Kuasa Hukum Minta Hakim Bebaskan Hidayat Batubara
Kuasa Hukum Minta Hakim Bebaskan Hidayat Batubara
Medan, Bupati Mandailing Natal (Madina) Non aktif Muhammad Hidayat Batubara, meminta kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan untuk membebaskan dirinya dari dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Melalui penasehat hukumnya yang dipimpin John K Azis dalam pembacaan pledoi (pembelaan) terdakwa membantah telah menyuruh Khairul Anwar untuk meminta fee proyek sebesar Rp1,5 miliar dari kontraktor Surung Panjaitan, Rabu (16/1).
Dihadapan majelis hakim yang diketuai Agus Setiawan, penasehat hukumnya mengatakan bahwa terdakwa bersumpah tidak tahu asal uang Rp1 miliar yang diserahkan Khairul Anwar Daulay, Apalagi meminta uang tersebut.
Kuasa hukum juga menyatakan tidak pernah menjanjikan kepada kontraktor untuk pembangunanan RSUD tersebut. Selain itu juga tidak tahu soal pertemuan antara Khairul Anwar Daulay, Yusuf Tirta dan Ali Mutiara dengan Surung Panjaitan disebuah cafe di Medan terkait proyek pembangunan RSUD di Panyabungan.
Kuasa Hukum juga menyebutkan 6 item yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan diminta untuk dibebaskan, yakni terdakwa tidak pernah menerima langsung uang yang diberikan melainkan Khairul Anwar Daulay, Uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi bukan proyek, uang tersebut tidak ada mengakibatkan kerugian negara, uang tersebut juga belum digunakan dan tidak ada unsur perbuatan korupsi.
Kuasa hukum menilai dakwaan dan tuntutan Jaksa keliru dalam penyidikan tindak pidana ini. Mereka juga dalam analisisnya mengatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi tindak pidana korupsi.
Menyikapi pledoi terdakwa, JPU Fitroh Nurcahyo mengatakan bahwa kuasa hukum terdakwa yang meminta keringanan hukuman dalam pledoi setebal 200 halaman lebih itu telah menuduh pihaknya telah melakukan kesalahan. "Kami tidak akan menyampaikan replik, kami tetap pada tuntutan majelis hakim,"kata Fitroh.
Usai mendengarkan kedua belah pihak majelis hakim menunda persidangan hingga tanggal 22 Januari 2013.
Sebagaiman diketahui Hidayat Batubara dituntut JPU dari KPK selama 8 tahun penjara denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf A UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Diketahui,KPK menggelar Operasi tangkap tangan (OTT) di Medan pada 14-15 Mei 2013 lalu. Hidayat Batubara bersama-sama menjadi terdakwa bersama Khairul Anwar Daulay selaku Plt Kadis PU Madina, karena turut serta menerima uang Rp1 milyar dari Surung Panjaitan.(SB)
Medan, Bupati Mandailing Natal (Madina) Non aktif Muhammad Hidayat Batubara, meminta kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan untuk membebaskan dirinya dari dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Melalui penasehat hukumnya yang dipimpin John K Azis dalam pembacaan pledoi (pembelaan) terdakwa membantah telah menyuruh Khairul Anwar untuk meminta fee proyek sebesar Rp1,5 miliar dari kontraktor Surung Panjaitan, Rabu (16/1).
Dihadapan majelis hakim yang diketuai Agus Setiawan, penasehat hukumnya mengatakan bahwa terdakwa bersumpah tidak tahu asal uang Rp1 miliar yang diserahkan Khairul Anwar Daulay, Apalagi meminta uang tersebut.
Kuasa hukum juga menyatakan tidak pernah menjanjikan kepada kontraktor untuk pembangunanan RSUD tersebut. Selain itu juga tidak tahu soal pertemuan antara Khairul Anwar Daulay, Yusuf Tirta dan Ali Mutiara dengan Surung Panjaitan disebuah cafe di Medan terkait proyek pembangunan RSUD di Panyabungan.
Kuasa Hukum juga menyebutkan 6 item yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan diminta untuk dibebaskan, yakni terdakwa tidak pernah menerima langsung uang yang diberikan melainkan Khairul Anwar Daulay, Uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi bukan proyek, uang tersebut tidak ada mengakibatkan kerugian negara, uang tersebut juga belum digunakan dan tidak ada unsur perbuatan korupsi.
Kuasa hukum menilai dakwaan dan tuntutan Jaksa keliru dalam penyidikan tindak pidana ini. Mereka juga dalam analisisnya mengatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi tindak pidana korupsi.
Menyikapi pledoi terdakwa, JPU Fitroh Nurcahyo mengatakan bahwa kuasa hukum terdakwa yang meminta keringanan hukuman dalam pledoi setebal 200 halaman lebih itu telah menuduh pihaknya telah melakukan kesalahan. "Kami tidak akan menyampaikan replik, kami tetap pada tuntutan majelis hakim,"kata Fitroh.
Usai mendengarkan kedua belah pihak majelis hakim menunda persidangan hingga tanggal 22 Januari 2013.
Sebagaiman diketahui Hidayat Batubara dituntut JPU dari KPK selama 8 tahun penjara denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf A UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Diketahui,KPK menggelar Operasi tangkap tangan (OTT) di Medan pada 14-15 Mei 2013 lalu. Hidayat Batubara bersama-sama menjadi terdakwa bersama Khairul Anwar Daulay selaku Plt Kadis PU Madina, karena turut serta menerima uang Rp1 milyar dari Surung Panjaitan.(SB)
Comments
Post a Comment