Puluhan Massa Beberkan Dugaan Korupsi Alexius Purba

Puluhan Massa Beberkan Dugaan Korupsi  Alexius Purba

Medan, (Mimbar) -  Puluhan massa dari Perwakilan Daerah Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (PD AMPP) Kota Medan berunjukrasa di Gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (19/11), mengungkap sejumlah kebijakan tidak manusiawi di Dinas Kesejahteraan Sosial Sumatera Utara (Dinkessos Sumut) di bawah pimpinan Alexius Purba.
    Massa yang datang dengan membentangkan berbagai spanduk menyampaikan, sikap tidak manusiawi Alexius terungkap dengan memotong anggaran jatah untuk kehidupan yang sangat penting. "Alexius justru  melakukan pemotongan untuk anggaran panti jompo, anggaran untuk gelandangan dan fakir miskin, dalam menyikapi kebijakan rasionalisasi anggaran keuangan APBD Pemprovsu 2013" teriak massa di bawah pimpinan kordinator aksi Novri Hamzi Nasution dan Kordinator Lapangan Eka Hidayat.
        Massa menduga pemotongan anggaran sengaja dilakukan Dinkesos kepada bagian yang tidak banyak mengntungkan pihak tertentu, terkecuali dilakukan mark up atau manipulasi data. Sementara dana anggaran untuk proyek fisik atau mata anggaran lainnya tidak dikurangi, disinyalir dapat memberi keuntungan yang menggairahkan oknum tertentu di Dinkessos Sumut.
      Menurut massa tindakan Gubsu saat ini juga terkesan semakin tidak mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku, mengingat banyaknya utang Pemprovsu dan terjadinya devisit anggaran keuangan Pemprovsu. Padahal dalam Undnag-Undang Keuangan  Negara Republik Indonesia tidak ada istilah rasionalisasi  anggaran karena tindakan ini diduga hanya sebagai alasan atau menutupi bentuk kejahatan yang terlanjur dilakukan atau suatu cara menjadikan perbuatan bersifat merasionalkan yang semula tidak rasional.
      Kebijakan rasionalisasi juga akhirnya berimbas ke Dinkessos Sumut dengan tidak mengindahkan UUD 1945 terdapat pasal 34 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Namun massa melihat justru Dinkessos  yang seharusnya menjadi Dinas yang paling bertanggungjawab terhadap anak-anak terlantar dan fakir miskin justru kenyataanya menjadi Dinas yang hanya mampu mensejahterakan oknum segelintir orang diduga pejabat di Dinkessos itu sendiri.
      Dalam aksi itu massa juga mengungkap sejumlah hasil proyek penggunaan anggaran di Dinkessos Sumut dari hasil investigasi AMPP, seperti penggunaan dana terminasi untuk ribuan pengunsi Aceh tahun 2003 sebesar Rp 38 M. Pengadaan kantong mayat tahun anggaran 2007 sebesar Rp.1.98 M, yang diduga dimark up menjadi Rp2 M, oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) saat itu dijabat Alexius Purba.
       Selanjutnya penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2008 untuk tiga daerah yakni, Medan, Nias, dan Tapanuli Tengah. Penyerahan dana intensif untuk anggota Taruna Siaga Bencana (TSB), Pengadaan Bantuan Ternak Kambing di Sidikalang, tahun anggaran 2007, sebagai satker Alexius Purba.
      Kemudian penggunaan dana Tahun Anggaran 2012, untuk pengadaan peraga siswa pengembangan aspek mtorik dan psikologi untuk tuna rungu dan tunanetra sebesar Rp,2,25 M, serta pengadaan alat bantu penyandang cacat tuna rungu sebesar Rp1.950 M. Pengadaan laboratorium/workshop keterampilan komputer dengan nilai pagu sebesar Rp3.2 M, mengadaan alat bantu penyandang cacat tuna netra nilai pagu sebesar Rp2.6 M, serta peningkatan mutu pembelajaran pengadaan buku referensi ensiklopedi ilmu pengetahuan pupuler untuk SD dengan pagu Rp2.6 M.
      Anggaran pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya tahun 2012 untuk 11 kabupaten/kota se Sumjut sebesar Rp5.318M, dimana dari berbagai kegiataan tersebut ada unsur dugaan proyek fiktif. Massa mendesak aparat hukum segera mengusut sejumlah dugaan penyimpangan tersebut, selain itu Badan Pemeriksa Keuangan juga melakukan audit khusus anggaran di Dinkessos. Sayangnya tidak ada seorangpun wakil rakyat yang menerima aspirasi massa, meskipun di dalam gedung DPRD Sumut sedang berlangsung sidang paripurna dewan membahas Nota Keuangan Rancangan Perubahan Pendapatan Belanja Daerah (RP APBD) 2013.(09)