Sumut Dukung Program Kelautan Jokowi-JK

Sumut Dukung Program Kelautan Jokowi-JK

Belawan (Medan) - Pemerintah Sumatera Utara bersama masyarakat Sumut mendukung program Pemerintah Jokowi-JK menjadikan Indonesia poros maritim dunia untuk kesejahteraan Indonesia. Dukungan tersebut sejalan dengan potensi kemaritiman Sumut yang potensial dimana lebih dari 60% wilayah Sumut adalah laut dengan panjang pantai 1.300 km.

Hal itu menjadi hasil kesimpulan dalam dialog Kebangsaan dengan Tema Memberdayakan potensi Maritim Sumatera Utara dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan di Markas Komando Lantamal di Belawan, Senin (17/11) yang dibuka Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si. Hadir Pangdam I /BB Mayjend TNI Winston Simanjuntak, Kapolda Sumut, Pangkosek Hanudnas III Medan, Kabinda Sumut, Danlantamal I Belawan, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Danlanud Soewondo, Dandim Plt Sekdaprovsu serta Pimpinan SKPD Sumut.

Poin lain yang menjadi catatan penting dialog yang diikuti masyarakat nelayan tersebut adalah walaupun Indonesia sudah 2.500 tahun mengenal dan memanfaatkan laut, namun hingga kini pengelolaan kemaritiman belum optimal dan nelayan masih menjadi kelompok yang paling miskin. Berbagai persoalan yang muncul adalah infrastruktur kemaritiman yang belum memadai, kurangnya lembaga pendidikan kemaritiman, pelanggaran yang masih terjadi serta penegakan hukum yang belum maksimal. Disamping itu, kawasan kemaritiman di wilayah Sumut semakin rentan terhadap berbagai ancaman karena posisinya yang strategis, karenanya butuh keterpaduan dan lintas sektoral untuk mengelolanya. 

Sementara itu, dialog yang menghadirkan pembicara tokoh masyarakat yang juga pengusaha maritim Syarifuddin Siba itu juga merekomendasikan beberapa poin yaitu Sumut perlu menambah lembaga pendidikan kemaritiman khususnya perguruan tinggi setingkat universitas atau sekolah tinggi. Pemko/pemkab yang memiliki laut dan pantai diminta mendorong terbentuk entrepreneur kemaritiman dan mengembangkan sekolah kejuruan kemaritiman di daerah masing-masing. Disamping itu, perlu dibuka isolasi pantai timur melalui program Bhakti tni. Forum juga mengusulkan Kementerian luar negeri unntuk menyelesaikan persoalan batas laut di selat Malaka yang hingga kini sering memicu konflik dengan Malaysia.

Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam kesempatan tersebut secara khusus menghimbau agar Pemerintah Kabupaten/kota yang memiliki wilayah laut dan pantai mengembangkan pendidikan berbasis kelautan di daerah masing-masing. Kepada Walikota Medan Dzulmi Eldin yang hadir, Gubsu meminta untuk menghadirkan lembaga pendidikan setingkat SMK maupun sekolah tinggi di kawasan yang berbasis sumberdaya pesisir. 

Dialog sepanjang tiga jam tersebut dimoderatori oleh Kepala Badan Kesbangpolinmas Drs Eddy Sofian, MAP menghadirkan pembicara KEpala Dinas Kelautan dan Perikanan Zonny Waldi yang memaparkan potensi laut Sumut. Sumut  memiliki luas wilayah 181.680 km2 yang terdiri atas 71.680 km2 wilayah darat dan 110.000 km2 wilayah laut dengan total panjang pantai 1.300 km. Potensi perikanan wilayah laut Sumut baik di pantai barat dan timur cukup besar namun belum sepenuhnya dimanfaatkan. Disebutkannya potensi perikanan Selat Malaka  mencapai 276.000 ton per tahun sementara di  samudera  Hindia mencapai 565.200 ton/tahun.

Pemprovsu, jelas Zonny Waldi, peduli dengan kesejahteraan para nelayan dimana satu-satunya Pemerintah Daerah di indonesia, yang mengasuransikan nelayannya. "Tahun ini sudah 3.400 nelayan yang di asuransikan," ujarnya. Keberpihakan kepada nelayan juga dilakukan melalui berbagai program pemberian bantuan dan pembinaan kepada nelayan dan keluarganya. Sementara itu, tahun 2015 untuk meningkatkan harja jual hasil laut nelayan pihaknya akan mengimplementasikan Perda nomor 6 tahun 2013 Provinsi Sumatera Utara. 

Sementara itu Syarifuddin Siba mengungkapkan di Sumut belum dikenal sekolah kemaritiman, karena yang dikembangkan masih kurikulum pelayaran dan perikanan. "Sistem pendidikan kelas kita masih sektoral, tidak terpadu. Masing-masing stakeholder jalan sendiri," katanya.Siba mencontohkan pengalamannya yang sulit untuk memperbaiki kapal karena minimnya tenaga ahli sehinga butuh waktu setahun.  "Di Indonesia, hanya 2.000 orang saja yang melamar ke pelayaran, padahal idealnya 2,4 juta orang. Sementara di Filipina dari 70 juta penduduknya, 500 ribu adalah pelaut," kata Siba.