Wagubsu : Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Masih Rendah

-

Wagubsu : Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Masih Rendah

Medan (Mimbar) - Wakil Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi mengatakan bahwa dari hasil pelaksanaan kewajiban perpajakan, bendahara pemerintah diketahui masih sangat rendah sehingga perlu diupayakan agar peningkatan kepatuhan akan pelaksanaan kewajiban dapat dilakukan. Selain itu, perlu pengawasan perpajakan terhadap pemotongan/ pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja APBD pada BUD.

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu)  Ir  H Tengku Erry Nurady, MSi pada Pengarahan sekaligus penutupan Sosialisasi Perpajakan/ Aplikasi Simda oleh BPK Provsu di Aula Gedung Kanwil DJP Lt 8 Jln Sukamulia Medan (12/11).

Menurut Wagubsu bahwa dari hasil pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah diketahui masih sangat rendah sehingga perlu diupayakan agar peningkatan kepatuhan akan pelaksanaan kewajiban dapat dilakukan dan perlu pengawasan perpajakan terhadap pemotongan/ pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja APBD pada BUD.

Selain itu menurutnya pengawasan belanja pemerintah melalui APBD diatur dalam PMK Nomor 64/PMK.05/2013 yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat Daftar Transaksi Harian (DTH) dan menyampaikannya kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan BUD wajib menyampaikan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara dalam rangka membiayai pengeluaran Negara dan penyelenggaraan pemerintahan, dimana dalam APBN Tahun 2014 target penerimaan Negara Rp.1.667 triliun, porsi penerimaan pajak dan cukai memegang peranan sebesar 66.6 % dari total penerimaan Negara atau sama dengan Rp. 1.110 triliun.

Wagubsu didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provsu Hasiholan Silaen SH, Kepala Kantor Wilayah Sumut DJP Harta Indra Tarigan, Kepala Perwakilan BPKP Mulyana dan Kabid Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jaya Rahmad mengatakan Aplikasi Sistim Keuangan Daerah juga merupakan alat bantu dalam pelaksanaan pengeluaran keuangan daerah, SIMDA merupakan aplikasi yang dikelola oleh BPKP dapat menjadi sarana pengawasan yang efektif dan efisien dan meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Hasiholan Silaen SH dihadapan para Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah mengatakan dalam hal apapun khususnya penanganan Perpajakan harus dengan satu kata dan satu langkah.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini

-
Image
        Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini dikerjakan sebagaimana diberitakan media siberindo.co secara rinci. Berikut teks beritanya : Medan - Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan untuk kepentingan strategis daerah Propinsi Sumatera Utara (Sumut) atau dikenal sebagai proyek multi years Rp 2,7 triliun terus dikebut untuk mengejar target yang direncanakan.          Khusus untuk wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang berada di bawah UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Gunung Tua mulai start bulan Juni ini.       Hal itu dikemukakan Plt Kadis PUPR Sumut Ir Marlindo Harahap kepada wartawan di Medan Minggu (4/6) seraya menjelaskan action plan pelaksanaan pekerjaan dimaksud mudah-mudahan dapat dilaksanakan sesuai schedule yang sudah direncanakan.        Dijelaskan sesuai dengan action plan penyedia jasa Waskita - SMJ - Utama KSO, Asphalt Mixing Plant (AMP) yang berfungsi untuk memproduksi
Read more

EDY RAHMAYADI MINTA MAAF SOAL PERNYATAAN MAJU LAGI PILGUBSU

-
Image
        Gubsu Edy Rahmayadi minta maaf atas pernyataannya maju lagi di Pemilihan Gubernur Sumut 2024 sebagaimana diberitakan media siberindo.co       Berikut kutipan teks berita dimaksud :        Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta maaf kepada rakyat Sumatera Utara  atas pernyataannya maju lagi untuk periode kedua atau ‘incumbent’ menjadi kandidat gubernur di Pilkada Sumut 2024.       “Saya minta maaf kepada rakyat Sumatera Utara. Seharusnya secara etika saya belum itu (menyatakan sikap - red), karena saya masih gubernur hingga 5 September 2023. Jadi kemarin itu saya emosional menyatakan maju lagi secara pribadi,” akunya kepada wartawan di Medan, Rabu (31/5).      Edy mengakui dirinya tidak bisa dilepaskan selaku Edy Rahmayadi dan gubernur. Oleh sebab itu dia minta maaf. Namun nanti setelah 6 September baru lah itu merupakan hak prerogatifnya menyatakan sikap politik untuk maju lagi.       “Untuk itu saya minta maaf. Tapi karena sudah terbuka dan itu janji politik say
Read more

Hendri CH Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Periode 2023-2028 di Kongres XXV di Bandung

-
Image
Bandung – Mantan Sekjen PWI dua periode Hendri CH Bangun terpilih menjadi Ketua PWI periode 2023-2028  di  Kongres PWI XXV  di Bandung yang berakhir Selasa 26/9/2023/ dini hari.        Hendri CH Bangun pada pemungutan suara dengan voting tertutup itu memperoleh 47 suara. Sedangkan calon petahana Atal S Depari meraih 41 suara.        Wakil Sektetaris PWI Sumut Julia N Tarigan ketika dihubungi menjelaskan hal itu.       Dikemukakan pemilihan berlangsung demokratis pada putaran pertama terdapat tiga calon  yang maju yakni Zulmansyah, Hendri CH Bangun dan Atal S Depari. Sesuai dengan Tata tertib pemilihan Ketua PWI bila putaran pertama tidak ada calon yang melebihi 50 persen plus satu suara,  maka di lakukan pemilihan kedua. Dalam putaran pertama dari 88 suara yang diperebutkan tidak satupun calon melebihi 50 persen plus satu. Di mana Zulmansyah meraih 9 suara, Hendri CH Bangun 39 suara dan Atal Depari meraih 40 suara. Berdasarkan hasil itu maka dua suara terbanyak berhak mengikuti putaran
Read more