Tak Persoalkan Rasionalisasi APBD

Mayoritas Fraksi DPRDSU Tak Persoalkan Rasionalisasi APBD

Medan, (Mimbar) -  Mayoritas fraksi di DPRD Sumut dalam materi pandangan umum sidang paripurna Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut, Rabu, (20/11) nyaris tidak menyinggung permasalahan rasionalisasi yang sebelumnya dipersoalkan kalangan politisi maupun pengamat.

      Hal itu terungkap dari pandangan umum masing-masing fraksi kecuali fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) dalam menyikapi nota keuangan Rancangan P APBD 2013 yang disampaikan Gubernur Sumut, sehari sebelumya. Sejumlah fraksi lainnya, seperti Fraksi Partai Golkar, Hanura, Grindra, PPP, maupun PPRN, hanya memberikan pandangan normatif, berupa masukan dan saran serta menyampaikan harapan kepada pihak eksekutif agar APBD ke depan bisa lebih baik.

        Juga sebatas  imbauan agar Pemprov Sumut mampu meningkatkan kinerja dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan, termasuk jumlah pengangguran terbuka yang semakin bertambah. Bahkan, ada pula pandangan fraksi yang memuji kinerja pemerintah di bidang kesehatan, terutama layanan terhadap keluarga miskin.

        Hal yang sama  juga  pandangan Fraksi PDI Perjuangan, maupun Partai Keadilan Sejahtera, maupun Partai Demokrat. Padahal sebelumnya tiga fraksi ini dinilai paling heboh menyuarakan bahwa kebijakan rasionalisasi yang dilakukan oleh Pemprovsu tidak pernah terjadi dan telah melanggar Undang-Undang.

        Kritik tajam peyampaian nota keuangan RAPBD 2013 hanya terlihat dari pandangan Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) yang tegas menyatakkan Pembahasan P APBD 2013 dan manajemen APBD 2013 merupakan terburuk sepanjang sejarah Otonomi Daerah di Sumut. Dari segi penjadwalan, menurut fraksi PDS, melalui juru bicaranya Murni Eliester Verawaty Munthe,  dari segi penjadwalan, pembahasan P APBD 2013 sangat tidak berkualitas karena dilakukan secara terburu-buru. Hanya empat hari di tingkat paripurna dewan. PDS juga menyesalkan pembahasan PAPBD seperti 'kejar target' karena masih dirangkai dengan pembahasan Ranperda Rokok, serta paripurna hasil Pansus Danau Toba.

        Akibatnya, rakyat dan media masa di Sumut memandang bahwa Pemprovsu dan DPRD Sumut telah mempertontonkan sandiwara legislasi berwujud kegiatan formalitas. "Bayangkan APBD bernilai Rp9 Triliun lebih hanya dibahas dalam empat hari.

        Disamping sejumlah masalah tersebut baru pada manajemen APBD 2013 muncul masalah pelik yang menarik perhatian rakyat dan media massa, yakni adanya rasionalisasi anggaran bernilai triliunan rupiah. Rasionalisasi diartikan sebagai pengurangan anggaran dari alokasi dana yang telah ditetapkan pada APBD murni untuk kabupaten/kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD). "Wajar jika masyarakat bertanya kenapa terjadi pengurangan -pengurangan APBD 2013," ujar Murni.

        Sebagaimana disebutkan pengurangan-pengurangan P APBD 2013, termasuk pengurangan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebesar Rp175.660.993.603.Paripurna  PAPBD 2013 masih akan berlanjut, Kamis (21/11) dengan agenda jawaban Gubernur atas pandangan umum anggota dewan atas nama fraksi di DPRD Sumut.(09)