Wagubsu Terima Kunjungan Peserta Sekolah Pimpinan Tinggi Polri

Wagubsu Terima Kunjungan Peserta Sekolah Pimpinan Tinggi Polri

# Pelajari Penanganan Pengelolaan Kemaritiman di Sumut

Medan, (Mimbar) - Wagubsu Ir H Tengku Erry Nuradi MSi menerima kunjungan Tim kuliah kerja dalam negeri (KKDN) Dik Reg Ke-24 peserta Sespimti Polri TA 2015 dengan pimpinan rombongan Kombes Pol Drs Rusnadi di ruang beringin lantai 8 Kantor Gubsu, Selasa (11/8). Kunjungan para petinggi Polri ini dalam rangka mempelajari optimalisasi sinergitas pengelolaan kemaritiman.

Rombongan yang hadir antara lain Kombes Pol Drs Fachruddin, Kombes Pol Drs Raja Haryono SH MHum, Kombes Pol Drs Syamsul Bahri, MM, Kombes Pol Drs Toga Habinsaran Panjaitan, Kolonel Laut (PM) Samista, Kombes Pol Drs Atang Heradi, MH, Kombes Pol Drs HM Slamet Urip Widodo MM, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono SIK, SH, MH, MSi, Kombes Pol Drs Riad SIK, MSi, AKBP Rahmat Herman dan dari Polda Sumut AKBP Hartini MPSi.

Sedangkan Wagubsu pada kesempatan itu didampingi Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provsu Drs H Eddy Syofian, MAP, Kabiro Hukum Setdaprovsu Sulaiman, Kepala Bappedasu Dr Arsyad Lubis, Kadiskominfo Provsu Jumsadi Damanik, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provsu Joni Waldi, Kadishub Provsu Anthony Siahaan, Kadis Pariwisata Provsu Elisa Marbun dan Kepala BPBD Provsu Saleh Idoan Siregar.

Pada pertemuan itu Wagubsu menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan peserta sehubungan dengan strategi optimalisasi sinergitas polisional pengelolaan kemaritiman di Sumut guna pemeliharaan keamanan dalam negeri dalam rangka pembangunan nasional.

Wagubsu menjelaskan masalah yang menonjol di Bidang Kemaritiman khususnya di bidang Kelautan dan Perikanan adalah illegal, unreported unregulated  fishing (IUU Fishing) antara lain pencurian ikan oleh nelayan asing, pelanggaran jalur penangkapan dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti trawl, pukat tarik/ dasar, bom ikan. Disamping itu perusakan terumbu karang, pencemaran lingkunan dan penebangan hutan mangrove.

Berkaitan dengan penanganan persoalan tersebut telah dilakukan berbagai langkah-langkah diantaranya meningkatkan koordinasi dan pengawasan dengan instansi terkait diantaranya Pol Air, TNI AL dan lainnya. Disamping itu pemerintah juga melakukan pemusnahan kapal pencuri ikan asing dengan penenggelaman, reboisasi hutan mangrove dan transplantasi terumbu karang.

Dijelaskan Wagub, dalam melakukan langkah-langkah koordinasi pihak terkait dalam penanganan kasus kelautan, Pemprov Sumut telah mengeluarkan SK Gubsu No 523/2804/K/2006 tanggal 25 September 2006 dengan tugas mensinkronisasi dan menkoordinasikan kegiatan penanganan tindak pidana bidang perikanan. "Kami menyadari bahwa keputusan Gubernur Sumut itu kurang relevan dengan kondisi  saat ini sehingga perlu dikeluarkan aturan baru yang memuat SOP koordinasi, pelatihan bersama serta mengatur tugas-tugas forum yang lebih luas, yang tidak hanya sebatas masalah perikanan dan kelautan saja," ujar Wagubsu.

Wagubsu menyampaikan bahwa provinsi Sumatera Utara adalah provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia yang mencapai 13.215.401 juta jiwa. Memiliki 33 kabupaten/kota, 436 kecamatan dan 5.983 desa/kelurahan. Sumatera Utara memiliki peran yang sangat strategis di Wilayah Indonesia bagian barat, sebagai pusat kegiatan perekonomian khsususnya perkebunan, industri, perdagangan, pertambangan, pariwisata, keuangan dan jasa dan sebagai salah satu gerbang utama wisatawan mancanegara pulau Sumatera dan berada pada jalur pelayaran tersibuk di dunia yang berhadapan langsung dengan negara tentangga Malaysia, Singapura dan Thailand.

Wagubsu mengucapkan terima kasih  kepada peserta KKDN Sespimti Polri dan berharap mendapat masukkan dari informasi yang disampaikan dan masukan-masukan ketika berada di Sumut. "Terima kasih semoga ada kenangan yang positif yang akan dibawa setelah pulang dari Sumut,"kata Wagubsu.

Sedangkan pimpinan rombongan Kombes Pol Risnadi mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan salah satu program dalam Pendidikan Sespimti Polri yaitu Kuliah Kerja Dalam Negeri. "Kami berharap informasi tentang Sumatera Utara dari Bapak Wakil Gubernur untuk melengkapi program pendidikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provsu Joni Waldi menjelaskan Sumatera Utara memiliki luas laut 110.000 km2, panjang pantai 1.300 km   terdiri atas pantai timur 545 km dan pantai barat 375 km serta Pulau Nias 389 km. Penangan persoalan kelautan saat ini terkendala persoalan minimnya infrastruktur pendukung, sumber daya manusia dan anggaran. Joni menyebutkan untuk mengawasi 1.300 km pantai SUmatera Utara, pihaknya hanya didukung dengan 3 unit kapal patroli dengan biaya operasional yang minim.