Lima Tahun H Ngogesa Pimpin Langkat
Lima Tahun H Ngogesa Pimpin Langkat
"Membuahkan Kepercayaan Pimpin Langkat Lima Tahun Berikutnya"
Oleh Cipto Wasitra (Wartawan Mimbar Umum di Langkat
Pendahuluan
Bagi Kabupaten Langkat yang merupakan daerah cikal bakal ditemukannya tambang minyak dan gas (migas) di Indonesia, Januari 2014 ini bukan hanya sekadar memasuki tahun baru ataupun program baru. Negeri bertuah peninggalan Raja Kahar itu pada 17 Januari 2013 nanti, juga memasuki usianya ke 264 tahun sesuai peraturan daerah (Perda) Langkat No:11/1995 yang menetapkan berdirinya Kerajaan Langkat 12 Rabiul Awal
1163 H atau 17 Januari 1750, menjadi hari jadi Kabupaten Langkat.
Seiring dengan ulang tahun ke 264, bertepatan pula dengan hampir lima tahun perjalanan Bupati H Ngogesa Sitepu, SH menakhodai ‘kapal besar’ bernama Kabupaten Langkat tersebut. Tidak dapat dimungkiri banyak keberhasilan yang dicapai atas berbagai upaya dilakukan, dan program digulirkan, untuk meningkatkan pembangunan daerah maupun
kesejahteraan warga, meski harus diakui masih banyak juga yang perlu dibenahi.
Konsentrasi
Tahun pertama setelah H Ngogesa Sitepu SH dilantik menjadi Bupati Langkat, dan memulai tugas-tugasnya, beliau langsung dihadapkan dengan berbagai masalah. Selaku pemimpin yang baru pertamakali menginjakkan kaki di birokrat, beliau bukan hanya harus memikirkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyatnya yang sudah mengamanahkan kepercayaan padanya untuk memimpin Kabupaten Langkat
selama lima tahun ke depan. Tetapi juga harus memikirkan biroktarnya yang saat itu kebetulan sedang banyak tersandung masalah hukum karena dugaan kasus korupsi di masa kepemimpinan bupati sebelumnya.Untungnya, Ngogesa dan wakilnya (Budiono), sebagai pasangan yang saat pencalonan pada Pemilukada Bupati dan WakilBupati Langkat periode
2009-2014, menamakan dirinya dengan ikon ‘MENGABDI’, tetap konsentrasi dengan tugas-tugasnya guna menepati janji-janjinya yang disuarakan saat berkampanye Pemilukada Langkat kala itu.
Seperti kata pepatah, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Begitulah kesan yang terlihat dari semangat Ngogesa untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Blusukan ke masyarakat untuk menyerap langsung aspirasi warganya, menjadi bagian dari kegiatan anak dari seorang tokoh pendidikan di Langkat (Ngaring Sitepu) itu dalam melaksanakan tugasnya. Di sela-sela riuh dan nyaris tak henti sepanjang kepemimpinannya pemanggilan penyidik terhadap birokratnya, Ngogesa terus berbuat untuk pembangunan Langkat.
Kerja keras tahun demi tahun yang dilakukan melalui program-programnya, membuahkan hasil gemilang. Pemkab Langkat mampu berprestasi di tingkat nasional. Berbagai penghargaan demi penghargaan dari pemerintah pusat maupun propinsi berhasil diperoleh. Sehingga kesan negatif yang singgah di Pemkab Langkat kerena sejumlah staf berurusan dengan hukum atas dugaan korupsi, terimbangi dengan berbagai prestasi tingkat propinsi maupun nasional yang diraih Pemkab Langkat.
Bahkan atas berbagai keberhasilan yang diraih, warga Kabupaten Langkat
kemudian memberikan kepecayaan lagi kepada Bupati Ngogesa, untuk kembali memimpin Langkat lima tahun berikutnya. Itu terbukti dengan dipilihnya lagi beliau menjadi Bupati Langkat melalui Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Langkat untuk periode 2014-2019 dengan
perolehan suara mutlak (63%) dari tiga pasang rivalnya yang digelar beberapa waktu.Ada puluhan penghargaan yang diterima dari pemerintah propinsi, dan pusat atas keberhasilan, maupun kepedulian terhadap sumber daya manusia (SDM) warganya. Kabupaten Langkat berkali-kali menerima piala Adipura, yang merupakan lambang supremasi tertinggi dari pemerintah pusat atas keberhasilan Langkat dalam menata keindahan dan kebersihan
kota, diterima langsung dari Presiden SBY. Penghargaan lainnya atas keberhasilan dari berbagai programnya juga diterima dari Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Perhubungan. Dari Menteri Perikanan/Kelautan atas keberhasilan Langkat membina paternak ikan
kerapu pola keramba apung, dan petambak udang. Bupati Ngogesa juga terpilih menjadi Kepala daerah yang peduli terhadap pendidikan.
Selain itu, ada pengharaan Manggala Karya Kencana dari pemerintah pusat atas keberhasilan menjadi daerah tercepat dalam perekaman e-KTP di Sumut. Ada piala Wahana Tata Nugraha, Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memilih dan metetapkan Langkat menjadi kabupaten layak anak. Langkat juga menerima
piala Adiwiyata Mandiri dari Menteri Lingkungan Hidup, serta penghargaan dari Menakertrans atas keberhasilan Bupati menjadi pembina pada kesehatan dan keselamatan kerja (K3) teladan.
Kabar menggembirakan lainnya, Bupati berhasil meyakinkan pemerintah
pusat untuk pembangunan pelabuhan di pinggiran pantai Langkat (Pangkalansusu). Penandatanganan kesepakatan (MoU) untuk rencana pembangunan tersebut antara Pemkab Langkat dengan Pelindo, dan Menteri Perhubungan sudah dilakukan. Pembangunan pelabuhan tersebut, tentu akan menjadi bagian dari upaya meningkatan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, Langkat juga terpilih menjadi lokasi tempat dibangunnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang kini sudah mendekati rampung pembangunannya.Penemuan baru sumber minyak dan gas (migas) persisnya di Desa Tanjung Jati oleh Pertamina yang disebut dengan nama sumur Benggala (BGL) yang saat ini sudah berproduksi, semakin melengkapi harapam meningkatnya pembangunan dan kesejateraan rakyat, sekaligus membangkitkan kembali kejayaan Langkat sebagaimana migas yang dulu pernah ada di Pangkalan Berandan.
Ekonomi Rakyat
Pun begitu, Pemkab Langkat tidak terlihat puas dan tidak sertamerta menggantungkan peningkatan kesejajahteraan warganya dari sumber-sumber alam yang sudah di depan mata tersebut. Melalui program kerjanya yang dijabarkan oleh para satuan kerja perangkat daerahnya (SKPD), Bupati Ngogesa terus melakukan pembinaan dalam upaya membangun ekonomi rakyatnya, yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani, dan
nelayan. Bahkan, untuk membangun ekonomi kerakyatan, petani dan nelayan terkesan dimanjakan.
Gabungan kelompk tani (Gapoktan) yang ada, selain diberi bantuan permodalan, juga diberi bantuan untuk kebutuhan, dan peralatan pertanian, termasuk bantuan ternak sapi dan kambing. Sedangkan para nelayan selain dibantu alat-alat tangkap ikan, juga permodalan budidaya ikan kerapu dan udang. Bahkan tambak-tambak alam warga juga
menjadi perhatian dengan cara membantu membuatkan penguatan tanggul (benteng).
Dari pembinaan-pembinaan tersebut kemudian menjadikan pertanian, peternakan, dan perikanan menunjukkan perubahan ke arah lebih baik. Langkat berhasil meningkatkan swasembada beras. Bahkan di bidang peternakan, Langkat bukan hanya sekadar berhasil menjadi sentra pengembangan agrobisnis komuditas unggulan (SPAKU) ternak domba,
tetapi juga terpilih untuk menjadi daerah pendukung swasembada daging
nasional atas keberhasilan pembinaan ternak sapi rakyat.
Upaya lain yang patut diapresiasi dalam perjalanannya Bupati Ngogesa memimpin Langkat, adalah ketika rumah tidak layak huni milik warga miskin, juga tidak luput dari perhatiannya, termasuk para nazir masjid dan penggali kubur. Hingga kini, sudah sulit menghitung jumlah rumah tak layak huni milik warga miskin yang telah mendapat perbaikan
melalui program bedah rumah yang digulirkan sejak tahun 2010 lalu. Mengenai infrastruktur, khusunya jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian warga, selalu menjadi skala prioritas dalam program pembangunanan, meski pelaksanaannya dilakukan sesuai kemampuan anggaran yang ada. Sedangkan untuk menyelaraskan kemajuan daerah dan warganya agar harus tetap terjaga religiusnya, Pemkab juga memperkuat
pondasi keagamaan warganya. Bukan hanya rumah-rumah ibadah, tapi sekolah-sekolah keagamaan bagi anak usia dini menjadi perhatian. Untuk meningkatkan kualitas, dan semangat mengajar, para pendidiknya pun diperhatikan dengan cara memberikan insentif.
Masih ada PR
Meski telah berbuat, dan telah menerima sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat maupun Pempropsu sepanjang kepemimpinannya, Bupati Ngogesa diharapkan tidak boleh berpuas hati. Masih banyak ‘PR’ yang harus dikerjakan untuk membangun Langkat dan meningkatkan kesejahterakan rakyatnya sebagaimana visi diusung “terwujudnya
masyarakat Kabupaten Langkat yang religius, maju, dinamis, sejahtera dan mandiri”.
Ingat, anggaran yang akan dimanfaatkan untuk modal bagi segala pembangunan di Langkat (APBD 2014), masih belum disahkan. Mudah-mudahan itu terjadi bukan karena terlena atas berbagai keberhasilan yang diraih atau terbelahnya konsentrasi dengan Pemilukada yang baru berlangsung, atau pemilihan legislatif maupun presiden yang juga sudah di depan mata.
Dengan kepadatan penduduk rata-rata 144,17 jiwa/km2, harus diakui bahwa Kabupaten Langkat yang memiliki luas wilayah 6.263,29 Km2 atau 626.329 hektar, masih tetap menjadi daerah yang menjanjikan kemakmuran bagi rakyatnya. Sumber kekayaan alam yang dimiliki Langkat masih luar biasa. Selain ditemukan, dan telah berproduksinya sumber migas baru (BGL) di Desa Tanjung Jati, Langkat juga masih memiliki harta karun berbagai jenis bahan tambang seperti batu bara, bahan baku semen, bahan baku cat, dan bahkan emas yang belum dikelola.
Langkat juga memiliki kawasan wisata alam yang sudah dikenal sampai manca negera, seperti Bukit Lawang di Kecamatan Bahorok yang terkenal dengan penangkaran orangutan dan pemandiannya. Tangkahan di Kecamatan Batang Sarangan yang terkenal dengan lokasi pemandian air panas dan gajahnya. Bahkan penetapan kawasan hutan pantai di Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalansusu melalui Perda No: 13/2003 menjadi kawasan
wisata bahari, semakin membuktikan Langkat memiliki lokasi wisata alam luar biasa.
Semuanya itu tentu perlu segera dikelola untuk kemajuan pembangunan
dan kemakmuran rakyat Langkat. Untuk terwujudnya pengelolaan kekayaan
alam tersebut, tentu dibutuhkan promosi agar diketahui oleh para
investor dengan cara memanfaatkan media cetak, elektronik maupun dunia
maya sebagai sarananya. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Langkat yang
selama ini (maaf) terkesan hanya berkutat di proyek APBD, mungkin
harus dilibatkan untuk mempromosikan ‘harta karun’ yang dimiliki
Langkat. Dan yang tidak kalah penting, tentu penguatan terhadap
pelayanan publik, birokrasi yang tidak berbelit harus tetap dijaga
agar para pemodal tidak ragu untuk berinvestasi.
Usaha perkebunan di Langkat yang arealnya sangat luas, menjadi sektor
yang mendominasi perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Namun
demikian tidak tertutup kemungkinan masih banyak PAD dari sektor pajak
bumi dan bangunan (PBB) perusahaan perkebunan yang luput karena
pengusaha perkebunan diperkirakan tidak melaporkan luas lahan
perkebunannya sesuai kenyataan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan
banyak juga yang sama sekali tidak melaporkan usaha perkebunannya
sehingga luput dari tagihan PBBnya, di samping usaha perkebunan kelapa
sawit yang kini menghiasi sepanjang kawasan pantai Langkat.
Penutup
Tidak dapat dipungkiri, hasil PAD sangat berpengaruh pada kemajuan
suatu daerah. Mengingat Kabupaten Langkat memiliki lahan perkebunan
yang sangat luas, tentu perlu ada terobosan untuk meningkatkan PAD
melalui PBB usaha perkebunan tersebut mengingat dugaan banyak
pengusaha perkebunan yang tidak melaporkan luas lahan sesuai
kenyataan, bahkan sama sekali tidak melaporkan luasan usaha
perkebunannya.
Mungkin tidak terlalu berlebihan jika Pemkab Langkat membentuk tim, dan mengalokasikan dana APBD untuk melakukan inventarisir sekaligus pengukuran singkronisasi luasan lahan dengan laporan yang ada terhadap semua usaha perkebunan baik milik badan usaha milik Negara (BUMN), swasta maupun perorangan. Bila hal tersebut dilakukan, sangat dimungkinkan PAD Langkat melalui sector PBB akan bertambah besar.Kawasan hutan pantai di sepanjang pesisir Langkat yang dialihfungsikan secara illegal menjadi perkebunan kelapa sawit oleh pemodal kuat, hingga kini masih tetap menjadi tontonan. Pahal sangat diyakini tidak ada kontribusi yang didapat Pemkab atas usaha perkebunan di lahan pantai tersebut, kecuali kerusakan lingkungan yang kian parah, dan kegalauan warga desa pantai yang kehilangan tempat berkembangbiaknya biota laut.
Banyaknya kasus sengketa tanah antara warga dengan pengusaha swasta maupun BUMN yang tak kunjung terselesaikan meski berpotensi menimbulkan konflik horizontal, tentu menjadi ‘PR’ yang membutuhkan perhatian serius. Mudah-mudahan persoalan yang belum terselesaikan di lima tahun pada periode pertama Bupati Ngogesa menjabat, akan
terselesaikan di periode kedua nanti mengingat Bupati Ngogesa telah terpilih lagi menjadi Bupati Langkat berpasangan dengan H Sulistianto MSi. Yang pelantikannya dijadwalkan pada Pebruiari 2014 ini.
Untuk tercapainya kemajuan Langkat secara keseluruhan, tentu juga
dibutuhkan staf yang punya skil, dan kemauan mendukung pimpinannya.
Perlu diwaspadai adanya staf bermental ‘Amat’ (ambil muka angkat
telor), dan suka menyampaikan laporan asal bapak senang (ABS) ke
pimpinan karena mental seperti itu hanya akan merugikan pimpinan dalam
mengambil keputusan.Mewujudkan citi-cita Langkat religius, maju, sejahtera dan mandiri
sebagaimana diharapkan, satu periode kepemimpinan bagi seorang Bupati
tentu bukanlah waktu yang cukup. Mudah-mudahan di rentang waktu
periode kedua ini (2014-2019) Bupati Ngogesa berpasangan dengan
wakilnya H Sulistianto MSi yang berlatar belakang birokrat, dapat
mewujudkan secara tuntas visi dan misinya. Termasuk juga mengundang
investor untuk membuka usaha padat karya sehingga dapat memperkecil,
bahkan menghentikan warganya yang terpaksa mencari nafkah mengadu
nasib ke negeri jiran.
Sebongkah harapan untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan
rakyat Kabupaten Langkat lima tahun ke depan, masih tetap ditumpukan
pada H Ngogesa Sitepu SH dan pasangan barunya H Sulistianto MSi.
Semoga, kerja keras lima tahun sebelumnya menjadi pengalaman berharga
untuk berbuat lebih baik di periode kepemimpinan berikutnya. Pesan
warga, berbuatlah terus, dan teruslah berbuat untuk kemajuan Langkat
dan rakyatnya. Hindari segala bentuk korupsi dan selalu ingat kalimat
bijak peninggalan leluhur ‘bersatu sekata berpadu berjaya’. Dirgahayu
Langkat, dan Selamat datang 2014.***
"Membuahkan Kepercayaan Pimpin Langkat Lima Tahun Berikutnya"
Oleh Cipto Wasitra (Wartawan Mimbar Umum di Langkat
Pendahuluan
Bagi Kabupaten Langkat yang merupakan daerah cikal bakal ditemukannya tambang minyak dan gas (migas) di Indonesia, Januari 2014 ini bukan hanya sekadar memasuki tahun baru ataupun program baru. Negeri bertuah peninggalan Raja Kahar itu pada 17 Januari 2013 nanti, juga memasuki usianya ke 264 tahun sesuai peraturan daerah (Perda) Langkat No:11/1995 yang menetapkan berdirinya Kerajaan Langkat 12 Rabiul Awal
1163 H atau 17 Januari 1750, menjadi hari jadi Kabupaten Langkat.
Seiring dengan ulang tahun ke 264, bertepatan pula dengan hampir lima tahun perjalanan Bupati H Ngogesa Sitepu, SH menakhodai ‘kapal besar’ bernama Kabupaten Langkat tersebut. Tidak dapat dimungkiri banyak keberhasilan yang dicapai atas berbagai upaya dilakukan, dan program digulirkan, untuk meningkatkan pembangunan daerah maupun
kesejahteraan warga, meski harus diakui masih banyak juga yang perlu dibenahi.
Konsentrasi
Tahun pertama setelah H Ngogesa Sitepu SH dilantik menjadi Bupati Langkat, dan memulai tugas-tugasnya, beliau langsung dihadapkan dengan berbagai masalah. Selaku pemimpin yang baru pertamakali menginjakkan kaki di birokrat, beliau bukan hanya harus memikirkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyatnya yang sudah mengamanahkan kepercayaan padanya untuk memimpin Kabupaten Langkat
selama lima tahun ke depan. Tetapi juga harus memikirkan biroktarnya yang saat itu kebetulan sedang banyak tersandung masalah hukum karena dugaan kasus korupsi di masa kepemimpinan bupati sebelumnya.Untungnya, Ngogesa dan wakilnya (Budiono), sebagai pasangan yang saat pencalonan pada Pemilukada Bupati dan WakilBupati Langkat periode
2009-2014, menamakan dirinya dengan ikon ‘MENGABDI’, tetap konsentrasi dengan tugas-tugasnya guna menepati janji-janjinya yang disuarakan saat berkampanye Pemilukada Langkat kala itu.
Seperti kata pepatah, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Begitulah kesan yang terlihat dari semangat Ngogesa untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Blusukan ke masyarakat untuk menyerap langsung aspirasi warganya, menjadi bagian dari kegiatan anak dari seorang tokoh pendidikan di Langkat (Ngaring Sitepu) itu dalam melaksanakan tugasnya. Di sela-sela riuh dan nyaris tak henti sepanjang kepemimpinannya pemanggilan penyidik terhadap birokratnya, Ngogesa terus berbuat untuk pembangunan Langkat.
Kerja keras tahun demi tahun yang dilakukan melalui program-programnya, membuahkan hasil gemilang. Pemkab Langkat mampu berprestasi di tingkat nasional. Berbagai penghargaan demi penghargaan dari pemerintah pusat maupun propinsi berhasil diperoleh. Sehingga kesan negatif yang singgah di Pemkab Langkat kerena sejumlah staf berurusan dengan hukum atas dugaan korupsi, terimbangi dengan berbagai prestasi tingkat propinsi maupun nasional yang diraih Pemkab Langkat.
Bahkan atas berbagai keberhasilan yang diraih, warga Kabupaten Langkat
kemudian memberikan kepecayaan lagi kepada Bupati Ngogesa, untuk kembali memimpin Langkat lima tahun berikutnya. Itu terbukti dengan dipilihnya lagi beliau menjadi Bupati Langkat melalui Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Langkat untuk periode 2014-2019 dengan
perolehan suara mutlak (63%) dari tiga pasang rivalnya yang digelar beberapa waktu.Ada puluhan penghargaan yang diterima dari pemerintah propinsi, dan pusat atas keberhasilan, maupun kepedulian terhadap sumber daya manusia (SDM) warganya. Kabupaten Langkat berkali-kali menerima piala Adipura, yang merupakan lambang supremasi tertinggi dari pemerintah pusat atas keberhasilan Langkat dalam menata keindahan dan kebersihan
kota, diterima langsung dari Presiden SBY. Penghargaan lainnya atas keberhasilan dari berbagai programnya juga diterima dari Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Perhubungan. Dari Menteri Perikanan/Kelautan atas keberhasilan Langkat membina paternak ikan
kerapu pola keramba apung, dan petambak udang. Bupati Ngogesa juga terpilih menjadi Kepala daerah yang peduli terhadap pendidikan.
Selain itu, ada pengharaan Manggala Karya Kencana dari pemerintah pusat atas keberhasilan menjadi daerah tercepat dalam perekaman e-KTP di Sumut. Ada piala Wahana Tata Nugraha, Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memilih dan metetapkan Langkat menjadi kabupaten layak anak. Langkat juga menerima
piala Adiwiyata Mandiri dari Menteri Lingkungan Hidup, serta penghargaan dari Menakertrans atas keberhasilan Bupati menjadi pembina pada kesehatan dan keselamatan kerja (K3) teladan.
Kabar menggembirakan lainnya, Bupati berhasil meyakinkan pemerintah
pusat untuk pembangunan pelabuhan di pinggiran pantai Langkat (Pangkalansusu). Penandatanganan kesepakatan (MoU) untuk rencana pembangunan tersebut antara Pemkab Langkat dengan Pelindo, dan Menteri Perhubungan sudah dilakukan. Pembangunan pelabuhan tersebut, tentu akan menjadi bagian dari upaya meningkatan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, Langkat juga terpilih menjadi lokasi tempat dibangunnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang kini sudah mendekati rampung pembangunannya.Penemuan baru sumber minyak dan gas (migas) persisnya di Desa Tanjung Jati oleh Pertamina yang disebut dengan nama sumur Benggala (BGL) yang saat ini sudah berproduksi, semakin melengkapi harapam meningkatnya pembangunan dan kesejateraan rakyat, sekaligus membangkitkan kembali kejayaan Langkat sebagaimana migas yang dulu pernah ada di Pangkalan Berandan.
Ekonomi Rakyat
Pun begitu, Pemkab Langkat tidak terlihat puas dan tidak sertamerta menggantungkan peningkatan kesejajahteraan warganya dari sumber-sumber alam yang sudah di depan mata tersebut. Melalui program kerjanya yang dijabarkan oleh para satuan kerja perangkat daerahnya (SKPD), Bupati Ngogesa terus melakukan pembinaan dalam upaya membangun ekonomi rakyatnya, yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani, dan
nelayan. Bahkan, untuk membangun ekonomi kerakyatan, petani dan nelayan terkesan dimanjakan.
Gabungan kelompk tani (Gapoktan) yang ada, selain diberi bantuan permodalan, juga diberi bantuan untuk kebutuhan, dan peralatan pertanian, termasuk bantuan ternak sapi dan kambing. Sedangkan para nelayan selain dibantu alat-alat tangkap ikan, juga permodalan budidaya ikan kerapu dan udang. Bahkan tambak-tambak alam warga juga
menjadi perhatian dengan cara membantu membuatkan penguatan tanggul (benteng).
Dari pembinaan-pembinaan tersebut kemudian menjadikan pertanian, peternakan, dan perikanan menunjukkan perubahan ke arah lebih baik. Langkat berhasil meningkatkan swasembada beras. Bahkan di bidang peternakan, Langkat bukan hanya sekadar berhasil menjadi sentra pengembangan agrobisnis komuditas unggulan (SPAKU) ternak domba,
tetapi juga terpilih untuk menjadi daerah pendukung swasembada daging
nasional atas keberhasilan pembinaan ternak sapi rakyat.
Upaya lain yang patut diapresiasi dalam perjalanannya Bupati Ngogesa memimpin Langkat, adalah ketika rumah tidak layak huni milik warga miskin, juga tidak luput dari perhatiannya, termasuk para nazir masjid dan penggali kubur. Hingga kini, sudah sulit menghitung jumlah rumah tak layak huni milik warga miskin yang telah mendapat perbaikan
melalui program bedah rumah yang digulirkan sejak tahun 2010 lalu. Mengenai infrastruktur, khusunya jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian warga, selalu menjadi skala prioritas dalam program pembangunanan, meski pelaksanaannya dilakukan sesuai kemampuan anggaran yang ada. Sedangkan untuk menyelaraskan kemajuan daerah dan warganya agar harus tetap terjaga religiusnya, Pemkab juga memperkuat
pondasi keagamaan warganya. Bukan hanya rumah-rumah ibadah, tapi sekolah-sekolah keagamaan bagi anak usia dini menjadi perhatian. Untuk meningkatkan kualitas, dan semangat mengajar, para pendidiknya pun diperhatikan dengan cara memberikan insentif.
Masih ada PR
Meski telah berbuat, dan telah menerima sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat maupun Pempropsu sepanjang kepemimpinannya, Bupati Ngogesa diharapkan tidak boleh berpuas hati. Masih banyak ‘PR’ yang harus dikerjakan untuk membangun Langkat dan meningkatkan kesejahterakan rakyatnya sebagaimana visi diusung “terwujudnya
masyarakat Kabupaten Langkat yang religius, maju, dinamis, sejahtera dan mandiri”.
Ingat, anggaran yang akan dimanfaatkan untuk modal bagi segala pembangunan di Langkat (APBD 2014), masih belum disahkan. Mudah-mudahan itu terjadi bukan karena terlena atas berbagai keberhasilan yang diraih atau terbelahnya konsentrasi dengan Pemilukada yang baru berlangsung, atau pemilihan legislatif maupun presiden yang juga sudah di depan mata.
Dengan kepadatan penduduk rata-rata 144,17 jiwa/km2, harus diakui bahwa Kabupaten Langkat yang memiliki luas wilayah 6.263,29 Km2 atau 626.329 hektar, masih tetap menjadi daerah yang menjanjikan kemakmuran bagi rakyatnya. Sumber kekayaan alam yang dimiliki Langkat masih luar biasa. Selain ditemukan, dan telah berproduksinya sumber migas baru (BGL) di Desa Tanjung Jati, Langkat juga masih memiliki harta karun berbagai jenis bahan tambang seperti batu bara, bahan baku semen, bahan baku cat, dan bahkan emas yang belum dikelola.
Langkat juga memiliki kawasan wisata alam yang sudah dikenal sampai manca negera, seperti Bukit Lawang di Kecamatan Bahorok yang terkenal dengan penangkaran orangutan dan pemandiannya. Tangkahan di Kecamatan Batang Sarangan yang terkenal dengan lokasi pemandian air panas dan gajahnya. Bahkan penetapan kawasan hutan pantai di Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalansusu melalui Perda No: 13/2003 menjadi kawasan
wisata bahari, semakin membuktikan Langkat memiliki lokasi wisata alam luar biasa.
Semuanya itu tentu perlu segera dikelola untuk kemajuan pembangunan
dan kemakmuran rakyat Langkat. Untuk terwujudnya pengelolaan kekayaan
alam tersebut, tentu dibutuhkan promosi agar diketahui oleh para
investor dengan cara memanfaatkan media cetak, elektronik maupun dunia
maya sebagai sarananya. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Langkat yang
selama ini (maaf) terkesan hanya berkutat di proyek APBD, mungkin
harus dilibatkan untuk mempromosikan ‘harta karun’ yang dimiliki
Langkat. Dan yang tidak kalah penting, tentu penguatan terhadap
pelayanan publik, birokrasi yang tidak berbelit harus tetap dijaga
agar para pemodal tidak ragu untuk berinvestasi.
Usaha perkebunan di Langkat yang arealnya sangat luas, menjadi sektor
yang mendominasi perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Namun
demikian tidak tertutup kemungkinan masih banyak PAD dari sektor pajak
bumi dan bangunan (PBB) perusahaan perkebunan yang luput karena
pengusaha perkebunan diperkirakan tidak melaporkan luas lahan
perkebunannya sesuai kenyataan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan
banyak juga yang sama sekali tidak melaporkan usaha perkebunannya
sehingga luput dari tagihan PBBnya, di samping usaha perkebunan kelapa
sawit yang kini menghiasi sepanjang kawasan pantai Langkat.
Penutup
Tidak dapat dipungkiri, hasil PAD sangat berpengaruh pada kemajuan
suatu daerah. Mengingat Kabupaten Langkat memiliki lahan perkebunan
yang sangat luas, tentu perlu ada terobosan untuk meningkatkan PAD
melalui PBB usaha perkebunan tersebut mengingat dugaan banyak
pengusaha perkebunan yang tidak melaporkan luas lahan sesuai
kenyataan, bahkan sama sekali tidak melaporkan luasan usaha
perkebunannya.
Mungkin tidak terlalu berlebihan jika Pemkab Langkat membentuk tim, dan mengalokasikan dana APBD untuk melakukan inventarisir sekaligus pengukuran singkronisasi luasan lahan dengan laporan yang ada terhadap semua usaha perkebunan baik milik badan usaha milik Negara (BUMN), swasta maupun perorangan. Bila hal tersebut dilakukan, sangat dimungkinkan PAD Langkat melalui sector PBB akan bertambah besar.Kawasan hutan pantai di sepanjang pesisir Langkat yang dialihfungsikan secara illegal menjadi perkebunan kelapa sawit oleh pemodal kuat, hingga kini masih tetap menjadi tontonan. Pahal sangat diyakini tidak ada kontribusi yang didapat Pemkab atas usaha perkebunan di lahan pantai tersebut, kecuali kerusakan lingkungan yang kian parah, dan kegalauan warga desa pantai yang kehilangan tempat berkembangbiaknya biota laut.
Banyaknya kasus sengketa tanah antara warga dengan pengusaha swasta maupun BUMN yang tak kunjung terselesaikan meski berpotensi menimbulkan konflik horizontal, tentu menjadi ‘PR’ yang membutuhkan perhatian serius. Mudah-mudahan persoalan yang belum terselesaikan di lima tahun pada periode pertama Bupati Ngogesa menjabat, akan
terselesaikan di periode kedua nanti mengingat Bupati Ngogesa telah terpilih lagi menjadi Bupati Langkat berpasangan dengan H Sulistianto MSi. Yang pelantikannya dijadwalkan pada Pebruiari 2014 ini.
Untuk tercapainya kemajuan Langkat secara keseluruhan, tentu juga
dibutuhkan staf yang punya skil, dan kemauan mendukung pimpinannya.
Perlu diwaspadai adanya staf bermental ‘Amat’ (ambil muka angkat
telor), dan suka menyampaikan laporan asal bapak senang (ABS) ke
pimpinan karena mental seperti itu hanya akan merugikan pimpinan dalam
mengambil keputusan.Mewujudkan citi-cita Langkat religius, maju, sejahtera dan mandiri
sebagaimana diharapkan, satu periode kepemimpinan bagi seorang Bupati
tentu bukanlah waktu yang cukup. Mudah-mudahan di rentang waktu
periode kedua ini (2014-2019) Bupati Ngogesa berpasangan dengan
wakilnya H Sulistianto MSi yang berlatar belakang birokrat, dapat
mewujudkan secara tuntas visi dan misinya. Termasuk juga mengundang
investor untuk membuka usaha padat karya sehingga dapat memperkecil,
bahkan menghentikan warganya yang terpaksa mencari nafkah mengadu
nasib ke negeri jiran.
Sebongkah harapan untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan
rakyat Kabupaten Langkat lima tahun ke depan, masih tetap ditumpukan
pada H Ngogesa Sitepu SH dan pasangan barunya H Sulistianto MSi.
Semoga, kerja keras lima tahun sebelumnya menjadi pengalaman berharga
untuk berbuat lebih baik di periode kepemimpinan berikutnya. Pesan
warga, berbuatlah terus, dan teruslah berbuat untuk kemajuan Langkat
dan rakyatnya. Hindari segala bentuk korupsi dan selalu ingat kalimat
bijak peninggalan leluhur ‘bersatu sekata berpadu berjaya’. Dirgahayu
Langkat, dan Selamat datang 2014.***
bahasa jilad elo aghhhhhh
ReplyDelete