Buruh “Jebol” Pagar Rumah Dinas Gubsu

Buruh “Jebol” Pagar Rumah Dinas Gubsu

Medan (Mimbar) -  Kecewa dengan sikap Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho yang enggan menjumpai buruh saat menggelar aksi unjuk rasa lanjutkan peringatan May Day di depan kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (2/5), ratusan massa aksi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sumatera Utara mendatangi dan berhasil menjebol pintu masuk rumah dinas Gubsu di Jalan Jenderal Sudirman 41 Medan.

Pantauan wartawan di lapangan, ratusan masa aksi yang berhasil masuk ke halaman rumah dinas gubernur itu bergoyang ria mengikuti lantunan musik dari sound system yang mereka bawa. "Enak kali bah goyang dirumah dinas ini," sorak buruh.

Tidak berlangsung lama, karena Gubsu tidak berada di rumah. Massa aksi membubarkan diri setelah satuan polisi datang dan mensterilkan rumah dinas dari kepungan massa aksi.

Sebelumnya, massa aksi yang berjumlah ratusan orang tersebut mendatangi Kantor Gubsu menyampaikan orasi politiknya dengan menghujat kinerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang dipimpin Bukit Tambunan.

Salah satu orator aksi Eben mengatakan Bukit Tambunan tidak pantas menjadi kepala Dinas Tenaga Kerja karena tidak membela kaum buruh mengenai kasus outshorcing. "Bukit tidak pantas menjadi Kadisnakertrans karena tidak bisa mengatasi kasus outsorching yang semakin menjamur di setiap perusahaan," tegasnya.

Pemerintah tidak pernah sadar, lanjutnya, jika suatu saat nanti kaum buruh di seluruh Indonesia mogok massal dalam waktu tertentu. Diyakininya bahwa negara ini akan menjadi negara batu dimana tidak ada aktivitas yang berlangsung. "Apa kita mau negara ini menjadi negara batu dimana tidak ada aktivitas berlangsung dan tidak ada yang berproduksi, hanya buruh yang mampu menjadikan itu," tanyanya dan dijawab kaum buruh "Hidup Buruh".

Namun disayangkan, lanjutnya, Pemerintah hanya mampu menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. "Bagaimana dengan tuntutan lain seperti bubarkan outsorching? Mengapa pemerintah diam saja mengenai hak hidup yang layak untuk buruh?" keluhnya disambut sorak buruh mengatakan kami butuh hidup yang layak bukan libur kerja.

Jadi, lanjutnya, Keputusan Gubsu Gatot mengenai UMP Rp. 1.505.000, dinilai sangat tidak wajar. Bahkan untuk uang jajan anaknya (Gubsu) saja tidak cukup tapi buruh dipaksa mencukupinya uang itu.

Sehingga sudah jelas, lanjutnya, amburadulnya kinerja Bukit Tambunan jelas adalah tanggung jawab dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. "Gatot harus bertanggung jawab atas kinerja Disnakertrans," tandasnya. (04)