Anggota DPD RI Janji Perjuangkan Bantuan Koperasi untuk Sumut

Anggota DPD RI Janji Perjuangkan Bantuan Koperasi untuk Sumut

M Zein : Pemerintah Bantu 4000 Sertifikat untuk Koperasi di Sumut

Medan (Mimbar) - Anggota DPD RI asal Sumut, Dedi Iskandar Batubara berjanji akan memperjuangkan bantuan pemerintah pusat untuk pertumbuhan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) di Sumatera Utara. Soalnya, Sumut sebagai daerah dengan penduduk terbanyak ke empat di Indonesia, patut mendapatkan porsi bantuan yang besar untuk menumbuhkembangkan perkoperasian serta usaha kecil.

“Selama ini, porsi bantuan pusat untuk pertumbuhan koperasi dan UKM di Sumut hanya sekira empat miliar rupiah. Jumlah tersebut terlalu kecil. Saya sebagai legislator perwakilan Sumut akan berupaya menggenjot bantuan agar lebih besar,” sebut Dedi Iskandar selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI ke Pemprovsu, Selasa (24/2). Komite IV kunker untuk menyerap aspirasi Sumut terkait rancangan UU Perkoperasian.

Selain Dedi Iskandar, anggota DPD lainnya yang hadir Herri Erfian, Dewi Sartika Hemeto, Siska Marleni, Abdul Rahmi, Abdul Gafar Usman, Jhon Pieris dan Haripinto. Rombongan disambut Gubsu diwakili Asisten III Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Zulkarnaen, Kadis Koperasi dan UKM M Zein, Kadispenda Rajali dan lain sebagainya.

Menurutnya, bantuan pemerintah untuk koperasi dan UKM harus ditingkatkan. Apalagi, ke depan masyarakat harus berhadapan dengan sistem ekonomi global. Selain bantuan itu, masyarakat koperasi dan UKM juga perlu dilindungi secara undang-undang. “Sekarang saja, beberapa kegiatan usaha kapitalis sudah masuk ke pedesaan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan kita. Apalagi nanti ketika masyarakat ekonomi Asean, kondisi masyarakat bawah kita akan sangat riskan,” sebut Dedi Iskandar.

Di lain pihak, sebutnya, berbagai permasalahan seperti sulitnya dukungan modal dari perbankan, harus bisa dicarikan solusi yang jitu. Salah satu contoh, seperti yang dilakukan perbankan di Manado. Cukup dengan jaminan dari pimpinan agama di daerah, perbankan bisa mengucurkan kredit lunak kepada koperasi dan UKM.

“Mungkin dengan jaminan dari pimpinan agama, bank merasa yakin, sistem pengembalian kredit pinjaman akan lebih baik. Ini kan salah satu metode untuk membantu. Di Sumut sendiri, bisa saja metodenya beda. Intinya, bagaimana bank bisa membantu koperasi dan UKM untuk tumbuh dan berkembang. Saya kira, Bank Sumut dan Pemprovsu serta stakeholder terkait perlu duduk bersama mencari solusi yang bagus,” sebutnya.

Dia sendiri optimis, koperasi dan UKM di Sumut ini bisa lebih berkembang lagi. Saat ini saja, koperasi di Sumut salah satu yang terbaik secara nasional. “Saya sebagai wakil daerah akan berupaya menjembatani setiap persoalan dari daerah ke pusat,” sebut Dedi Iskandar lagi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provsu, M Zein Siregar mengakui, sebenarnya kondisi perkoperasian di Sumut cukup bagus, khususnya koperasi simpan pinjam. Kondisi berbeda untuk koperasi serba usaha. Saat ini, di Sumut ada 12.500-an koperasi. Dari jumlah itu, 80 persen kategori aktif.

“Untuk koperasi simpan pinjam, Sumut terbaik kedua di Indonesia dengan omset Rp1,5 triliun per tahun. Sementara untuk koperasi serba usaha, kondisinya masih sedang,” sebut M Zein.

Sejauh ini, lanjutnya, Pemprovsu berusaha untuk terus menumbuhkembangkan koperasi yang ada. Hanya saja, kendala utamanya bantuan yang didapat dari pemerintah pusat masih sangat minim. “Kalau anggaran dari APBD tahun ini sebenarnya juga cukup. Hanya saja, karena ada yang perlu dibintangi, maka tidak full. Mungkin di P APBD nanti baru ful,” ucapnya.

Sedangkan persoalan agunan kredit perbankan, lanjutnya, kementerian sudah memiliki solusi. Salah satunya membantu koperasi membuat sertifikat tanah. Sumut sendiri mendapat alokasi untuk membantu penerbitan 4000 sertifikat tanah aset koperasi. Bantuan itu akan disalurkan ke sejumlah kabupaten di antaranya Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun dan Kabupaten Serdang Bedagai.

“Dengan bantuan sertifikat itu, maka koperasinya bisa menggunakannya sebagai jaminan kepada bank untuk meminjam kredit pengembangan usaha,” sebut M Zein.