DPRDSU Kecewa Gubsu

-


Perjuangkan Saham Inalum
DPRDSU Kecewa Gubsu Tidak Libatkan Dewan

Medan, (Mimbar) - Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara mengaku kecewa Pemerintah Provinsi  daerah ini  dan 10 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba  hanya mendapat jatah saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebesar 30 persen jika kelak perusahaan itu dikelola Badan Umum Milik Negara (BUMN).
      "Jatah saham untuk Sumut  terlalu kecil," kata Ketua Komisi C, Isma Fadly Pulungan, Jumat (25/10), menyikapi besaran pembagian saham yang  sudah disepakati Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan tersebut, .
      Politisi Partai Golkar ini mengatakan Sumut pantas mendapat bagian 60 hingga 70 persen pasca pengambilalihan PT Inalum dari tangan Jepang." Gubsu harus berusaha maksimal, Sumut harus dapat bagian 60 persen.Jika dibawah 60 persen maka hal itu tidak layak dan Gatot berarti gagal dalam memperjuangkan bagian tersebut,"katanya.
       Sebelumnya, pada rapat yang digelar Selasa (22/10) malam di Senayan serta dihadiri Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo, dan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, menyatakan satu dari lima poin rekomendasi Komisi VI DPR mengatur mengenai pembagian saham antara pemerintah pusat dengan Pemprovsu. Salah satu poin juga memperkuat isi draf Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan BUMN sebagai pengelola Inalum.
      Komisi VI DPR menerima keinginan Pemprovsu  beserta 10 pemerintah kabupaten/kota se-kawasan Danau Toba/daerah berpartisipasi memiliki saham di PT Inalum. Namun kepemilikan pemerintah RI dipertahankan minimal 70 persen.Padahal sebelumnya Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota menginginkan untuk mendapatkan 58,87 saham Inalum.
      Adapun Ke-10 pemkab/kota itu terdiri tujuh kabupaten/kota yang bersentuhan langsung dengan kawasan Danau Toba, yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai.Menurut Isma Fadly, Sumut hanya mendapatkan bagian terkecil dari saham Inalum, akibat Gubsu tidak melibatkan pihak lembaga legislatif di daerah ini. "Kita di DPRD Sumut saja tidak pernah dilibatkan dalam membahas persoalan Inalum," ujar Isma.
      Padahal, menurut dia kekuatan politik sangat penting dalam upaya mendapatkan forsi kepemilikan saham yang lebih besar dari perusahaan tersebut.(09)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini

-
Image
        Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini dikerjakan sebagaimana diberitakan media siberindo.co secara rinci. Berikut teks beritanya : Medan - Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan untuk kepentingan strategis daerah Propinsi Sumatera Utara (Sumut) atau dikenal sebagai proyek multi years Rp 2,7 triliun terus dikebut untuk mengejar target yang direncanakan.          Khusus untuk wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang berada di bawah UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Gunung Tua mulai start bulan Juni ini.       Hal itu dikemukakan Plt Kadis PUPR Sumut Ir Marlindo Harahap kepada wartawan di Medan Minggu (4/6) seraya menjelaskan action plan pelaksanaan pekerjaan dimaksud mudah-mudahan dapat dilaksanakan sesuai schedule yang sudah direncanakan.        Dijelaskan sesuai dengan action plan penyedia jasa Waskita - SMJ - Utama KSO, Asphalt Mixing Plant (AMP) yang berfungsi untuk memproduksi
Read more

EDY RAHMAYADI MINTA MAAF SOAL PERNYATAAN MAJU LAGI PILGUBSU

-
Image
        Gubsu Edy Rahmayadi minta maaf atas pernyataannya maju lagi di Pemilihan Gubernur Sumut 2024 sebagaimana diberitakan media siberindo.co       Berikut kutipan teks berita dimaksud :        Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta maaf kepada rakyat Sumatera Utara  atas pernyataannya maju lagi untuk periode kedua atau ‘incumbent’ menjadi kandidat gubernur di Pilkada Sumut 2024.       “Saya minta maaf kepada rakyat Sumatera Utara. Seharusnya secara etika saya belum itu (menyatakan sikap - red), karena saya masih gubernur hingga 5 September 2023. Jadi kemarin itu saya emosional menyatakan maju lagi secara pribadi,” akunya kepada wartawan di Medan, Rabu (31/5).      Edy mengakui dirinya tidak bisa dilepaskan selaku Edy Rahmayadi dan gubernur. Oleh sebab itu dia minta maaf. Namun nanti setelah 6 September baru lah itu merupakan hak prerogatifnya menyatakan sikap politik untuk maju lagi.       “Untuk itu saya minta maaf. Tapi karena sudah terbuka dan itu janji politik say
Read more

Hendri CH Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Periode 2023-2028 di Kongres XXV di Bandung

-
Image
Bandung – Mantan Sekjen PWI dua periode Hendri CH Bangun terpilih menjadi Ketua PWI periode 2023-2028  di  Kongres PWI XXV  di Bandung yang berakhir Selasa 26/9/2023/ dini hari.        Hendri CH Bangun pada pemungutan suara dengan voting tertutup itu memperoleh 47 suara. Sedangkan calon petahana Atal S Depari meraih 41 suara.        Wakil Sektetaris PWI Sumut Julia N Tarigan ketika dihubungi menjelaskan hal itu.       Dikemukakan pemilihan berlangsung demokratis pada putaran pertama terdapat tiga calon  yang maju yakni Zulmansyah, Hendri CH Bangun dan Atal S Depari. Sesuai dengan Tata tertib pemilihan Ketua PWI bila putaran pertama tidak ada calon yang melebihi 50 persen plus satu suara,  maka di lakukan pemilihan kedua. Dalam putaran pertama dari 88 suara yang diperebutkan tidak satupun calon melebihi 50 persen plus satu. Di mana Zulmansyah meraih 9 suara, Hendri CH Bangun 39 suara dan Atal Depari meraih 40 suara. Berdasarkan hasil itu maka dua suara terbanyak berhak mengikuti putaran
Read more