Terkait Pilkada Serentak, Plt Gubsu : Show Must Go On

Terkait Pilkada Serentak, Plt Gubsu : Show Must Go On

Medan, (Mimbar) - Meski banyak tanyangan yang dihadapi, Plt Gubsu H T Erry Nuradi meminta KPU dapat menyelenggarakan sebaiknya Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak pada 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara. “Show must go on, Pilkada serentak harus kita sukseskan bersama,” ujar Erry Nuradi saat menerima audiensi KPU Sumut di ruang kerja Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Selasa (18/8).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, S.Ag, MSi didampingi anggota komisioner lain yaitu Ir.Benget Manahan Silitonga, Dra. Evi Novida Ginting, MSP, Yulhasni, SS serta Sekretaris KPU Sumut Abdul Rahim. Sementara itu, Erry Nuradi didampingi Assisten Pemerintahan Hasiholan SilaenKepala Badan Kesbangpolinmas Edy Sofyan, Kadis Kominfo Sumut Jumsadi Damanik dan Kepala Biro Otda Jimmy Pasaribu.

Plt Gubsu mengajak semua pihak mensukseskan Pilkada dan menjadikan Sumut sebagai contoh penyeleanggaraan Pilkada serentak terbaik. Dia mengatakan pelaksanaan pilkada serentak dengan aturan yang baru pastilah menghadapi banyak tantangan dan memerlukan banyak penyesuaian. Terutama bagi KPU sebagai penyelenggara Pilkada termasuk KPU Sumut yang bertugas memastikan Pilkada di Sumut berjalan baik. “Di tengah berbagai persoalan seperti minimnya anggaran dan waktu yang mendesak, namun Pilkada serentak harus disukseskan. The Show must go on. Kita harus menjadi contoh penyelenggara Pilkada serentak terbaik,” imbuh Erry.

Ketua KPU mengungkapkan bahwa pelaksanaan pilkada di Sumut akan digelar di 23 kabupaten/ kota pada 9 Desember. Pilkada di Sumut adalah yang terbesar dj Indonesia dimana KPU telah menerima pencalonan 81 calon peserta dimana 24 diantaranya adalah bakal pasangan calon perseorangan. Dijelaskan Mulia dalam Pilkada langsung di Sumut, tidak ada calon tunggal dan terdapat 24 calon independen yang tersebar di 12 kabupaten/kota. “Paling banyak bakal calon adalah Siantar yaitu 9 bakal pasangan calon yang terdiri dari 6 pasangan dari independen dan 3 dari partai politik,” ujar Banurea.

Sementara itu Evi Novida menjelaskan bahwa saat ini Pilkada sudah masuk dalam tahapan pencalonan. KPU Sumut dalam tahapan ini banyak melaksanakan supervise dan monitoring ke 23 kabupaten/kota. Pada tanggal 24 Agustus akan dilaksanakan penetapan pasangan calon dan tanggal 27 Agustus hingga 3 Desember pelaksanaan kampanye.

Pelaksanaan kampanye seperti yang diatur dalam PKPU No. 7 Tahun 2015 menegaskan bahwa kampanye yang diselenggarakan KPU Kabupaten/Kota antara lain berupa debat publik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan iklan di media massa cetak dan elektronik.

Sementara kampanye yang diselenggarakan oleh pasangan calon, lanjut Benget Silitonga antara lain pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal itu, Assisten Pemerintahan Hasiholan Silaen mengingatkan agar proses pengadaan dalam pelaksanaan kampanye yang diselenggarakan KPU Kabupaten/kota tetap diselenggarakan sesuai aturan. Mengingat dekatknyaa waktu antara penetapan pasangan calon dengan masa kampanye yang hanya selisih 3 hari, Hasiholan mengingatkan agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam proses pengadaannya.

Benget Silitonga mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak berbeda dari pilkada sebelumnya. “Walau tidak selenggarakan Pilgubsu, tapi kami diberikan tugas supervise dan monitoring dalam rangka pencegahan dini. Karena potensi sengketa besar maka dioptimalkan supervisi dan monitoring,” terangnya.

Sementara itu Yulhasni melaporkan pada tanggal 9 September nanti Dewan Kehormatan KPU akan menggelar pertemuan untuk penandatanganan Pakta Integritas yang akan mengndang seluruh calon dan KPUD serta Panwaslih. “Sumut dipilih sebagai satu-satunya provinsi dimana dilakukan penandatanganan pakta integritas karena terbanyak dan rawan. Semangat yang yang dibangun Sumut sebagai contoh terbaik penyelenggaraan Pilkada,” katanya.