Penanganan Bencana Sinabung Diambilalih Pusat

 

Penanganan Bencana Sinabung Diambilalih Pusat

# Presiden Setujui 5 Desa Direlokasi

KABANJAHE- Presiden SBY memutuskan penangan dampak bencana erupsi Sinabung  ditangani oleh pemerintah pusat melaui Badan Penanggulangan Bencana Nasional Pusat. SBY  memutuskan beberapa poin solusi erupsi Sinabung, diantaranya merelokasi lima desa radius 3 km sebagaimana laporan Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho.

Dalam siaran pers yang digelar di halaman Kompleks Gereja St Petrus dan Paulus, Kabanjahe, Jumat (24/1)  pagi, Presiden  SBY memutuskan solusi jangka pendek dan relokasi pemukiman pengungsi untuk solusi jangka menengah penanganan Sinabung.  Tak jauh dari tenda tempatnya menginap, SBY didampingi Gubernur Sumtera Utara H Gatot Pujo Nugroho mengumumkan keputusannya untuk mengambil alih pengelolaan, pengendalian dan penanganan dampak bencana erupsi Sinabung. Penanganan ini nanti langsung oleh Kepala BNPB Syamsul Maarif. SBY juga menyebutkan Kepala BNPB  akan dibantu oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer I Bukit Barisan Brigjend Anggodo.  

Di hadapan pengungsi, SBY juga mengumumkan solusi penanganan bencana Sinabung dengan mengeluarkan progam jangka pendek dan menengah.  Untuk jangka pendek, SBY menyebutkan lima program yang akan dilaksanakan yaitu kelanjutan pemberian bantuan logisitik bagi para pengungsi berikut penyedian kebutuhan dasar. “Saya percayakan BNPB dibantu kesatuan di bawah kendali BNPB dan Pemda untuk mengatasinya. Saya tidak ingin ada masalah yang dihadapi saudara-saudara di penampungan. Mereka sudah lama di penampungan, oleh karena  itu berikan pelayanan sebaik-baiknya,” ujar SBY yang langsung disambut riuh tepuk tangan para pengungsi di hadapannya.

Poin kebijakan berikutnya, SBY memutuskan memberikan bea siswa anak-anak pengungsian dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi. “Jangan sampai ada yang putus sekolah dan juga para mahasiswa yang berkuliah di luar Kabanjahe jangan sampai dropout,” katanya. Selanjutnya SBY meminta kebijakan insentif memberikan pekerjaan dan upah atau “cash for work” bagi pengungsi dilanjutkkan dan ditingkatkan.

Selain itu, pemerintah akan memberikan bantuan bagi para pengungsi yang peternakan,  perkebunan, pertanian rusak . Khususnya untuk para pengungsi yang memiliki pinjaman kredit permodalan,  SBY mengaku sudah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . “Pemerintah bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan,  bagi yang memiliki pinjaman dengan bank  BRI dan Bank Sumut akan dilakukan penjadwalan ulang. Mereka masih boleh meminjam kembali bahkan yang betul-betul terkena dampak, maka bunga pinjaman akan dihapuskan,” ujar Presiden.

Untuk jangka menengah,  SBY mengumumkan akan ada kebijakan relokasi bagi yang bertempat di radius 3 km . Sebagaiman laporan Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho kepada presiden yang meminta pemerintah pusat membantu penyediaan hunian sementara (huntara)  bagi 3.437 warga di lima desa yang ada di radius 3 km.

Pemerintah berencana memilih lokasi tidak terlalu jauh dari pemukiman dengan jarak 5-7 km dari gunung . “Saat ini baru tersedia 15 ha, dari 25 ha yang dibutuhkan. Kalau tidak ketemu, ada wilayah yang lebih jauh, namun mengingat saran pandangan , lokasi yang lebih dekat lebih baik,” kata SBY.(#)