PENDISTRIBUSIAN GURU

 

PENDISTRIBUSIAN GURU HARUS BERDASARKAN DATA

Medan (Mimbar) - USAID PRIORITAS mengembangkan software khusus untuk membantu pemerintah kabupaten/kota menjalankan program pemerataan dan penataan guru (PPG). Software yang dinamai SIMPK-DAPODIK... mampu mendeteksi kelebihan guru dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

”Software ini digunakan untuk menganalisis data pokok pendidikan (dapodik) dari setiap kabupaten/kota. Analisis software ini secara akurat dapat memetakan jumlah guru yang berlebih,” terang juru bicara USAID PRIORITAS Sumatera Utara Erix Hutasoit di kantor USAID PRIORITAS Jl. Sei Tenang No 3 Medan.

SIMPK-DAPODIK telah diujicobakan didalam Workshop Analisis PPG di Hotel Mickey Holiday, Berastagi, Kabupaten Karo, minggu lalu. Workshop ini diikuti 20 peserta dari Provinsi Aceh (Bener Meriah dan Jaya) dan Provinsi Sumatera Utara (Medan dan Labuhan Batu),”Kami membantu keempat kabupaten/kota ini, karena daerah ini merupakan mitra program USAID PRIORITAS,” imbuhnya.

Erix Hutasoit mengatakan persoalan penataan kelebihan jumlah guru telah menjadi masalah nasional. Pemerintah bahkan telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tahun 2012 untuk mengatasi persoalan ini. Pemerintah kabupaten/kota telah didesak pemerintah pusat untuk segera mengimplementasikan peraturan tersebut. “Seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, tengah berjuang keras menemukan cara terbaik untuk mengimplementasikan SKB 5 menteri,”lanjutnya.

Persoalan ketimpangan distribusi guru diakui Kepala Data Pendidikan (Kakandatalik) Disdik Labuhanbatu, Rahma. Rahma mengatakan daerah pinggiran umumnya kekurangan guru. Guru-guru yang berkualitas lebih banyak menumpuk di sekolah-sekolah perkotaan.” Kami meminta USAID PRIORITAS untuk membantu Labuhanbatu sepenuhnya, agar penataan guru bisa dilakukan secepatnya untuk menyelamatkan mutu pendidikan di daerah kami,” tukasnya saat mengikuti workshop.

Hal senada disampaikan perwakilan Kantor Kementerian Agama Bener Meriah Provinsi Aceh, Suyanto. Menurutnya guru-guru di ibu kota kabupaten telah kekurangan jam mengajar karena menumpuk terlalu banyak di satu sekolah. Bahkan pihaknya menemukan ada satu sekolah yang memiliki guru agama sampai enam orang.”Ini mengakibatkan jumlah jam mengajar guru-guru tersebut tidak memenuhi 24 jam sebulan. Akibatnya kemudian, guru-guru yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan profesi,”terang Suyanto.

Guru Besar Universitas Negeri Medan Prof.Dr. Efendi Napitupulu mengatakan PPG memiliki nuasa politik yang kuat. Diperlukan dialog yang intensif dengan semua pihak agar program ini bisa diterima dan didukung sepenuhnya.

”Bila tidak bisa mentah di tengah jalan karena proses penataan dapat berdampak kepada banyak guru. Maka yang diperlukan adalah analisis data yang benar, sehingga dapat memetakan kondisi guru di masing-masing sekolah,” terang Efendi Napitupulu yang turut memfasilitasi workshop.
Koordinator Provinsi USAID PRIORITAS Sumatera Utara Agus Marwan mengatakan keberhasilan PPG sangat dipengaruhi ketersediaan data yang benar dan akurat. Guna mengasilkan data yang diharapkan, diperlukan alat analisis yang tepat.” Dengan data yang benar dan akurat, maka para pengambil kebijakan dapat merumuskan langkah yang tepat dalam melakukan PPG. SIMPK-DAPODIK dirancang untuk menyediakan data tersebut,” terangnya.

SKB 5 Menteri ditanda-tangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Salah satu kesepakatan yang dituangkan dalam SKB tersebut adalah mengenai mekanisme pendistribusian guru yang akan melibatkan lima kementerian. (04)