Rebut Saham Jepang di Inalum

 

Pemprovsu dan 10 Kabupaten/ Kota Sepakat Rebut Saham Jepang di Inalum

MEDAN- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 10 kabupaten/kota se kawasan Danau Toba dan Asahan sepakat untuk bersama memperjuangkan 58,88 persen saham Jepang di PT Inalum. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang dilaksanakan di Hotel JW Mariott Medan, Sabtu (12/10).

" Kami Pemprovsu dengan Pemerintah Kabupaten Kota sepakat berjuang menyuarakan hal yang sama,” ujar Gubsu H Gatot Pujo Nugroho kepada wartawan usai pertemuan didampingi para Bupati/walikota.

Gubsu mengatakan pada tanggal 17 Oktober  ini akan membawa persoalan kepemilikian saham daerah pada PT Inalum usai perjanjian dengan Jepang dalam dengar pendapat Komisi VI DPR RI di Jakarta.

“Kami diundang oleh Komisi VI DPR RI, dan kami Pemprov Sumut dan Kabupaten/ kota siap mengambil alih saham yang dimiliki oleh Jepang sebesar 58,88 persen, itu tadi," katanya. Pihaknya sebisanya memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memperjuangkan PT Inalum.

Gubsu menambahkan, setelah 30 tahun daerah sebagai pemilik sumber daya hanya menjadi  penonton, maka sudah saatnya Sumut menjadi pengelola perusahaan tersebut.  Menurutnya melalui Inalum Sumut berpeluang besar menjadi produsen alumunium dunia dan mendapatkan manfaat pula dari pembangkit listrik.  Dengan prospek luar biasa Inalum, Gubsu yakin daerah tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pemodal.

" Yang jelas kan sudah 30 tahun diserahkan ke Jepang, paling tidak 30 tahun ke depan kita ingin merasakan manfaatnya," kata dia.

Lebih jauh diungkapkan Gatot, terkait pengelolaan nantinya, Pemprov Sumut dan 10 Kabupaten Kota itu akan bernaung dalam PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai konsorsium, yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah kabupaten kota dan Provinsi. Selain itu, konsorsium akan bekerjasama dengan beberapa perusahaan lain.

Ketika disinggung, upaya yang dilakukan Sumut apabila pemerintah pusat masih memiliki keinginan kuat untuk mengelola Inalum, Gatot menegaskan bahwa Pemprov Sumut akan berusaha secara lantang untuk mewujudkan keinginan itu. " Pokoknya kita akan suarakan ini secara lantang antara provinsi dan kabupaten kota," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Samosir, Mangindar Simbolon menyebutkan hasil pertemuan antara kepala daerah terkait Inalum itu pada intinya menyatakan kesiapan untuk mengelola 58,88 persen Inalum.

" Intinya sebelum sampai 31 itu, kita nyatakan siap dulu untuk 58 persen, dan uangnya ada, itu tadi sekitar 5 juta US Dollar," kata dia.  Dan menurutnya, Komisi VI DPR RI juga sudah nyatakan keberpihakannya kepada daerah. " Mereka sudah pro ke daerah, dan Kalau kata komisi VI, yang penting selesai dulu dengan jepang," ungkapnya.(*)