Terkait Usulan Pj Walikota/Bupati, Plt Gubsu : Masih Menunggu Surat Balasan dari Mendagri

Terkait Usulan Pj Walikota/Bupati,

*Plt Gubsu : Masih Menunggu Surat Balasan dari Mendagri

Medan (Mimbar) - Terkait usulan Pejabat (Pj) Bupati/Walikota di 14 Kabupaten/Kota di Sumut, Plt Gubsu HT Erry Nuradi mengatakan, hingga kini dirinya masih menunggu surat balasan dari Menteri. "Suratnya sudah dikirim ke Mendagri, kita belum tau kapan Mendagri membalas surat kita tersebut. Jika surat kita sudah dibalas Mendagri, baru kita mengusulkan nama-nama Pj Bupati/Walikota-nya," kata Plt Gubsu HT Erry Nuradi, Rabu (19/8) di Aula Martabe, lantai 2 Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No. 30 Medan.

Dia mengatakan, adapun isi suratnya itu yang dikirim ke Medagri adalah dirinya meminta izin untuk memproses nama-nama yang akan diusulkan. "Kalau dibalas mnggu ini, kita langsung mengusulkan nama-nama pejabatnya sesuai kriteria dan UU yang berlaku," katanya.

Dia menjelaskan, adapun kristerianya untuk menjadi Plt Bupati/Walikota, antara lain pejabat tersebut harus  eselon 2 yang sudah senior, atau golongan IVD. "Di Pemprovsu sendiri nama-nama pejabat eselon 2 dengan golongan IV D itu ada sebanyak 16 orang. Sementara yang akan diisi hanya 14 kabupaten/kota,' ucapnya.

Menurut data di BKD Provsu, adapun 16 orang pejabat eselon 2 dengan golongan IVD yakni : Bukit Tambunan (Kepala Disnakertrans Provsu), H Bidar Alamsyah (Kepala Disperindagsu), Randiman Tarigan (Sekretaris DPRDSU), Hasiolan Silaen (Asisten Pemerintahan Provsu), Amran Utheh (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provsu), Jumsadi Damanik (Kepala Dinas Kominfo Provsu), Arsyad (Kepala Bappeda Provsu), Alwin (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu), Chandra Syafei (Direktur Rumah Sakit Jiwa Provsu), Fitrius (Asisten Administrasi Umum dan Aset Provsu), Sarmadan Hasibuan (Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provsu),  Aspan Sofyan (Staf Ahli Gubsu Bidang Pendidikan dan Kesehatan Provsu), Binsar Situmorang (Kepala Dinas Tarukim Provsu), Eddy Syofian (Kepala Badan Kesbangpol dan. Linmas Provsu), MA Effendy Pohan (Kepala Dinas Bina Marga Provsu), dan Riadil Akhir Lubis (Staf Ahli Gubsu Bidang Ekonomi dan Keuangan Provsu). 

Dia juga mengatakan, kemungkinan bisa dari eselon 2 dengan golongan IVC diusulkan, karena ada beberapa eselon IVD itu mau pensiun. "Kemudian kriteria lain, Pj itu tidak punya hubungan emosianal dengaan calon yang tampil dalam Pilkada nanti. Misalnya hubungan persaudaraan atau semarga, dan hubungan emosional lainnya," ucapnya.

Dia jugaa mengatakan kalau dirinya sudah berdiskusi dengan Kejatisu, kalau nama-nama eselon 2 yang akan diusulkan Pj itu juga tidak dalam tersandung hukum, atau dalam proses hukum.

Saat ditanya kembali, apakah enam pejabat eselon 2 yang diajukan Gubsu Gatot Pujo Nugroho kepada Mendagri sebelumnya akan digugurkan, Erry hanya mengatakan, dirinya hanya menuggu balasan surat usulannya dari Mendagri saja. "Jadi jika Mendagri sudah membalas permohonan kita, kemudian nama-namanya akan kita usulkan nanti sesuai kriteria diatas," ucapnya.

Dia juga mengatakan, sampai saat ini nama-nama eselon 2 yang sebelumnya diperiksa di Kejagung belum ada jadi tersangka. "Bagaimana pun kita tidak boleh mendahului, kita harus punya prinsip azas praduga tak bersalah. Jika ada nantinya pejabat Pemprovsu tersangka dalam kasus Bansos, kita akan memberikan bantuan hukum dari Biro Hukum Pemprovsu. Biro Hukum kita bisa membantu mereka nanti," katanya.

Tapi  kalau yang bersangkutan sudah menyewa pengacara lain, kata Erry, maka pihaknya tidak mempermasalahkannya. "Itu hak yang bersangkutan, Itu tidak masaah bagi kita," ujarnya.

Ketika ditanya, apakah Pemprovsu telah melakukan kerjasama dengan kantor pengacara OC Kaligis selama ini, termasuk dengan Peradi. Erry mengatakan, dia tidak tau."Saya tidak tau, apakah ada Pemprovsu telah melakukan kerjasama dengan kantor pengacara itu  selama ini,  coba tanya saja ke Kepala Biro Hukum Pemprovsu Sulaiman Hasibuan," ujarnya.

Ketika hal ini dikonfirmasi wartawan  ke Kepada Kepala Biro Hukum Pempovsu hari itu juga, Sulaiman Hasibuan tidak berada di ruangannya, lantai 7 Kantor Gubsu. "Bapak tidak ada, lagi keluar tidak tau kemana. Kami juga tidak tau kapan Bapak kembali masuk ke kantor," kata salah seorang stafnya saat itu.