Kampanye Damai dan Tertib

Kampanye Damai dan Tertib

 Kampanye terbuka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 resmi dimulai sejak 4 Juni 2014. Kita tentu berharap pelaksanaannya berjalan damai dan tertib. Semua partai politik (parpol) beserta para calon presiden dan wakil presiden serta massa pendukung hendaklah masing-masing menjaga suasana tetap kondusif dengan saling menghargai dan berkampanye secara fair.

Satu hal paling perlu dihindari seluruh peserta kampanye yaitu “pembunuhan karakter”, terutama melalui black campaign atau kampanye negatif  yang mendiskreditkan figur lawan politik. Tentunya kita mengimbau agar siapapun yang berencana untuk menyebar  "black campaign" pada kampanye terbuka ini agar sadar dan mengurungkan niatnya karena tindakan ini jelas akan mengganggu proses demokrasi yang tengah berjalan.

Ini perlu menjadi kesadaran kolektif, sebab black campaign tidak semata dapat dilakukan oleh saingan politik antar calon melainkan juga terbuka kemungkinan oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan calon tetapi mereka tidak suka demokrasi berjalan baik.

Memang tidak mudah menghempang, apalagi mengantisipasi hal ini. Banyak kiat maupun modus yang mungkin dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berencana untuk ini. Namun, dengan mengenali gejala dan indikasinya, paling tidak kita dapat mendeteksi dan menangkal secara arif.

Di sinilah diperlukan kecerdasan politik masyarakat agar tidak gampang terpancing kepada isu-isu tertentu. Sebab, modus penyebar isu bisa saja jauh lebih canggih dari pada yang diperkirakan umum.

Jika pesan atau pernyataan yang dilontarkan tersebut jelas-jelas tidak didukung oleh fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga lebih cenderung kepada nuansa desas desus, selentingan, gosip atau isu, mungkin kita mudah menepisnya, karena secara umum, ketahanan masyarakat Sumut tentang ini cukup kuat dan sudah teruji.

Namun, jika materi sebaran black campaign telah menjadi pembicaraan umum di masyarakat yang kemudian oleh media massa banyak diberitakan maka di sinilah perlunya kearifan kolektif tersebut secara utuh.

Semua pihak diharapkan tidak terjerumus kepada materi isu yang kemungkinan dirancang oleh aktor intelektual yang berhasil membaca sebuah kesalahan lalu dijadikan momentum yang menjurus kepada kepentingan kompetisi antar kandidat.

Dalam hal ini, selayaknyalah dipercayakan saja kepada jalur hukum jika isu atau kesalahan tersebut sudah menjadi pembicaraan umum sehingga tidak membuka peluang terhadap munculnya komunikator-komunikator yang kemudian mengolah dan mendesain pesan provokatif dalam koridor black campaign.

Sangat memungkinkan sekali skenario mengasuskan materi black campaign tersebut dengan mendesain sedemikian rupa agar kasus tersebut seolah-olah merupakan opini publik sehingga memancing media massa untuk meliput secara besar-besaran.

Oleh sebab itu patut digarisbawahi agar  media massa juga arif dan bijaksana menyikapi setiap fenomena politik selama masa kampanye terbuka ini dan sekaligus cerdas untuk mempertimbangkan patut tidaknya setiap fenomema yang berkembang untuk diberitakan.

Khusus pada masa kampanye terbuka ini, media massa memang dituntut lebih arif serta harus adil dan berimbang serta wajib berpegang teguh pada prinsip akurasi yakni menjamin kebenaran dan kejelasan dari materi siaran kampanye yang akan diberitakan.

Rasa keadilan dan berimbang artinya memberikan kesempatan dan peluang yang sama serta proporsional kepada semua pihak yang berkampanye.

      Sedangkan kepada para juru kampanye terutama para calon hendaklah tetap fair dan tetap berpegang pada nilai-nilai Agama maupun adat dan budaya serta tidak melakukan hal yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan atau bohong, tidak mempertentangkan suku, Agama, ras dan antargolongan.

Diharapkan Pilpres ini mampu memberikan pencerahan, sekaligus memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat sehingga muncul kesadaran kolektif terhadap massa pemilih dan para calon, bahwa siapa pun yang kalah harus siap menerima kekalahan, dan siapa pun yang menang jangan bangga berlebihan, melainkan harus menunjukkan kinerja nyata. Ini lah hakekat dari demokrasi tersebut.