Komisi B DPRD Medan Prioritaskan Pendidikan Dan Kesehatan Warga
Landen Marbun SH sedang berbincang-bincang dengan warga yang berobat ke klinik pelayanan kesehatan GBI Belawan saat melakukan peninjaun. |
Komisi B DPRD Medan Prioritaskan
Pendidikan dan Kesehatan Warga
Medan (Mimbar) - Komisi B DPRD Medan berjanji akan memprioritaskan peningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu yang berada di kawasan Medan bagian utara. “Sehingga program pendidikan dan kesehatan yang telah dicanangkan dan dianggarkan pemerintah, dapat mereka nikmati,” ujar Ketua Komisi B DPRD, Landen Marbun, SH, saat berbicara dengan wartawan, usai terpilih sebagai ketua, Jumat (21/3).
Terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi B, HT
Bahrumsyah, Sekretaris Juliandi Siregar. Sebab, lanjut Landen,
pihaknya masih sering menerima keluhan masyarakat yang tidak mampu
terkait dengan kesulitan dan beban mereka dalam membiayai pendidikan
anak-anak mereka. “Tentu kita merasa miris jika sekarang ini
warga Kota Medan masih ada yang tak mengenyam pendidikan akibat
ketidakmampuan ekonomi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan,
Pemko Medan telah menganggarkan dananya untuk pendidikan lebih dari 20
persen di APBD 2014 sebesar Rp.4, 3 triliun. Tentunya anggaran sebesar
ini harus benar-benar berdaya guna dan tepat guna untuk mendongkrak mutu
pendidikan di Kota Medan. “Bukan cuma itu saja, kami
(Komisi B, red) akan memperjuangkan hak normatif guru, memberantas
kutipan-kutipan liar di sekolah, dan meningkatkan kualitas
pengajar. Sehingga ke depan bangsa kita bisa mengejar ketertinggalannya
dari bangsa lain,” tegas Landen.
Demikian juga dengan
persoalan kesehatan. Sektor ini juga menjadi prioritas Komisi B DPRD
Medan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan maksimal dari pemerintah. “Sehingga kita tidak ingin
lagi mendengar atau menemukan warga yang ditolak atau diabaikan berobat
ke rumah sakit rujukan pemerintah,” tandasnya.
Di sisi
lain, lanjut Landen, pihaknya juga menyoroti masih banyaknya tenaga
kerja non formal yang masuk secara ilegal di Kota Medan. Hal ini
diketahui Landen saat terungkapnya kasus penyiksaan yang dialami belasan
pekerja rumah tangga asal Nusa Tenggara Timur di salah satu kompleks
perumahan di Kecamatan Medan Johor, beberapa waktu
lalu.
Comments
Post a Comment