Gubsu Launching BPJS di Sumatera Utara

#Gubsu Launching BPJS di Sumatera Utara

BPJS Harus Punya Data Valid Untuk Cegah Masalah di Lapangan

MEDAN - Awal tahun 2014 menjadi momen penting bagi dunia pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah akhirnya meluncurkan Badan Penyelenggarakan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebuah program Jaminan Kesehatan Nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara lebih profesional, tanggap, informatif sekaligus bermartabat. Saat launching Gubernur Sumatera Utara menekankan agar BPJS punya data peserta yang valid untuk mencegah munculnya masalah di lapangan.

Untuk Provinsi Sumatera Utara peluncuran BPJS yang merupakan transformasi dari PT Jamsostek dan PT Askes dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST,MSi. Proses launching dilakukan di penghujung 2013, Selasa (31/12) di aula Martabe, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jl Diponegoro, Medan.

Gubsu menekankan, BPJS hendaknya benar-benar memberikan manfaat khususnya dalam hal jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta. BPJS harus mengaplikasikan diri sebagai program kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan obat.

Lewat BPJS, masyarakat akan memperoleh sistem pelayanan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang jika kemudian diperlukan atau atas indikasi medis pasien bisa langsung dirujuk ke fasilitas rujukan di rumah sakit provider. Dalam program ini, masyarakat harus melalui prosedur berobat ke dokter atau klinik terdekat lebih dahulu, sebelum akhirnya dirujuk ke rumahsakit jika memang diagnosis mewajibkan perawatan lebih lanjut.

Gubsu mengingatkan, BPJS sebagai pihak penyelenggara harus memiliki data akurat kepesertaan. Apalagi di tahap awal ini peserta BPJS kesehatan lebih didominasi masyarakat miskin.Jika data kepesertaan lemah, Gubsu khawatir akan membuka peluang munculnya keriuhan di lapangan.

"Kita harus memiliki data yang valid agar tidak muncul keriuhan di lapangan. Sudah tercoverkah semua rakyat di tahun 2014 ini? Karena total covery BPJS per 1 Januari 2014 baru 5.935.172 jiwa atau baru 45,29 persen ,"Gubsu mengingatkan.

Untuk itu Gubsu berharap agar adanya koordinasi, komunikasi antara Pemkab/Pemko,Jamsostek, Jamkesmas ditingkatkan dan gencar sosialisasi penerimaan BPJS secara bertahap.

"Jangan ada lagi rakyat miskin yang tidak bisa berobat, diharapkan kedepan Indonesia akan menjadi negara terbesar yang memiliki jaminan kesehatan dan diakhir tahun 2014. Akan ada 121,6 juta penduduk dinaungi oleh satu sistem jaminan sosial,"papar Gubsu kembali.

Di sela-sela acara Bupati Labuhanbatu Utara H Kharuddin Syah SE mengatakan Kabupaten Labura sudah siap menjadi penyelenggara BPJS Kesehatan mengingat jarak antara kota dengan kecamatan ada yang butuh waktu 5 jam. Maka pihak pemkab sudah mengaktifkan seluruh puskesmas dengan fasilitas 24 jam pelayanan.

"Kita sudah mengalokasi anggaran untuk BPJS Kesehatan, selain itu seluruh puskesmas di kecamatan juga kita aktifkan selama 24 jam baik untuk pelayanan berobat, persalinan hingga rawat inap,"ujar Kharuddin

Ketua Komisi E DPRDSU  Brilian Moktar SE mengatakan  harus adanya tim khusus untuk BPJS kesehatan ini untuk dapat memantau efektif apa tidak penyelenggara BPJS dan bagaimana para penerima dan fasilitas dari rumah sakit yang ditunjuk.(*)