DPRDSU Kecewa Gubsu

Perjuangkan Saham Inalum

DPRDSU Kecewa Gubsu Tidak Libatkan Dewan

Medan, (Mimbar) - Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara mengaku kecewa Pemerintah Provinsi  daerah ini  dan 10 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba  hanya mendapat jatah saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebesar 30 persen jika kelak perusahaan itu dikelola Badan Umum Milik Negara (BUMN).

      "Jatah saham untuk Sumut  terlalu kecil," kata Ketua Komisi C, Isma Fadly Pulungan, Jumat (25/10), menyikapi besaran pembagian saham yang  sudah disepakati Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan tersebut, .

      Politisi Partai Golkar ini mengatakan Sumut pantas mendapat bagian 60 hingga 70 persen pasca pengambilalihan PT Inalum dari tangan Jepang." Gubsu harus berusaha maksimal, Sumut harus dapat bagian 60 persen.Jika dibawah 60 persen maka hal itu tidak layak dan Gatot berarti gagal dalam memperjuangkan bagian tersebut,"katanya.

       Sebelumnya, pada rapat yang digelar Selasa (22/10) malam di Senayan serta dihadiri Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo, dan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, menyatakan satu dari lima poin rekomendasi Komisi VI DPR mengatur mengenai pembagian saham antara pemerintah pusat dengan Pemprovsu. Salah satu poin juga memperkuat isi draf Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan BUMN sebagai pengelola Inalum.

      Komisi VI DPR menerima keinginan Pemprovsu  beserta 10 pemerintah kabupaten/kota se-kawasan Danau Toba/daerah berpartisipasi memiliki saham di PT Inalum. Namun kepemilikan pemerintah RI dipertahankan minimal 70 persen.Padahal sebelumnya Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota menginginkan untuk mendapatkan 58,87 saham Inalum.

      Adapun Ke-10 pemkab/kota itu terdiri tujuh kabupaten/kota yang bersentuhan langsung dengan kawasan Danau Toba, yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai.Menurut Isma Fadly, Sumut hanya mendapatkan bagian terkecil dari saham Inalum, akibat Gubsu tidak melibatkan pihak lembaga legislatif di daerah ini. "Kita di DPRD Sumut saja tidak pernah dilibatkan dalam membahas persoalan Inalum," ujar Isma.

      Padahal, menurut dia kekuatan politik sangat penting dalam upaya mendapatkan forsi kepemilikan saham yang lebih besar dari perusahaan tersebut.(09)