Listrik dan Infrastruktur Kacau Pemerintah Harus Tanggungjawab

Hashim Djojohadikusumo

Listrik dan Infrastruktur Kacau Pemerintah Harus Tanggungjawab

Medan, (Mimbar) - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyimpulkan kondisi Indonesia secara ekonomi dan politik sedang kacau. “Bahkan kekacauan itu makin terlihat di depan mata kita saat pasok listrik dan kondisi inrastruktur rusak parah.”

Dia berbicara kepada wartawan di Medan Rabu (25/9) didampingi ketua DPD Gerindra Sumut H Gus Irawan Pasaribu menyikapi kondisi terkini tentang kondisi Indonesia. Selain berkiprah di politik Hashim sebenarnya orang yang sangat faham kondisi ekonomi Indonesia.

            Pria kelahiran 1954 itu memiliki sejumlah bisnis termasuk Kiani Kertas, bisnis perkebunan, konsesi hutan, batubara, serta migas di seluruh Indonesia. Melalui berbagai investasi cerdas Comexindo International yang dia miliki, terutama dalam bidang minyak sawit dan karet, Hashim Djodjohadikusumo resmi masuk sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia.

Hashim melihat krisis listrik yang terjadi saat ini pun merupakan tanggungjawab pemerintah. “Begitu juga dengan infrastruktur. Tidak ada yang dipersalahkan kalau listrik dan infrastruktur kita buruk.”

Jadi wajar kalau dia menyimpulkan Indonesia masuk dalam kekacauan. Lihat lagi soal melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar AS, tingginya impor pangan dan penguasaan asing atas sumber-sumber daya alam di Indonesia, kata dia.

Dia juga mengatakan perekonomian Indonesia saat terlalu liberal dan sudah jauh melenceng dari konsep ekonomi kerakyatan seperti yang diharapkan pendiri bangsa.

"Salah satu contohnya perbankan. Ada bank asing beroperasi di Indonesia hingga memiliki 2.000 cabang. Sementara bank kita dipersulit dan dibatasi saat hendak membuka cabang di negara bank asing tersebut," jelasnya.

Begitu juga sektor pangan, dimana ketergantungan terhadap impor sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. "Hal ini jelas sudah jauh dari harapan para pendiri bangsa, yang menginginkan Indonesia sebagai negara berdasarkan ekonomi kerakyatan," tegasnya.

Hashim mengatakan sistem ekonomi kerakyatan sangat sesuai diterapkan di Indonesia. Sistem ekonomi ini diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuat Indonesia mandiri.

"Partai Gerindra sudah bertekad menghidupkan atau membangkitkan kembali sistem ekonomi kerakyatan yang dibuat para pendiri bangsa," tuturnya.

Hashim mencontohkan bank BUMN nantinya diarahkan menyediakan pinjaman bagi pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dengan menggunakan skema khusus.

Ketua DPD Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu mengatakan

Partai Gerindra telah menyusun 6 program aksi tranformasi bangsa Partai Gerindra. Keenam program tersebut, yakni membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur. Melaksanakan ekonomi kerakyatan. Membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamanan sumber daya air.

Kemudian, katanya, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia, melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup serta membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif.

"Keenam program ini merupakan solusi yang harus dilakukan untuk memajukan Indonesia dan membuat bangsa kita sebagai bangsa yang mandiri," ujar Gus Irawan. (04)