Pemprov Sumut Petakan Komunitas Peternakan Berintegrasi Pertanian

Gubsu H Edy Rahmayadi saat meninjau salah satu lokasi peternakan di Kabupaten Langkat Propinsi Sumut

Medan - Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sedang melakukan integrasi program peternakan dan pertanian sehingga masing-masing zona wilayah memiliki komunitas peternakan unggulan berintegrasi pertanian.

"Untuk mendukung ini, saat ini dilakukan pemetaan komunitas peternakan di mana nantinya masing-masing ada basis-basis daerah yang akan fokus di peternakan tertentu saja," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap menjawab wartawan kemarin.

Berdasarkan pemetaan katanya maka akan dibangun peternakan di suatu wilayah dan akan terintegrasi dengan pertanian, di mana pada lokasi-lokasi pertanian tersebut akan dibangun juga peternakan, rumah kompos dan pabrik mini pakan ternak.

"Dengan itu ada integrasi pertanian dan perkebunan dengan peternakan. Jadi, hasil pertanian atau perkebunan bisa dibeli oleh pabrik mini untuk diolah menjadi pakan ternak sehingga tidak terjadi gejolak harga, dan komposnya bisa dibeli oleh petani untuk memupuk tanamannya," ujarnya.

Kepala Dinas mengatakan bahwa sistem pemetaan peternakan ini, untuk tahun pertama akan dilaksanakan di 5 zona terlebih dahulu yaitu Langkat, Karo dataran tinggi, Tabagsel Pantai Barat dan Pulau Nias. Dengan demikian, 5 zona tersebut akan menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lainnya dan akan diupayakan untuk diimplementasikan di 33 kabupaten dan kota nantinya.

“Nanti kabupaten yang belum melaksanakan akan kita bawa studi bandingnya kesana, apa kepentingan para petani itu akan kita akomodir, yang penting pabrik pakan dulu jadi bisa menampung hasil pertanian untuk bahan pakan,” jelasnya.

Menurut Azhar bahwa pemetaan peternakan akan diarahkan berdasarkan komoditas pertaniannya. Misalnya kabupaten Karo sebagai penghasil sayuran, maka peternakan yang sesuai adalah kerbau, di daerah perkebunan nantinya akan dikembangkan peternakan domba/sapi, sedangkan Nias akan diarahkan untuk peternakan sapi bali karena merupakan daerah kepulauan.

Jadi, hewan yang akan dikembangkan pada peternakan tersebut nantinya akan disesuaikan juga dengan habitatnya. Dan untuk menyukseskan hal ini, maka akan ada 5 instansi yang akan saling bersinergi yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan. 

Azhar menjelaskan integrasi peternakan adalah sistem pengelolaan atau usaha yang menyinkronkan kegiatan sektor peternakan dengan bidang lain seperti pertanian, perikanan dan kehutanan yang masing-masing sektor saling menunjang untuk meningkatkan produksi masing-masing sektor tersebut. 

"Berbagai manfaat dengan adanya integrasi peternakan diantaranya meningkatkan produktivitas ternak, meningkatkan usaha dari suatu lahan dan pelestarian lingkungan. Proses intensifikasi lahan dengan tidak hanya mengembangkan satu komoditas, melainkan beberapa komoditas yang saling berhubungan dan berkesinambungan satu dengan lainnya," ujarnya.

Pemeliharaan ternak terutama dalam manajemen pakan menjadi lebih mudah dengan berdampingannya lahan pertanian maupun perkebunan. Sisa hasil pertanian maupun perkebunan bisa dijadikan pakan bagi ternak, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan menjadi efisien. Pemanfaatan limbah ternak bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi pupuk organik guna menyuburkan lahan pertanian dan perkebunan tanpa merusak komposisi tanah secara alamiahnya. 

Hal itu dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang bisa merusak lingkungan baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang, ujarnya.

Pola integrasi di Sumut diproyeksi umumnya adalah setiap ternak dipelihara secara terpadu berdampingan dengan tanaman, dikenal dengan sistem integrasi ternak-tanaman (integrated farming system). Keunggulan dari pola integrasi tersebut adalah potensi ketersediaan pakan dari limbah tanaman cukup besar sepanjang tahun sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pakan dari luar dan menjamin keberlanjutan usaha peternakan.

Kemudian dari kebijakan akan pola tersebut akan memiliki dampak positif terhadap ketersediaan pangan di masing-masing kabupaten dan kota yang muaranya untuk jaminan ketersediaan pangan Sumatera Utara. (mr)