Setahun Gubsu, Mahasiswa Bentrok dengan Satpol PP

Setahun Gubsu, Mahasiswa Bentrok dengan Satpol PP


Medan (Mimbar) - Kelompok mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumut dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Sumut bentrok dengan Satuan Polisi Pamong Praja di kantor Gubernur Sumut , Selasa (17/6).

Kedatangan mereka sebenarnya untuk mengkritisi setahun kepemimpinan Gubernur Gatot Pujo Nugroho Puluhan mahasiswa yang mengenakan jaket almamater ini masuk ke halaman kantor Gubernur dan membacakan tuntutannya di depan pintu masuk. Mereka ingin berjumpa dengan Gatot dan menolak hanya ditanggapi oleh staf gubernur.

Sekitar pukul 12. 30 WIB, seratus orang personil Satpol PP datang dan berbaris di depan pintu masuk. Mereka adalah Satpol PP baru. Para pengunjukrasa pun mundur ke tengah lapangan upacara sambil menyanyikan mars. Mereka juga memplesetkan Lima Perintah Harian Gubernur Sumut yang terpampang di depan mereka.

Sambil terus bernyanyi, beberapa orang pengunjukrasa pun mulai menurunkan bendera. Tindakan ini mulai menimbulkan reaksi Satpol PP. Seorang petinggi Satpol mendekati tiang yang dikerumuni mahasiswa. Petugas polisi pun melakukan pendekatan. Namun, mahasiswa tetap berkeras menurunkan bendera.

Petugas Satpol PP yang mendekati bendera pun semakin banyak. Bentrokan pun tak terelakkan. Tiba-tiba ratusan petugas Satpol PP mengejar para demonstran yang sebagian besar langsung kabur menghindari amukan.

Beberapa mahasiswa berhasil ditarik oleh Satpol PP dan mereka pun saling memukul dan menendang. Sebagian mahasiswa kabur ke arah depan sebelum akhirnya kembali lagi.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Zulkifli Taufik membantah anggotanya memukul mahasiswa pendemo.

"Yang benar, anggota Satpol PP hanya mengamankan Bendera Merah Putih yang sedang diturunkan mahasiswa pendemo di lapangan upacara Kantor Gubernur Sumut," katanya di Medan, Selasa.

Petugas Satpol PP yang sedang berjaga-jaga dengan aksi mahasiswa yang masuk ke Kantor Gubernur Sumut secara refleks bergegas mengambil alih tali bendera yang dipegang mahasiswa.

Karena melihat gerakan Satpol PP itu, para mahasiswa yang juga terdapat massa wanita berlarian sehingga ada yang terjatuh.

"Jadi tidak benar ada pemukulan. Bisa dipertanggungjawabkan soal itu," katanya.

Menurut Zulkifli, sebenarnya aksi mahasiswa melakukan demo hingga masuk ke kantor Gubernur Sumut dan bahkan melakukan aksi menurunkan bendera, sudah menyalahi ketentuan.

Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut, Qahfi Romula Siregar dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Al Wasliyah (HIMMAH) Sumut, Nurul Yakin Sitorus menegaskan aksi demonstarsi dilakukan karena tidak puas dengan kepemimpinan Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho.

Kepemimpinan Gatot dinilai gagal antara lain dengan mengacu pada data naiknya jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, jumlah penduduk miskin Sumut per September 2013 mencapai 1.390.800 orang atau naik 51.600 orang dari angka di Maret 2013 yang sebesar 1.339.200 orang.

Kebijakan Gatot yang mengganti pejabat eselon II juga diduga bersifat transaksional karena para pejabat itu juga dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya.

"Gubernur juga dinilai tidak mempunyai 'grand design' tentang pemerataan pembangunan yang dibuktikan dengan pemberian bantuan daerah bawahan yang tidak sesuai dengan porsinya sehingga diduga syarat dengan kepentingan politik dan KKN," kata Nurul Yakin.

Untuk itu mahasiswa meminta Gubernur Gatot Pujo Nugroho merealisasikan janji-janji kampanye, kalau tidak mau dibilang gagal..

Para mahasiswa itu juga meminta pihak kepolisian, kejaksaan dan KPK mengusut tuntas kasus korupsi terkait dana bantuan daerah bawahan (BDB).

"Kalau Gubernur Sumut tidak bisa menyelesaikan semua masalah dengan secepatnya, maka DPRD Sumut diminta menggunakan hak interpelasi atau pemakzulan terhadap Gatot," katanya.

Meski tidak berhasil bertemu dengan Gubernur Sumut seperti yang diharapkan, para mahasiswa itu akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 14.00 WIB. (04)


Comments

Popular posts from this blog

Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini

EDY RAHMAYADI MINTA MAAF SOAL PERNYATAAN MAJU LAGI PILGUBSU

Hendri CH Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Periode 2023-2028 di Kongres XXV di Bandung