Menpan Isyaratkan Daerah Harus Bersiap Laksanakan Promosi Terbuka

Menpan Isyaratkan Daerah Harus Bersiap Laksanakan Promosi Terbuka

* Sumut sudah pada jalur positip akuntabilitas kinerja pelayanan publik

Medan - Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abu Bakar mengisyaratkan seluruh daerah, termasuk di Sumut agar mempersiapkan diri melaksanakan promosi jabatan terbuka.
 

"Dengan berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), bupati dan walikota dalam mengangkat pejabat harus dengan promosi terbuka. Bupati/walikota sebagai pejabat yang berwenang, sementara Sekda sebagai pejabat Pembina pegawai," katanya di Medan, Senin (17/3).
 

Usai membuka Workshop Reformasi Birokrasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik yang dihadiri Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM mewakili Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, Menpan menegaskan reformasi birokrasi akan terus bergulir dan menjadi tuntutan publik.
 

Promosi jabatan terbuka katanya merupakan satu dari tiga pilar utama keberhasilan reformasi birokrasi selain pola rekruitmen transparan dan objektif dan penerapan teknologi informatika pada pelayanan publik.

"Dengan demikian, pengangkatan pejabat tidak lagi berdasarkan suka atau tidak suka, berdasarkan kedekatan, atau KKN. Dengan cara ini, maka politisasi birokrasi yang banyak terjadi di tanah air  ini  bisa dikikis", ujarnya .
 

Setiap ada lowongan jabatan, lanjutnya harus diumumkan sehingga setiap pegawai yang memenuhi persyaratan mendapat kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat.
 

Dari hasil seleksi, panitia seleksi yang dibentuk oleh Sekda diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Tugas KASN menjamin terselenggaranya system merit, mulai dari rekrutmen CPNS, penempatan dalam jabatan hingga pemberhentian PNS”, ujar Azwar Abubakar.
 

Tentang akuntabilitas kinerja pelayanan publik Menpan mengemukakan Sumut berada pada peringkat C atau sedang namun trend perkembangannya cukup positip sehingga optimis akan semakin baik.

Sementara itu dihadapan bupati dan walikota beserta para Sekda se-Sumut pada workshop tersebut Gubsu dalam sambutan dibacakan Sekdaprovsu menyampaikan Pemprovsu terus berkomitmen memperbaiki kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang pada gilirannya memperbaiki kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
 

Gubsu melaporkan terkait peningkatan kualitas pelayanan Pemprovsu telah melaksanakan antara lain Bimtek penyusunan dan penerapan SOP, SPP dan IKM, sosialisasi penyusunan Road Map, Bimtek Sistem Manajemen Mutu dan lainnya.
 

"Saat ini para pimpinan SKPD di tingkat provinsi dan kabupaten kota se Sumut sedang bergiat menyusun SOP, SPP dan IKM serta Road Map bagi Kabupaten dan kota yang bukan pilot project. Diharapkan para SKPD segera menyelesaikan penyusunan SOP, SPP dan IKM," ujarnya.
 

Dilaporlkan juga Pemprovsu telah melaksanakan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan Gubsu bersama bupati walikotaa telah menandatangani dokumen pakta integritas.

Salah satu kabupaten di Sumut yakni Pakpak Bharat juga dilaporkan Gubsu telah memperoleh sembilan sertifikat ISO 9001 - 2008 dari Tuvnord Jerman dan kabupaten ini satu-satunya di Indonesia yang menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) secara terintegrasi.
 

Pada kesempatan ini Gubsu mengajak segenap bupati dan walikota melakukan pembenahan dan revitalisasi serta inovasi dan pemanfaatan iptek dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi secara berkesinambungan dalam mewujudkan e-government dan e-office guna meningkatkan pelayanan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.