Kinerja Pendapatan Daerah Pemprovsu Telah Mencapai Target Tahapan

-
Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumut DR H Sahmardan SH MM (kanan) bersama Gubernur Sumut Ir HT Erry Nuradi MSi.


Kinerja Pendapatan Daerah Pemprovsu Telah Mencapai Target Tahapan

Medan, (Mimbar) - Kinerja pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara triwulan II tahun anggaran 2016 telah mencapai target tahapan yakni 51,96 persen hingga Juni 2016. Ini indikasi tahapan kinerja berjalan baik.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumut DR H Sahmardan SH MM kepada wartawan di Medan Rabu 28 September 2016 didampingi Kepala UPT Penyuluhan Pendapatan Daerah Dispendasu Isna SH.

Kadispenda Sumut memaparkan tahapan kinerja pendapatan daerah triwulan II hingga Juni 2016 sebesar 51,96 persen tersebut merupakan realisasi sebesar Rp 1.480.671.491.358 dari target Rp 2.849.384.314.631.

Sedangkan secara umum realisasi penerimaan APBD 2016 hinggaa triwulan II yakni jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 4.908.415.940.925,04 atau 49,21 persen dari target Rp 9.973.988.772.169,00.

Realisasi pendapatan daerah hingga 30 Juni 2016 dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2.199.692.396.025,83 atau 47,50 persen dari target Rp 4.630.468.147.630,00, Dana Perimbangan Rp 1.196.540.998.770,00 atau 52,65 persen dari target Rp 2.272.745.764.900,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1.512.182.546.129,21 atau 49,24 persen dari target Rp 3.070.774.859.639,00.

Pendapatan daerah ini lebih tinggi dari pencapaian realisasi tahun anggaran 2015 pada periode yang sama yakni hingga 30 Juni 2015 lalu realisasi pendapatan daerah Rp 4.097.517.883.148,45 atau 48,48 persen dari target Rp 8.452.310.815.631,00. 

Begitu juga PAD pada periode yang sama tahun 2015 yakni Rp 2.169.905.467.869,07 atau 46,93 persen dari target Rp 4.623.636.999.015,00 dan dana perimbangan Rp 877.583568148,00 atau 51,24 persen dari target Rp 1.712.730.578.000,00.

Lebih lanjut dijelaskan realisasi PAD hingga 30 Juni 2016 tersebut terdiri dari Pajak Daerah Rp 1.839.118.615.245,27 atau 44,12 persen dari target Rp 4.168.615.291.940,00, Retribusi Daerah Rp 15.307.900.114,57 atau 47,89 persen dari target Rp 31.964.608.650,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 243.083.380.179,00 atau 92,92 persen dari target Rp 261.613.672.475,00 dan Lain-lain PAD yang Sah Rp 102.182.500.486,99 atau 60,72 persen dari target Rp 168.274.574.565,00.

Sedangkan Dana Perimbangan diperoleh masing-masing dari Dana Bagi Hasil Pajak Rp 208.894.969.270,00 atau 44,40 persen dari target Rp 470.507.788.900, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 22.701.275.625 atau 49,99 persen dari target Rp 45.409.813.000, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 919.248.006.875 atau 57,29 persen dari target Rp 1.604.505.673.000 dan Dana Alokasi Khusus Rp 45.696.747.000 atau 30,00 persen dari target Rp 152.322.490.000.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp 7.634.863.046 atau 22,36 persen dari target Rp 34.148.240.639, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp 1.496.762.436.000 atau 49,29 persen dari target Rp 3.036.626.619.000 dan Pendapatan Lainnyaa Rp 7.785.247.083,21. 

Selanjutnya Pajak Daerah yang realisasi hingga 30 Juni 2016 sebesar Rp 1.839.118.615.245,27 atau 44,12 persen dari target Rp 4.168.615.291.940,00 diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor Rp 805.028.874.681 atau 51,38 persen dari target Rp 1.566.770.854.820, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 503.098.544.734,00 atau 46,94 persen dari target Rp 1.071.844.437.120,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 392.378.272.197,00 atau 46,71 persen dari target Rp 840.000.000.000,00, Pajak Air Permukaan Rp 138.612.923.633,27 atau 113,62 persen dari target Rp 122.000.000.000,00 serta Pajak Rokok masih nihil atau 0 persen dari target Rp 568.000.000.000.

Kemudian juga diperoleh penerimaan dari denda sebesar Rp 31.848318391,00 atau 124,06 persen dari target Rp 25.670678542,00 yang terdiri dari Denda PKB Rp 30.654760147,00 atau 125,70 persen dari target Rp 24.386.428.500,00, Denda BBN-KB Rp 1.183026512,00 atau 95,85 persen dari target Rp 1.234.250.042,00 serta Denda PAP Rp 10.531.732,00 atau 21,06 persen dari target Rp 50.000.000,00.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 2.211.090.000,00 atau 42,12 persen dari target Rp 5.250.000.000,00 diperoleh dari Hibah atau Sumbangan Pihak Ketiga (SP-3).

Kadis juga menjelaskan realisasi Penerimaan PAD Khusus yang disetor oleh Pemerintah Pusat hingga Juni 2016 sebesar Rp 392.378.272.197 atau 27,87 persen dari target Rp 1.408.000.000.000 yang terdiri dari PBBKB Rp 392.378.272.197 atau 46,71 persen dari target 2016 Rp 840.000.000.000 sedangkan Pajak Rokok masih nihil.

Kadis juga menjelaskan tentang Sumbangan Pihak Ketiga dasar hukumnya yaitu Perda Nomor 9 Tahun 1992 yang telah diganti dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015 dan Keputusan Gubsu Nomor 188.341/1236/K/Tahun 1995.

Khusus Penerimaan dari Penjualan Kendaraan Bermotor Baru diatur melalui Keputusan Gubsu Nomor 570/3203.K/Tahun 2001 tentang Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemprovsu atas Penjualan Kendaraan Bermotor Baru, Penjualan Makanan dan Minuman, Penjualan/ Lelang Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Spesial (Favorit) dan Hasil Produksi Perkebunan.

Ruang Lingkup Partisipasi Pihak Ketiga yaitu bidang sumber daya alam, otomotif, perkebunan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, transportasi, jasa telekomunikasi, jasa dan bidang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini

-
Image
        Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini dikerjakan sebagaimana diberitakan media siberindo.co secara rinci. Berikut teks beritanya : Medan - Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan untuk kepentingan strategis daerah Propinsi Sumatera Utara (Sumut) atau dikenal sebagai proyek multi years Rp 2,7 triliun terus dikebut untuk mengejar target yang direncanakan.          Khusus untuk wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang berada di bawah UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Gunung Tua mulai start bulan Juni ini.       Hal itu dikemukakan Plt Kadis PUPR Sumut Ir Marlindo Harahap kepada wartawan di Medan Minggu (4/6) seraya menjelaskan action plan pelaksanaan pekerjaan dimaksud mudah-mudahan dapat dilaksanakan sesuai schedule yang sudah direncanakan.        Dijelaskan sesuai dengan action plan penyedia jasa Waskita - SMJ - Utama KSO, Asphalt Mixing Plant (AMP) yang berfungsi untuk memproduksi
Read more

EDY RAHMAYADI MINTA MAAF SOAL PERNYATAAN MAJU LAGI PILGUBSU

-
Image
        Gubsu Edy Rahmayadi minta maaf atas pernyataannya maju lagi di Pemilihan Gubernur Sumut 2024 sebagaimana diberitakan media siberindo.co       Berikut kutipan teks berita dimaksud :        Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta maaf kepada rakyat Sumatera Utara  atas pernyataannya maju lagi untuk periode kedua atau ‘incumbent’ menjadi kandidat gubernur di Pilkada Sumut 2024.       “Saya minta maaf kepada rakyat Sumatera Utara. Seharusnya secara etika saya belum itu (menyatakan sikap - red), karena saya masih gubernur hingga 5 September 2023. Jadi kemarin itu saya emosional menyatakan maju lagi secara pribadi,” akunya kepada wartawan di Medan, Rabu (31/5).      Edy mengakui dirinya tidak bisa dilepaskan selaku Edy Rahmayadi dan gubernur. Oleh sebab itu dia minta maaf. Namun nanti setelah 6 September baru lah itu merupakan hak prerogatifnya menyatakan sikap politik untuk maju lagi.       “Untuk itu saya minta maaf. Tapi karena sudah terbuka dan itu janji politik say
Read more

Hendri CH Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Periode 2023-2028 di Kongres XXV di Bandung

-
Image
Bandung – Mantan Sekjen PWI dua periode Hendri CH Bangun terpilih menjadi Ketua PWI periode 2023-2028  di  Kongres PWI XXV  di Bandung yang berakhir Selasa 26/9/2023/ dini hari.        Hendri CH Bangun pada pemungutan suara dengan voting tertutup itu memperoleh 47 suara. Sedangkan calon petahana Atal S Depari meraih 41 suara.        Wakil Sektetaris PWI Sumut Julia N Tarigan ketika dihubungi menjelaskan hal itu.       Dikemukakan pemilihan berlangsung demokratis pada putaran pertama terdapat tiga calon  yang maju yakni Zulmansyah, Hendri CH Bangun dan Atal S Depari. Sesuai dengan Tata tertib pemilihan Ketua PWI bila putaran pertama tidak ada calon yang melebihi 50 persen plus satu suara,  maka di lakukan pemilihan kedua. Dalam putaran pertama dari 88 suara yang diperebutkan tidak satupun calon melebihi 50 persen plus satu. Di mana Zulmansyah meraih 9 suara, Hendri CH Bangun 39 suara dan Atal Depari meraih 40 suara. Berdasarkan hasil itu maka dua suara terbanyak berhak mengikuti putaran
Read more