Anggota DPR dan DPDRI Asal Sumut Disesalkan

Tidak Kawal Pemekaran Sumtra

DPRDSU Sesalkan DPR dan DPDRI Asal Sumut

MEDAN, (mimbar) - Anggota DPRD Sumut kecewa atas tak masuknya usulan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara (Sumtra) menjadi propinsi baru. Sementara 2 propinsi lainnya yakni Protap dan Propinsi Nias yang sama-sama diusulkan bersamaan ke DPR-RI, telah disetujui untuk dimekarkan.

        Untuk itu, Komisi A DPRD Sumut akan berangkat, Selasa 29 Oktober 2013 ke DPR RI, untuk mempertanyakan kepada dewan perihal tidak masuknya Sumtra. Hal itu dikatakan, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Rauddin Purba kepada sejumlah wartawan, Minggu (27/10) di Medan kemarin.

        Menurutnya keberangkatan komisi A itu ke Jakarta, akan mempertanyakan mengapa Propinsi Suamtera Tenggara tidak lolos menjadi provinsi. Sementara rekomendasi telah dikirimkan  ke DPR-RI dan Kemendagri diusulkan untuk menjadi provinsi bersama usulan Protap dan Provinsi Nias. “Kita akan mempertanyakan mengapa Sumtra tidak diikutsertakan persetujuannya ke Komisi II DPR RI. Selain itu pihaknya juga akan menemui 30 anggota DPR-RI dan DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Utara, mengapa ini bisa terjadi.,” ujarnya.

        Sebagaimana diketuhui, RUU Pemben tukan Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, Kabupaten Simalungun Hataran dan Kabupaten Pantai Barat Mandailing disahkan DPR dalam sidang paripurna, Kamis (24/10). Namun dalam sidang tersebut, usulan Provinsi Sumtra tidak dimasuk dalam bagian 65 DOB itu.

Dia berharap DPR RI memperhatikan apa yang sudah di rekomendasikan DPRD Sumut melalui panitia khusus (pansus) pemekaran beberapa waktu lalu.  

    “Kalau ditanya sikap kami, tetap seperti itu. Sudah disampaikan sewaktu pe ngesahan rekomendasi pemekaran di DPRD Sumut. Bukan soal ikhlas atau tidak. Yang jelas, kami harap prosesnya sesuai dengan yang direkomendasikan, kalau dibahas sekalian semuanya,” ungkapnya dengan nada tinggi.

    Rauddin mengaku kecewa bila apa yang diperjuangkan semua elemen masyarakat dalam rangka memperjuangkan pembentukan Sumatera Tenggara selama ini, gagal di tengah jalan. Kalau mau jujur bahwa semua usulan itu layak dan paling memungkinan dari semua aspek, termasuk menyangkut pemenuhan terhadap berbagai ketentuan yang disyaratkan mulai dari persyaratan administratif, teknis hingga syarat fisik.                       

      “Kita memiliki politisi-politisi senior yang mumpuni duduk di Senayan. Nah, yang kita kesalkan kenapa sampai sekarang banyak usulan pemekaran di Sumatera Utara tidak menjadi prioritas. Ada apa dengan politisi dan tokoh-tokoh senior kita?” keluhnya.

          Ditambahkan juga bahwa, dari segi kelengkapan syarat pemekaran sudah memenuhi, dari sisi lain juga Sumatera Tenggara dinilai sangat layak dimekarkan. “Misalnya dari segi jarak rentang kendali pemerintahan lima kabupaten/kota di tabagsel lebih layak dimekarkan dari pada daerah lainnya. Tabagsel jauh dari ibukota Provinsi Sumut, karena terletak di perbatasan Provinsi Sumut dengan Provinsi Sumbar dan Riau. Tujuan pemekaran salah satunya adalah untuk mendekatkan dan mempermudah pelayanan terhadap rakyat, dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Artinya, Sumatera Tenggara ini sudah sangat layak, hanya saja kita tidak tahu dimana kendala sebenarnya,” ucapnya.

        Menurut juga, masalah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara, selain Sumtra, juga banyak usulan pemekaran lainnya yang tidak tentu kabar berita. Sebagaimana usulan yang masuk belakangan ini juga sudah diparipurnakan di DPRD Sumut dan telah pula direkomendasikan oleh Gubernus Sumatera Utara.  “Kita juga lama menunggu nasib usulan sebelumnya, seperti pemekaran Teluk Aru dan Langkat Hulu. Demikian juga nasib Kabupaten Kota Brastagi yang hingga saat ini juga tak tau nasibnya,” ujar Rauddin penuh tandatanya.

        Saat ditanyakan apakan ini erat kaitannya tersangkut masalah non tekhnis seperti dana yang dinginkan Panja DPR-RI, Rauddin enggan menjawabnya. “Itu kalian (Wartawan-red) yang bilang. Kalaupun itu ada sebagaimana yang banyak diisukan oleh sejumlah panitia pemekaran, sebaiknya Panja berterus terang saja,” ujar Rauddin Purba. (09)