Gubsu Fasilitasi Wartawan Kunjungan Jurnalistik

Kadis Kominfo Sumut Drs H Jumsadi Damanik SH MHum (kiri) dan Kasubbag Humas Pimpinan Pemprovsu
Harvina Zuhra SP MSP mengulosi pejabat BP Otorita Batam saat mendampingi kunjungan jurnalistik wartawan Pemprovsu ke Batam.

Gubsu Fasilitasi Wartawan Kunjungan Jurnalistik
Batam Lihat KEK Sei Mangkei Lebih Potensial

Batam (Mimbar) - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensial yang lebih besar dibanding KEK di Batam. Provinsi Sumut mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang mampu mendukung KEK, misalnya seperti hasil perkebunan. Sementara di Batam, katanya, sama sekali tidak memiliki SDA. 

“Oleh sebab itu jika dikelola lebihh sungguh-sungguh dan terpadu, KEK Sei Mangkei Sumut jauh lebih potensi disbanding KEK Batam,” ujar Kasudit Humas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan (BP) Batam Eka Hartawan didampingi Kasi Sarana dan Prasarana BP Batam Johan saat menerima kunjungan wartawan unit Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang melakukan kunjungan Jurnalistik pada 27-29 Oktober 2014 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Kunjungan jurnalistik ini difasilitasi sepenuhnya oleh Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, Wagubsu Ir HT Erry Nuradi MSi dan Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM guna memperkaya wawasan wartawan serta member masukan kepada Pemprovsu tentang berbagai hal mengenai perkembangan Batam yang telah terlebih dahulu melaksanakan KEK.

Kunjungan dipimpin Kasubbag Humas Pimpinan Pemprovsu Harvina Zuhra SP MSi dan juga diikuti Kadis Kominfo Sumut Drs H Jumsadi Damanik SH MHum.

Eka Hartawan mengatakan di Batam, hingga Juni 2014 terdapat 22 kawasan idustri yang terdiri 1.635 perusahaan. Dari total itu 1.567 merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan selebihnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Di Batam, lanjutnya, investasi hingga Juni 2014 sudah mencapai US$ 8,08 miliar investasi asing sedangkan investasi domestik mencapai US$ 5,82 miliar, dan investasi pemerintah US$ 3,62 miliar.

"Investasi asing masih mendominasi di Batam mencapau 44,22%, pemerintah 20,45%, dan domestik 35,33%. Batam butuh 10 untuk untuk membangun kawasan ini," sebutnya.

Dia menceritakan, agar KEK ini cepat berkembang diperlukan persiapan infrastruktur seperti jalan sebelum menawarkan ke investor. Selain itu, ucapnya, soal kelistrikan, jalan raya, penyediaan air bersih, dan regulasi kepastian hukum.

"Selain itu ada juga suntikan seperti pemberian insentif, fasilitas, dan kemudahan ditawarkan kepada investor. Misalnya, proses keluar masuk barang cepat, tidak ada cukai impor-ekspor, tidak ada PPn, PPnBM dan pajak penjualan, sistem one stop service perizinan, proses imigrasi sederhana, kebijakan tenaga kerja bersahabat, situasi kemanan kondusif, ketersediaan fasilitas transportasi dan komunikasi," jelasnya.

Pada kunjungan itu juga dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Sumut, Jumsadi Damanik. Pada kesempatan itu, Jumsadi mengatakan, dengan sudah keluarnya HPL KEK Sei Mangkei yang sudah lama ditunggu merupakan kabar gembira dari pemerintah. 

Dia mengatakan dengan adanya HPL tentu investor semakin merasa aman untuk berinvestasi seperti perusahaan Unilever yang membangun pabrik di KEK Sei Mangkei di atas lahan 27,39 hektare dengan investasi Rp 1,4 triliun.

Setelah Unilever, ada juga PT Sinergi Oleo Nusantara dengan investasi Rp 3,86 triliun dan PT Cipta Buana Utama Mandiri senilai Rp 537 miliar. Sementara total areal lahan yang akan digunakan sembilan perusahaaan yang sudah menyampaikan letter of intent mencapai 144,35 hektare. 

"Kunjungan ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan wartawan dan juga pemerintah bagaimana mengembangkan suatu kawasan industri khusus. Batam adalah satu kawasan industri khusus yang terbilang bagus pengelolaan industrinya bisa berbagi tips untuk Sumut," katanya.

Comments

Popular posts from this blog

Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini

EDY RAHMAYADI MINTA MAAF SOAL PERNYATAAN MAJU LAGI PILGUBSU

Hendri CH Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Periode 2023-2028 di Kongres XXV di Bandung