HAPUSKAN UPAH MURAH

HAPUSKAN UPAH MURAH

Medan (Mimbar)  - Seratusan pengunjuk rasa atau demonstran yang tergabung dalam Komite Politik Alternatif Sumatera Utara meminta pemerintah untuk menghapuskan kebijakan yang membuka peluang politik upah murah.

Dalam unjuk rasa di Bundara Petisah Medan, Kamis, massa Komite Politik Alternatif Sumatera Utara juga meminta pemerintah untuk menghapuskan sistem kerja kontrak, tenaga alih daya (outsourching), dan buruh lepas.

Kebijakan yang memberikan kesempatan pada praktik upah murah, sistem kerja kontrak, outsourching, dan buruh lepas itu tidak menyebabkan aktivitas industri memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Secara bergantian, massa yang berasal gabungan mahasiswa, buruh, dan petani tersebut menyampaikan orasi yang berisi aspirasi terhadap pemerintah. Salah satu isu sentral yang diangkat dalam unjuk rasa tersebut adalah kebijakan dalam perekonomian nasional yang dianggap menerapkan sistem kapitalisme.

Dengan sistem kapitalisme tersebut, kalangan pengusaha dan pemilik menjadi "superior", sedangkan negara diperalat untuk menutupi kebobrokan pemilik dalam menjalankan bisnisnya. Sistem kapitalisme tersebut juga sering menyebabkan krisis ekonomi karena over produksi yakni kelebihan barang yang tidak terjual karena daya beli menurun.

Dengan sistem kapitalis, pemerintah dinilai kurang berpihak pada rakyat karena dapat membuat kebijakan yang mencegah krisis ekonomi menjadi krisis politik. Karena itu, tidak mengherankan jika problematika perekonomian nasional selama ini selalu disikapi dengan kebijakan yang memberatkan seperti pencabutan subsidi, menaikkan suku bunga, dan meningkatkan hutang luar negeri.

Aman

Peringatan Hari Buruh atau 'May Day' yang digelar buruh di Sumatera Utara (Sumut), hari ini, berlangsung aman tanpa gangguan Kamtibmas. Beberapa lokasi yang dianggap vital dan didatangi massa, juga berjalan tertib.

Sebagian buruh dari kawasan Deliserdang juga terlihat menuju Medan, mengendarai sepeda motor, kendaraan bak terbuka bahkan odong-odong. Ribuan massa di Sumut, tak hanya didominasi kaum buruh, tapi juga pelajar turut serta dalam aksi itu. Mereka juga turut berorasi meminta pemerintah menghapus Ujian Nasional (UN).

"Kita bersyukur peringatan Hari Buruh berjalan aman dan lancar, tanpa gangguan berarti," tegas Kasubbid Pengelola Informasi dan Data (PID) Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada wartawan Kamis, (1/5).

Pengamanan ketat, sebut Nainggolan, juga dilakukan pihak kepolisian di tujuh obyek vital, yakni KIM II Mabar, alun-alun Lubuk Pakam, Lapangan Garuda Tanjung Morawa, Gelanggang Remaja Medan, Kantor Gubsu, Kantor DPRD Sumut dan Kantor Walikota Medan.
Dikatakan, pihak kepolisian mengawal massa buruh untuk menimbulkan rasa aman serta menjaga dari upaya-upaya provokasi oleh oknum yang hendak memicu keributan.
Selain itu, lanjut Nainggolan, kepolisian juga terus mengimbau massa jangan sampai bertindak anarki saat menyampaikan orasi. Sebab, siapapun yang melakukan tindak kekerasan, pasti akan ditindak.

"Pada Hari Buruh ini, Polda Sumut dan jajaran mengerahkan 5.723 personel. Mereka telah mendapat arahan dan bimbingan dari pimpinan, guna menjaga serta mengamankan pelaksanaan kegiatan," sambung Nainggolan. Saat bersamaan, Nainggolan menyampaikan apresiasi kepada massa yang bisa menjaga kondusifitas Sumut.