Birokrasi yang Kaku Sudah Tidak Zamannya

 

Birokrasi yang Kaku Sudah Tidak Zamannya

BANDUNG -  Gubernur Sumatera Utara, H.Gatot Pujo Nugroho,ST,M.Si mengatakan, pengelolaan pemerintahan dengan cara-cara konvensional (kaku) sudah semakin ditinggalkan dan tidak zamannya lagi. Karena besarnya perubahan lingkungan strategis dan globalisasi membutuhkan birokrasi yang cepat dan sigap merespon kebutuhan publik.

“Cara-cara konvensional dalam mengelola pemerintah tak bisa lagi dilanjutkan. Harus disadari, perubahan lingkungan, globalisasi maupun perkembangan ilmu pengetauhan dan teknologi informasi maupun  yang bersifat internal baik penegakan hukum, dan pembangunan politik menghadirkan tantangan terhadap penyelenggaraan administrasi publik,” kata Gubernur Sumut dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, H.Nurdin Lubis,SH,MM dalam acara ramah tamah mahasiswa tugas belajar dan Praja IPDN asal Sumatera Utara di Krakatau Convention Hall, Hotel Horison Bandung, Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Perwakilan Jakarta Pemerintah Sumatera  Utara, pada Sabtu (2/11) malam.

Gubsu menantang para mahasiswa tugas belajar dan Praja IPDN asal Sumut agar berani dan bertekad kuat dalam belajar dan mendalami ilmu. Karena mereka akan segera mendapat tantangan untuk dapat mengaplikasikannya di tengah masyarakat. Ilmu mereka harus bisa menjawab tantangan pembangunan., terutama membangun kampung halaman.

Tantangan yang kompleks, dinamika dan keberagaman sosio-politik masyarakat Sumut menutut lahirnya model pemerintahan yang lebih baik. Menurut Gubsu, perubahan yang bergulir cepat menuntut terbentuknya keseimbangan baru tatanan sistem penyelenggaraan dan pelayanan publik yang sehat, adil dan lebih responsif pada aspirasi masyarakat yang terus berkembang.

“Butuh pendekatan pemecahan masalah yang simpatik, harus diakui gaya birokrasi yang kaku kini tidak lagi dapat diterapkan,” tegas Gubsu.

Disisi lain, transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme menjadi tuntutan objektif sekaligus sebagai tolak ukur terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk interaksi antra pemerintah dengan masyaralat telah bergeser dalam format kepemerintahan (governace) yang mensyaratkan penguatan peran masyarakat madani (civil sosiety). Proses pengelolaan bersama antara pemerintah, swasta dan mayarakat harus belangsung dalam keseimbangan peranan dan hubungan yang sinergis.

Acara yang dikemas dengan lagu dan tarian melayu dan berbagai daerah di Sumut itu dihadiri 261 mahasiswa tugas belajar dan IPDN asal Sumut menampilkan suasana kerinduan  kampung halaman tersendiri bagi para mahasiswa tersebut.

Selain dihadiri  Sekda Pemprosu Nurdin Lubis yang mewakili Gubsu Gatot Pujo Nugroho turut hadir Pembantu Rektor Administrasi IPDN Hyronimus Rowa, Ketua STIA LAN Bandung, Kepala Bapeda Sumut Ir.H.Riadi Akhir Lubis,M.Si, Kepala BKD Sumut Pandapotan Siregar,SH dan Kepala Perwakilaln Jakarta Pemprovsu Drs.Affan Hasibuan,M.Si.

Sebelumnya, Affan Hasibuan yang menyampaikan laporan acara tersebut mengatakan, acara  ramah tamah ini bertujuan  membangun hubungan yang lebih sinergi  lagi antara Pemprov Sumut dengan mahasiswa agar lebih termonitor dan memberikan motivasi kepada mahasiswa  tepat waktu dan kembali ke daerah masing-masing untuk menginplementasikan ilmunya dan membangun kampung halaman.

“Agar ilmu yang di timba dapat menjadi persembahan pembangunan yang leih luas lagi yakni pembangunan bagi Provinsi Sumut,” kata Affan

Dikatakan Affan, saat ini mahasiswa tugas belajar dan Praja IPDN yang ada di Kota Bandung asala Sumut sebanyka 261 orang yang terdiri dari Praja IPDN (Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri) sebanyak 205 orang, mahasiswa STIA LAN Bandung sebanyak 50 orang dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) sebanyak 6 orang.