Truk Perkebunan Penyebab Utama Kerusakan Jalan Sumut

 

Truk Perkebunan Penyebab Utama Kerusakan Jalan Sumut

Medan, (Mimbar) - Truk-truk pengangkut hasil-hasil perkebunan lebih banyak memadati ruas jalan di Provinsi Sumut. Ini membuat truk perkebunan menjadi penyumbang utama kerusakan ruas-ruas jalan di Sumut.

"Daya tahan jalan di Provinsi Sumut semakin berkurang karena lebih banyak dilintasi truk-truk perkebunan milik pemerintah maupun swasta," ujar Kepala Dinas Bina Marga Sumut, Ir H Effendy Pohan MSi mengatakan hal itu kepada wartawan di Medan, Minggu (29/9).

Effendy Pohan mengatakan hal itu usai dirinya bersama Kabid Pembangunan dan Peningkatan Jalan Ir Abdul Haris Lubis MSi, Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lamhot Pasaribu ST MSi dan para UPT Bina Marga meninjau ruas-ruas jalan di daerah lintas timur, lintas tengah dan lintas barat.

Antara lain titik ruas jalan yang ditinjau, seperti Sibuhuan-Batas Riau, Aek Godang-Gunung Tua, Sigambal-Batas Paluta, Aek Nabara-Negri Lama-Panipahan, Ulu Pungkut Madina-Batas Sumbar, AH Nasution By Pas Padangsidimpuan, Kota Pinang-Gunungtua, Sipirok-Simpang Tandosan-Aek Humbang Batas Taput, Sipirok-Marancar-Sipenggeng, Simpang Kota Pinang batas Paluta dan lainnya.

Dia menyebutkan truk-truk yang mengangkut hasil-hasil perkebunan dengan muatan (tonase) yang berat. Artinya, ruas-ruas jalan yang ada, jelas tidak mampu menahan beban berat muatan truk tersebut. "Terkesan muatan dipaksakan," katanya.

Menurut Effendy, sangat tidak tepat jika truk-truk dipaksa bermuatan yang melebihi kapasitas. Perusahaan semestinya memilik itikad baik untuk juga ikut memelihara ruas-ruas jalan yang ada.

"Semestinya harus ada perasaan bahwa ruas-ruas jalan juga digunakan masyarakat. Kasihan kita kalau jalan cepat-cepat rusak, yang pastinya membuat biaya ekonomi tinggi dan menguras dana pemerintah untuk kembali memperbaikinya," kata Effendy.

Untuk jalan-jalan rusak akibat kelebihan tonase truk-truk itu, menurut Effendy sangat wajar jika perusahaan perkebunan mengkompensasinya dengan turut mengalokasikan dana perbaikan ataupun pemeliharaan jalan.

"Semisal dana-dana CSR, semestinya juga ada dialokasikan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan. Tidak masalah mau siapapun yang mengerjakannya, asalkan ada action perbaikan jalan. Atau jika dana itupun diserahkan kepada pemerintah lalu pemerintah mengelolalnya untuk perbaikan jalan, itupun bisa saja," katanya.

Memang, lanjut Effendy, tugas pemerintah salah satunya adalah menyediakan infrastruktur jalan bagi masyarakat. Namun sejatinya, semua pihak harus bersama-sama mewujudkan jalan yang mantap untuk lancarnya aksebilitas transportasi.

"Nah kalau ini kan sudah pemerintah jalankan, persoalannya adalah efektifitas penggunaan jalan itu sendiri, kalau ada pihak-pihak yang oleh kegiatan usahanya menyebabkan jalan rusak, kami kira si perusahaan itu harus bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya adalah dengan turut memperbaiki jalan-jalan yang rusak itu," katanya.

Pemprovsu sendiri di tahun 2013, Dinas Bina Marga Sumut sepanjang 2013 membangun 152,2 km jalan. Dengan penambahan pembangunan jalan sebesar 4,99 % dari 3.048,5 km jalan provinsi tersebut, maka jalan provinsi berstatus mantap pada akhir 2013 akan mencapai mencapai 2.164 km. (04)