Perjalanan Dinas Banyak “Bocor

 

Perjalanan Dinas Banyak “Bocor”

Wagubsu : Jangan anggap enteng temuan BPK

Medan, (Mimbar)  - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan
Sumut Muktini SH mengisyaratkan terjadinya kebocoran keuangan
pemerintah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait perjalanan
dinas baik dengan kendaraan bermotor maupun tiket pesawat udara.
   
Muktini mengisyaratkan itu ketika menyerahkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera
Utara di Gedung BPK di Medan, Kamis (16/1) diterima Wagubsu Ir H
Tengku Erry Nuradi Msi dan Wakil Ketua DPRD Sumut H Chaidir Ritonga.

Hadir sejumlah kepala daerah diantaranya Bupati Tapteng Bonaran
Situmeang, Plt Walikota Medan H Dzulmi Eldin, Bupati Dairi, Ketua DPRD
Kabupaten dan Kota, Ketua KPU Sumut, Ketua Panwaslu, Kasub Auditorat
Sumut I R Aryo Seto Bomantari, Sumut II Ayub Amali SE MM Ak, Sumut III
Aris Laksono.

Meski belum menyebutkan entitas tertentu yang mereka periksa, Muktini
malah sayangnya justru ada pihak ketiga yang turut membantu penngadaan
tiket tersebut meski pejabat atau aparaturnya tidak pergi.

Muktini mengingatkan mereka telah memiliki alat dan sistem untuk
mengklarifikasi permasalahan tiket pesawat tersebut dan BPK telah
memiliki MoU dengan sejumlah maskapai penerbangan guna tertib tiket
dimaksud.

    Wagubsu meminta seluruh jajarannya baik di provinsi, kabupaten dan
kota untuk tidak menganggap enteng segala jenis temuan Badan Pemeriksa
Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

"Jangan anggap enteng temuan BPK, sekecil apapun itu segera tindak
lanjuti, bila permasalahan administrasi segera tertibkan dan bila
merugikan keuangan negara segera tindak lanjuti," katanya.

Wagubsu kembali menekankan kepada seluruh jajarannya untuk bertindak
cepat dan tepat, karena menurutnya waktu yang diberikan BPK sangat
singkat kurang lebih satu bulan. Sehingga bila ada temuan langsung
ditindak lanjuti agar hasil kinerja terkait laporan pengelolaan
keuangan baik. 

Tak lupa Wagubsu berterimakasih kepada Kepala BPK
Muktini dan jajarannya yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik
sebagai fungsi pengawasan.

Wagubsu kemudian berharap seluruh jajarannya bisa bekerjasama dengan
baik dan dapat melakukan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing
masing. Terakhir Wagubsu berterimakasih atas masukan dari BPK terkait
perjalanan dinas yg sering tidak tertib administrasi. Dia kemudian
berjanji akan menertibkan perjalanan dinas tersebut.

Muktini SH menjelaskan, ketidaktertiban administrasi banyak terjadi di
berbagai provinsi dan daerah lainnya tak terkecuali Sumatera Utara.
Begitupun sesuai prosedur yang ada, pihaknya tetap memberikan waktu
kepada provinsi dan kabupaten kota untuk melengkapi dan
mengklarifikasi segala temuan mereka.

Muktini mengharapkan kerjasama yang baik dari seluruh entitas yang
mereka awasi dan periksa sehingga hasil dari pemeriksaan tidak
merigikan pihalk manapun.

Dalam kesempatan itu turut diserahkan 7 LHP yaitu LHP tentang
Pendapatan Asli Daerah Provsu dan Pelaksanaan Pemilukada 2013,
Opererasional PD Pasar Kota Medan, Kinerja Pendidikan Kab. Dairi,
Kinerja Aparat Pengawasan Intern  Pemerintah  Kab.Tapteng, Belanja
Modal dan Jada  Kab.Tapteng, Kinerja Pendidikan Kab.Dairi dan  Belanja
Kab.Lab Batu. (04)