanyak berikutnya yaitu dari Dinas Perhubungan 91,78% dari anggaran Rp 37,54%.

"Kemudian disumbangkan Dinas Koperasi dan UKM 91,38% dari angaran Rp 20,227 triliun, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) 88,37% dari anggaran 18,5 miliar dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 88,05% dari anggaran 29,5 miliar," sebutnya.

Sementara SKPD yang sedikit memberi kontribusi, yaitu RS Haji 22,72% dari anggaran Rp 31,5 miliar, Dinas Pendidikan 38,31% dari anggaran Rp 236,7 miliar, Dinas Tata Ruang dan Permukiman 52,28% dari anggaran Rp 199,2 miliar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) 54,69% dari anggaran Rp 18,3 miliar dan Satpol PP 55,66% dari anggaran Rp 11,2 miliar.

Sementara anggaran 34,89% dari Rp 3,1 triliun yang belum terserap, menurut Ilyas terus berjalan. Namun, katanya, anggaran yang belum terserap itu didominasi pekerjaan fisik yang baru akan dibayarkan pada akhir tahun. "Kalau sepanjang pekerjaan belum siap dikerjakan, ya belum boleh dibayarkan," jelasnya.

Seperti  Dinas Bina Marga Sumut, sebutnya, penyerapan anggarannya hingga per November 2013 sudah mencapai 64,8% dari anggaran sekitar Rp 773 miliar di tahun 2013. "Biasanya, anggaran di Bina Marga akan terserap maksimal di akhir tahun," ujarnya. (tim)