Anggota DPD RI asal Sumut Tempati Kantor Baru

Anggota DPD RI asal Sumut Tempati Kantor Baru

Plt Gubsu Harap DPD RI Perjuangkan Solusi Krisis Energi Sumut

Medan, (Mimbar) - Sebagai bentuk dukungan kelancaran pelaksanaan tugas anggota DPD RI asal Sumut,  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memfasilitasi penyediaan kantor daerah DPD RI di Sumut. Kantor Daerah bagi para senator asal Sumut ini menempati salah satu gedung aset Pemprovsu di Jalan Gajah Mada no 32 Medan.

Peresmian penempatan kantor dilakukan oleh Ketua DPD RI Irman Gusman pada Sabtu (6/11) didampingi Plt Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi. Hadir pula anggota DPD RI asal Sumut yaitu Prof Damayanti, Parlindungan Purba, Rijal Sirait dan Dedi iskandar Batubara, serta mantan anggota DPD asal Sumut yaitu Yopie S Batubara, Lundu Panjaitan, Rahmad Shah, dan tokoh masyarakat lainnya.

Plt Gubsu dalam sambutannya mengatakan keberadaan Kantor daerah di ibu kota provinsi ini sudah lama diharapkan dalam rangka mendekatkan anggota DPD dengan konstituennya dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat. "Alhamdulillah hari ini terwujud. Kantor ini adalah aset Pemprov Sumut yang sebelumnya fungsinya sebagai rumah dinas SKPD, namun karena berada di lokasi strategis, maka kami anggap sangat cocok untuk dijadikan kantor daerah DPD," ujar Erry. 

Dengan keberadaan kantor ini, lanjutnya, masyarakat yang ingin berjumpa dengan perwakilannya, tidak perlu kemana-mana, bisa datang ke sini dan bisa dijadwalkan. Erry mengharapkan anggota DPD RI asal Sumut yang berjumlah empat orang dapat menjalankan fungsinya lebih optimal. Terutama dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat Sumut dan memperjuangkan kepentingan daerah. 

"DPD RI sebenarnya adalah bagian dari pemerintah. Harapan saya, kita dapat bersama-sama memperjuangkan kepentingan Sumatera Utara," kata Erry.  

Menurutnya masih banyak kendala yang menghambat kemajuan pembangunan dan pengembangan perekonomian di Sumut yang perlu diperjuangkan bersama. Plt Gubsu menyebutkan empat kendala yang dihadapi daerah adalah kelangkaan dan mahalnya harga gas untuk kebutuhan industri,  krisis energi listrik, regulasi perkebunan khususnya kelapa sawit yang belum optimal dan persoalan tanah eks HGU PTPN seluas 5.800 ha yang berpotensi menimbulkan konflik.  

Untuk gas kebutuhan energi bagi kalangan industri, Erry mengungkapkan ketersediaannya di Sumut masih belum memenuhi kebutuhan. Selain langka, harga gas di Sumut juga terhitung paling mahal di Indonesia yang mencapai 14 Dolar/MBTU (Million British Thermal Unit). Padahal rata-rata harga gas industri di Indonesia kisarannya antara 7-8 Dolar/MBTU.  Kondisi ini menyebabkan kalangan industri dengan bahan bakar gas tidak mampu bersaing dan tak sedikit yang memilih menutup usahanya di Sumut. 

Masalah lain adalah krisis energi listrik yang masih dirasakan warga Sumut dengan seringnya terjadi pemadaman listrik. Saat ini, kata Erry, kebutuhan dan pasokan listrik Sumut mencapai 1850 MW. Sehingga saat terjadi kerusakan pada pembangkit, pemadaman harus menjadi pilihan.  Jumlah daftar tunggu untuk pemasangan baru, kata Erry mencapai 600 MW. 

"Di satu sisi, kita diharapkan banyaknya menyerap investasi, dan gencar melakukan promosi. Namun justeru infrastruktur pendukung yakni pasokan listrik tidak cukup, bagaimana mungkin investor bisa tertarik," kata Erry.Dia berharap DPD dapat memperjuangkan Sumut keluar dari krisis energi ini sehingga pertumbuhan ekonomi provinsi yang menjadi pintu gerbang Indonesia wilayah Barat dapat lebih pesat lagi. 

Ketua DPD RI Irman Gusman dalam sambutannya mengucapkan banyak terimkasih kepada Pemprov Sumut yang sudah memfasilitasi gedung bagi kantor daerah DPD di Sumut. Kantor Daerah menurutnya adalah amanat Undang-undang agar anggota DPD bisa lebih dekat dengan pemilihnya dan menyerap berbagai aspirasi. Sumut yang merupakan pintu gerbang Indonesia wilayah Barat menjadi indikator kemajuan daerah di sekitarnya. 

"Kalau Sumut maju, maka wilayah barat Indonesia juga maju," ujar Irman. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Sumut menurutnya akan ikut mengangkat pertumbuhan wilayah lain karenanya berbagai kendala yang dihadapi provinsi ini patut mendapat perhatian. 

Untuk Listrik, menurut Irman pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan deregulasi sektor kelistrikan nasional. Selama ini listrik menjadi monopoli PLN sehingga cenderung high cost dan tidak efisien karena tidak ada persaingan. "Sebelum pemerintah kurangi subsidi maka kami meminta pemerintah melakukan revitalisasi, penghematan karena biaya listrik kita termasuk termahal se Asia Tenggara," kata Irman. 

Dia mengungkapkan sudah saatnya, dilakukan perubahan bila tidak ingin persolan krisis energi terus menghantui. "Kita dorong pemerintah lepas monopoli PLN , berikan juga  kepada swasta agar lebih kompetitif dan berdaya saing.  Deregulasi di sektor enegri, akan memberi ruang kompetisi dan juga melibatkan daerah," ujarnya.