Gubsu : Perkuat Deteksi Dini Jelang Pilpres

Gubsu : Perkuat Deteksi Dini Jelang Pilpres

*Jangan terulang lagi adanya pemungutan suara ulang di Sumut

Medan (Mimbar) - Gubernur Sumut (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST mengingatkan seluruh jajaran terkait termasuk jajaran Kebangpol dan Linmas se Sumut agar memperkuat deteksi dini setiap potensi dan gejala ancaman maupun indikasi gangguan pada tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI (Pilpres) 2014.

           

“Kondusivitas dan stabilitas merupakan prasyarat mutlak dan harus tetap kita pertahankan menjelang, pada maupun pasca Pilpres yang dijadwalkan 9 Juli 2014 ini,” tegas Gubsu pada sambutan dibacakan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP di Hotel Grand Kanaya Medan.

 

Berbicara pada Rapat Persiapan Pilpres 2014 antara Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Provsu yang diketuai Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM dengan jajaran badan dan kantor kesbangpol linmas kabupaten dan kota se-Sumut, Jumat (16/5) sore, Gubsu berharap pada Pilpres ini tidak terjadi pemungutan suara ulang seperti di Nias Selatan dan Padanglawas pada Pemilu Legislatif yang baru lalu.

 

“Aktifkan forum-forum strategis seperti FKDM, FKUB dan FPK dalam pembinaan kondusifvitas masyarakat melalui kearifan lokal, petakan kerawanan konflik pemilu sehingga lokasi-lokasi yang dicurigai dapat lebih diawasi dan diperkuat pengamanannya serta mengayomi dan membina seluruh aparat sipil negara baik untuk selalu menjaga netralitas,” ujarnya.

 

Hadir narasumber pada rakor ini pakar sosial politik yang juga dosen Magister Studi Pembangunan dan Magister Sosiologi USU Ahmad Taufan Damanik serta DR Muryanto Amin dari Program Studi Pembangunan Pasca Sarjana USU yang secara garis besar memaparkan Pilpres hendaklah kita sambut dengan kesiapan di daerah masing–masing dengan mengedepankan bahwa hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya  dapat dilaksanakan dengan baik.

 

Dengan penguraian sesuai kepakaran keilmuan masing_masing, baik Taufan maupun Muryanto intinya senada mengingatkan hal ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan beberapa hal antara lain memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi dengan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu serta aparat keamanan dan instansi terkait lainnya. Juga lebih diintensifkan sosialisasi secara berkesinambungan tentang pemilihan presiden kepada masyarakat.

Rakor membahas serius bahwa pelaksanaan Pilpres dapat dikatakan sukses apabila berlangsung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu menurut jadwal yang telah ditetapkan, tingginya kesadaran masyarakat, tidak merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi, tidak menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin tetap tegaknya persatuan dan  kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Lebih lanjut Gubsu memberi apresiasi terlaksananya pemilu legislative yang damai dan bermartabat di wilayah Sumut pada 9 April 2014 tidak terlepas dari peran serta aparat pemerintah daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik untuk melakukan fasilitasi dan bantuan kepada penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana amanah Undang–undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak kalah pentingnya dengan pemilihan umum legisltif bahkan ini merupakan puncak dari pesta demokrasi rakyat Indonesia untuk menentukan pemimpin negara lima tahun ke depan dengan eskalasi kepentingan politik yang semakin meluas dan memanas.

Atas dasar itu Rakor antara lain menyimpulkan pentingnya ditingkatkan kewaspadaan dini mengingat telah mengkutubnya beberapa kekuatan partai politik pemenang pemilu 2014 melalui wadah koalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan berbagai strategi cara pemenangan melalui mobilisi sayap partai dan komponen yang ada. Hal ini tentulah merupakan salah satu fokus perhatian bersama sebagai pembina politik dalam negeri.

Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP menjelaskan Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk menyatukan kesamaan gerak, langkah dan mensinkronisasikan persiapan daerah Sumatera Utara dari tingkat provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dengan kabupaten/kota sebagai pemangku kepentingan di wilayah masing-masing menghadapi Pilpres.