PDI Perjuangan Tolak Penetapan DPT
Dinilai Cederai Pemilu
PDI Perjuangan Tolak Penetapan DPT dan Lemsaneg
Medan, (Mimbar) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, kisruh data pemilih tetap (DPT) yang saat ini terjadi tidak selaras dengan political will KPU, Bawaslu dan DKPP sehingga harus diselesaikan lebih dulu. Untuk kisruh DPT, PDI P menurut Tjahjo, akan terus menentang penetapannya hingga betul-betul selesai, bahkan hingga sampai hari terakhir menjelang hari pelaksanaan pileg.
Hal itu disebabkan ketidaksingkronan DPT yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan data dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) menjadi hal yang paling dikritisi PDI Perjuangan. Validitas data yang meragukan dinilai akan mencederai proses pemilihan legilatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) 2014 mendatang.
“DPT ini kan sudah ambivalent, dan ini harus clear dulu. Data antara KPU dan Depdagri masih belum sama, tolonglah duduk berdua diselesaikan dengan baik. Kami bersikap sampai saat terakhir menjelang hari H itu bisa diputuskan, jangan DPT Diputuskan sekarang. DPT itu faktor utama, satu suara mempengaruhi kemenangan, apalagi sampai puluhan juta.” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II PDI Perjuangan Provinsi Sumut di Hotel Polonia Medan kemarin.
Dia mengatakan, potensi kecurangan seperti yang terjadi di Pemilu 2009 akan kembali terulang setelah pihaknya mengumpulkan berbagai data sebagai acuan bisa lebih waspada terhadap kejahatan pemilu mendatang. Secara sistemik, PDI perjuangan sudah mencatat dan mengaku punya analisa kejahatan DPT, indikasi dan kemungkinan terapannya di lapangan. “Indikasi pelakunya siapa kami sudah ada.
Kemudian permasalahan pemerintahan pada penyelenggaraan pemilunya. Pola kejatahan kalau 2009 terpadu sekali, semua terlibat. Sampai temuan pilgub Jatim (Jawa Timur) itu jadi modal berkaitan dengan kejahatan pemilu, oknum bermain,” ungkapnya kendati tidak menyebutkan siapa yang dimaksud.
Di sisi lain, PDI Perjuangan masih membuka pintu koalisi lebar-lebar dengan sejumlah partai, teutama dengan yang belum menentukan calon presiden. Tjahjo menyebutkan nama Partai Nasdem, PKB, PKS dan partai lainnya, tetap terbuka peluang koalisi, kendati koalisi juga juga akan berlaku untuk membangun Indonesia ke depan bersama-sama.
Ketua Fraksi PDI P DPR RI tersebut juga mengkritisi rencana keterlibatan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pada Pemilu 2014 mendatang. Tjahjo mengatakan, PDIP menolak keterlibatan institusi pada Pemilu nanti. Dikhawatirkan, Lemsaneg yang langsung berada di bawah presiden tersebut bisa mencederai pemilu.
“Bukan apriori atau takut, curiga boleh. Ini kan intelijen yang bisa menyadap, bisa mengakses, bisa membawa ke pemerintah. Padahal statement TNI dan Polri kan sudah netral, kenapa di Lemsaneg itu membangun komunikasi dengan KPU? Intelijen negara harus netral. Karena kalau tidak, bisa mencederai demokrasi dan implikasinya kepada netralitas TNI/POLRI,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan, Panda Nababan menegaskan para pengurus maupun kader partai berlambang 'banteng gemuk' harus solid, demi mewujudkan target yang dicanangkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014."Kalau kita tidak solid, dijamin lima puluh persen kekalahan sudah pasti kita raih," tegasnya, pada rapat kerja daerah PDI Perjuangan Sumut, menyongsong "Pemantapan strategi pemenangan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Pesiden 2014," di Hotel Polonia Medan, Kamis (14/11).
Menurut Panda saat ini dia melihat ada fenomena ketidaksolidan para pengurus cabang partai di tingkat daerah, khususnya pada saat penetapan Calon Legislatf (Caleg).Panda menegaskan, jika fenomena itu terus terjadi sekaligus gambaran kekalahan partai. "Ini sangat berbahaya, kondisi ini terjadi hampir di semua daerah, hubungan tidak harmonis antara ketua dengan sekretaris hanya karena euforia penerapan Caleg," katanya.(09)
PDI Perjuangan Tolak Penetapan DPT dan Lemsaneg
Medan, (Mimbar) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, kisruh data pemilih tetap (DPT) yang saat ini terjadi tidak selaras dengan political will KPU, Bawaslu dan DKPP sehingga harus diselesaikan lebih dulu. Untuk kisruh DPT, PDI P menurut Tjahjo, akan terus menentang penetapannya hingga betul-betul selesai, bahkan hingga sampai hari terakhir menjelang hari pelaksanaan pileg.
Hal itu disebabkan ketidaksingkronan DPT yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan data dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) menjadi hal yang paling dikritisi PDI Perjuangan. Validitas data yang meragukan dinilai akan mencederai proses pemilihan legilatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) 2014 mendatang.
“DPT ini kan sudah ambivalent, dan ini harus clear dulu. Data antara KPU dan Depdagri masih belum sama, tolonglah duduk berdua diselesaikan dengan baik. Kami bersikap sampai saat terakhir menjelang hari H itu bisa diputuskan, jangan DPT Diputuskan sekarang. DPT itu faktor utama, satu suara mempengaruhi kemenangan, apalagi sampai puluhan juta.” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II PDI Perjuangan Provinsi Sumut di Hotel Polonia Medan kemarin.
Dia mengatakan, potensi kecurangan seperti yang terjadi di Pemilu 2009 akan kembali terulang setelah pihaknya mengumpulkan berbagai data sebagai acuan bisa lebih waspada terhadap kejahatan pemilu mendatang. Secara sistemik, PDI perjuangan sudah mencatat dan mengaku punya analisa kejahatan DPT, indikasi dan kemungkinan terapannya di lapangan. “Indikasi pelakunya siapa kami sudah ada.
Kemudian permasalahan pemerintahan pada penyelenggaraan pemilunya. Pola kejatahan kalau 2009 terpadu sekali, semua terlibat. Sampai temuan pilgub Jatim (Jawa Timur) itu jadi modal berkaitan dengan kejahatan pemilu, oknum bermain,” ungkapnya kendati tidak menyebutkan siapa yang dimaksud.
Di sisi lain, PDI Perjuangan masih membuka pintu koalisi lebar-lebar dengan sejumlah partai, teutama dengan yang belum menentukan calon presiden. Tjahjo menyebutkan nama Partai Nasdem, PKB, PKS dan partai lainnya, tetap terbuka peluang koalisi, kendati koalisi juga juga akan berlaku untuk membangun Indonesia ke depan bersama-sama.
Ketua Fraksi PDI P DPR RI tersebut juga mengkritisi rencana keterlibatan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pada Pemilu 2014 mendatang. Tjahjo mengatakan, PDIP menolak keterlibatan institusi pada Pemilu nanti. Dikhawatirkan, Lemsaneg yang langsung berada di bawah presiden tersebut bisa mencederai pemilu.
“Bukan apriori atau takut, curiga boleh. Ini kan intelijen yang bisa menyadap, bisa mengakses, bisa membawa ke pemerintah. Padahal statement TNI dan Polri kan sudah netral, kenapa di Lemsaneg itu membangun komunikasi dengan KPU? Intelijen negara harus netral. Karena kalau tidak, bisa mencederai demokrasi dan implikasinya kepada netralitas TNI/POLRI,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan, Panda Nababan menegaskan para pengurus maupun kader partai berlambang 'banteng gemuk' harus solid, demi mewujudkan target yang dicanangkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014."Kalau kita tidak solid, dijamin lima puluh persen kekalahan sudah pasti kita raih," tegasnya, pada rapat kerja daerah PDI Perjuangan Sumut, menyongsong "Pemantapan strategi pemenangan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Pesiden 2014," di Hotel Polonia Medan, Kamis (14/11).
Menurut Panda saat ini dia melihat ada fenomena ketidaksolidan para pengurus cabang partai di tingkat daerah, khususnya pada saat penetapan Calon Legislatf (Caleg).Panda menegaskan, jika fenomena itu terus terjadi sekaligus gambaran kekalahan partai. "Ini sangat berbahaya, kondisi ini terjadi hampir di semua daerah, hubungan tidak harmonis antara ketua dengan sekretaris hanya karena euforia penerapan Caleg," katanya.(09)
Comments
Post a Comment