Gubsu Minta Tambahan Belanja Jadi Rp 9,03 Triliun
Gubsu Minta Tambahan Belanja Jadi Rp 9,03 Triliun
Medan, (Mimbar) - Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-PAPBD) tahun 2013 akhirnya disampaikan pada sidang paripurna di gedung DPRD Sumut, Selasa (19/11).
Gubernur Sumut Gatot Pudjonugroho pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut, H Saleh Bangun, memaparkan, jumlah pendapatan daerah untuk RP APBD tahun anggaran 2013 diproyeksikan sebesar Rp9.118.133.465.652. Jika dibandingkan dengan APBD murni tahun anggaran 2013 sebesar Rp8.481.871.649.956, mengalami pertambahan sebesar Rp636.261.815.696 atau 7.50 persen.
Pertambahan proyeksi pendapatan daerah tersebut, kata Gubsu bersumber dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.Sedangkan dari sektor dana perimbangan mengalami penurunan dari jumlah yang diproyeksikan sebelumnya.
Pertambahan jumlah PAD diperkirakan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, sedangkan PAD yang sah antara lain dari penerimaan denda pajak kenderaan bermotor.Sementara, pada RP APBD tahun 2013 jumlah belanja daerah direncanakan sebesar Rp9.032.417.688.998, jika dibandingkan dengan APBD murni tahun anggaran 2013 sebesar Rp8.866.922.252.506, mengalami pertambahan sebesar Rp165.495.436.492, atau 1.87 persen.
Pertambahan rencana belanja daerah tersebut, menurutnya hanya pada kelompok belanja tidak langsung.Sedangkan kelompok belanja langsung mengalami penurunan dari jumlah yang diproyeksikan sebelumnya.
Dipaparkan, bahwa kenaikan rencana belanja tidak langsung dialokasikan untuk pertambahan belanja pegawai.Sedangkan penurunan jumlah alokasi belanja langsung dari yang direncanakan sebelumnya pada APBD murni tahun anggaran 2013, sebagai akibat dilakukannya evaluasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh masing-masing SKPD terhadap program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 disebabkan sesuatu hal.
Serta terhadap kegiatan apabila dilaksanakan sesuai target yang diharapkan , masih dapat dilakukan penghematan anggaran, dengan sedapat mungkin tidak mempengaruhi pencapaian program prioritas pembangunan susuai visi dan misi pemerintah provinsi Sumut. Berdasarkan perbandingan jumlah proyeksi pendapatan daerah dengan rencana belanja daerah, maka pada rancangan perubahan APBD tahun Anggaran 2013 ini diperkirakan akan mengalami surplus anggaran sebesar Rp85.715.776.654.
Untuk sektir pembiayaan daerah pada RP APBD tahun 2013 ini penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa), dialokasikan sebesar Rp14.727.591.047,jika dibanding dengan prediksi pada APBD murni tahun anggaran 2013 sebesar Rp385.050.602.550, mengalami penurunan sebesar Rp370.323.011.503. Penurunan jumlah Silpa yang dialokasikan pada perubahan APBD tahun anggaran 2013 merupakan jumlah sedinitif berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan peraturan daerah provisni Sumut tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012.
Selanjutnya jumlah pengeluaran pembiayaan daerah pada RP APBD tahun anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp100.443.367.701, sedangkan pada APBD murni tahun anggaran 2013 untuk pengeluaran pembiayaan sebelumnya tidak dianggarkan. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut direncanakan untuk penyertaan modal kepada PT Bank Sumut sebesar Rp 100 M, sesuai rapat umum pemegang saham (RUPS) dan sesuai permintaan Bank Indonesia .
Sehingga berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan pembiayaan dengan jumlah pengeluaran pembiayaan, maka jumlah pembiayaan daerah mengalami selisih kurang sebesar Rp85.715.776.654. Selanjutnya selisih kurang dari jumlah pembiayaan daerah tersebut akan ditutupi dari jumlah surplus anggaran.
"Jadi berkenaan dengan penjelasan tersebut di atas, dapat kita pahami bahwa walaupun PAD meningkat sebesar 7.50 persen, namun terdapat skala prioritas belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dianggarkan melebihi dari pertambahan target pendapatan daerah, sehingga perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran," kata Gatot dihadapan anggota DPRD Sumut dan sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang hadir pada sidang paripurna itu.(09)
Medan, (Mimbar) - Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-PAPBD) tahun 2013 akhirnya disampaikan pada sidang paripurna di gedung DPRD Sumut, Selasa (19/11).
Gubernur Sumut Gatot Pudjonugroho pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut, H Saleh Bangun, memaparkan, jumlah pendapatan daerah untuk RP APBD tahun anggaran 2013 diproyeksikan sebesar Rp9.118.133.465.652. Jika dibandingkan dengan APBD murni tahun anggaran 2013 sebesar Rp8.481.871.649.956, mengalami pertambahan sebesar Rp636.261.815.696 atau 7.50 persen.
Pertambahan proyeksi pendapatan daerah tersebut, kata Gubsu bersumber dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.Sedangkan dari sektor dana perimbangan mengalami penurunan dari jumlah yang diproyeksikan sebelumnya.
Pertambahan jumlah PAD diperkirakan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, sedangkan PAD yang sah antara lain dari penerimaan denda pajak kenderaan bermotor.Sementara, pada RP APBD tahun 2013 jumlah belanja daerah direncanakan sebesar Rp9.032.417.688.998, jika dibandingkan dengan APBD murni tahun anggaran 2013 sebesar Rp8.866.922.252.506, mengalami pertambahan sebesar Rp165.495.436.492, atau 1.87 persen.
Pertambahan rencana belanja daerah tersebut, menurutnya hanya pada kelompok belanja tidak langsung.Sedangkan kelompok belanja langsung mengalami penurunan dari jumlah yang diproyeksikan sebelumnya.
Dipaparkan, bahwa kenaikan rencana belanja tidak langsung dialokasikan untuk pertambahan belanja pegawai.Sedangkan penurunan jumlah alokasi belanja langsung dari yang direncanakan sebelumnya pada APBD murni tahun anggaran 2013, sebagai akibat dilakukannya evaluasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh masing-masing SKPD terhadap program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 disebabkan sesuatu hal.
Serta terhadap kegiatan apabila dilaksanakan sesuai target yang diharapkan , masih dapat dilakukan penghematan anggaran, dengan sedapat mungkin tidak mempengaruhi pencapaian program prioritas pembangunan susuai visi dan misi pemerintah provinsi Sumut. Berdasarkan perbandingan jumlah proyeksi pendapatan daerah dengan rencana belanja daerah, maka pada rancangan perubahan APBD tahun Anggaran 2013 ini diperkirakan akan mengalami surplus anggaran sebesar Rp85.715.776.654.
Untuk sektir pembiayaan daerah pada RP APBD tahun 2013 ini penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa), dialokasikan sebesar Rp14.727.591.047,jika dibanding dengan prediksi pada APBD murni tahun anggaran 2013 sebesar Rp385.050.602.550, mengalami penurunan sebesar Rp370.323.011.503. Penurunan jumlah Silpa yang dialokasikan pada perubahan APBD tahun anggaran 2013 merupakan jumlah sedinitif berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan peraturan daerah provisni Sumut tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012.
Selanjutnya jumlah pengeluaran pembiayaan daerah pada RP APBD tahun anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp100.443.367.701, sedangkan pada APBD murni tahun anggaran 2013 untuk pengeluaran pembiayaan sebelumnya tidak dianggarkan. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut direncanakan untuk penyertaan modal kepada PT Bank Sumut sebesar Rp 100 M, sesuai rapat umum pemegang saham (RUPS) dan sesuai permintaan Bank Indonesia .
Sehingga berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan pembiayaan dengan jumlah pengeluaran pembiayaan, maka jumlah pembiayaan daerah mengalami selisih kurang sebesar Rp85.715.776.654. Selanjutnya selisih kurang dari jumlah pembiayaan daerah tersebut akan ditutupi dari jumlah surplus anggaran.
"Jadi berkenaan dengan penjelasan tersebut di atas, dapat kita pahami bahwa walaupun PAD meningkat sebesar 7.50 persen, namun terdapat skala prioritas belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dianggarkan melebihi dari pertambahan target pendapatan daerah, sehingga perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran," kata Gatot dihadapan anggota DPRD Sumut dan sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang hadir pada sidang paripurna itu.(09)
Comments
Post a Comment