Dialog Kebangsaan Tegaskan Sumut Siap Laksanakan Pemilu 2014

Dialog Kebangsaan Tegaskan Sumut Siap Laksanakan Pemilu 2014

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujo Nugroho ST, MSi meminta semua pihak bersama-sama mewujudkan Pemilu 2014 yang damai dan bermartabat.

Hal itu disampaikannya pada saat pembukaan Dialog Kebangsaan bertema  Kita Sukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2014 di aula Kamtibmas Polda Sumut, Senin (17/3).

Gatot juga meminta seluruh elemen masyarakat sama-sama mensukseskan pemilu sesuai instruksi presiden terkait partisipasi 75 persen demi terwujudnya pemerintahan yang kokoh.

Menurut Gubsu, setiap unsur penyelenggara, pemerintah dan masyarakat harus paham  tugas dan kewenangan masing-masing sehingga tidak terjadi overlapping dalam kegiatan kampanye hingga pemilu.

"Misalnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah semestinya Panwaslu aktif menyikapinya, dan jangan berpihak kepada satu partai politik atau caleg apalagi yang melanggar. Beri sanksi keras agar pelaksanaan pemilu berjalan secara tertib dan aman," papar Gatot.

Sementara Kapoldasu Irjen Syarief Gunawan, mengakui rasa kebangsaan sudah semakin memudar di tengah masyarakat. Kondisi  ini jelas  bisa mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtimnas).

"Maka Sumut yang sejak Januari sudah mendeklarasi Sumut Pemilu Damai, melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari aparat, pemerintah provinsi dan daerah juga masyarakat umum, ini tujuannya mewujudkan pemilu aman dan tertib. Sehingga tercipta pemilu yang lebih bermartabat,"imbau Kapolda

Masyarakat Sumatera Utara khususnya yang telah terdaftar sebagai pemilih, dapat  menggunakan hak pilihnya secara cerdas pada tanggal 9 April 2014 guna mendapatkan Wakil Rakyat yang bermoral, berwawasan kebangsaan, berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Masyarakat seyogyanya berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu dan menolak bentuk kekerasan, diskriminasi, politik uang, intimidasi, provokasi serta penistaan terhadap Suku, Agama, Ras dan Golongan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Mulia Banurea, mengatakan menjelang pemilu Edison Sianturi dan Erik Sitompul yang merupakan 2 dari 24 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara telah didiskualifikasi (dicoret) dari  pelaksanaan pemilihan umum legislatif (pileg) pada 9 April 2014 mendatang.

Diskualifikasinya dua orang tersebut  karena mereka belum menyerahkan tiga bentuk laporan yang seharusnya diserahkan paling lambat pada Minggu (2/3) lalu.

"Hingga batas penutupan penyerahan laporan sumbangan, rekening khusus dan laporan awal dana kampanye pada pukul 18.00 WIB, keduanya maupun penghubungnya tidak ada yang mendaftar dan menyerahkan ketiga berkas tersebut kepada staf yang menerima laporan,"paparnya.

Sementara untuk parpol kontestan, menurut Banurea baru dua parpol yang melengkapi persyaratan. Yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

"Baru dua yang lengkap, yakni PDI P dan PBB. Sedangkan 10 parpol lainnya masih proses dilengkapi. Kita memberikan waktu hingga lima hari kedepan," tambahnya

Sebagaimana diketahui, pada (2/3) merupakan batas terakhir pelaporan dana kampanye bagi partai politik dan juga calon DPD RI asal Sumatera Utara.

Setiap parpol maupun calon DPD RI yang tidak melaporkan dana kampanye hingga batas waktu terakhir yang telah ditetapkan, akan terkena sanksi diskualifikasi sebagai peserta pemilu 2014

Mulia menambahkan, laporan yang harus disampaikan oleh calon DPD tidak jauh berbeda dengan laporan dana kampaye yang harus dilaporkan oleh partai politik, yakni nomor rekening khusus yang digunakan selama kegiatan kampanye berisi rincian sumber dana maupun pengeluaran yang dikeluarkannya selama kampanye.

Kesiapan penyelenggaraan Pemilu juga disampaikan anggota Bawaslu  Sumut Aulia Andri. Menurutnya Bawaslu berkomitmen akan tegas melakukan tindakan pada pelanggaran pemilu mendatang.

"Kami siap menerima pengaduan dalam bentuk apapun dalam kaitan pemilu mendatang dan akan menindak tegas bila ada terjadinya pelanggaran baik itu dilakukan oleh caleg," tegasnya.

Pada kesempatan Aulia mengimbau agar masyarakat sebagai pemilih tidak melakukan "aksi ambil tapi jangan pilih" tapi pilihlah sesuai caleg yang memang bisa dianggap amanah, ujarnya.

Sebelumnya Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari menegaskan  akan menindak tegas kepada oknum-oknum yang melanggar netralitas TNI dengan sanksi pemecatan. (#)