Pemprovsu dan Komite II DPD RI Bahas Krisis Energi Sumut

Pemprovsu dan Komite II DPD RI Bahas Krisis Energi Sumut

# Plt Gubsu : Listrik Sumut Butuh 1.000 MW

Medan, (Mimbar) - Meski kondisi kelistrikan Sumut saat ini surplus 111MW, Plt Gubsu H T Erry Nuradi menilai Sumut masih membutuhkan penambahan pembangkit listrik baru minimal 1.000 MW. Karena menurutnya perkembangan investasi dan industri di Sumut bakal jalan di tempat apabila solusi krisis listrik dan gas tidak teratasi.

Hal itu diungkapkannya saat memimpin rapat pembahasan energy bersama Komite II DPD RI di Kantor Gubsu, Senin (21/1). Hadir dalam kesempatan itu Ketua Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, beserta anggota yaitu Wa Ode Hamsinah Bolu (Sulawesi Tenggara), Habib Ali (Banten), Matheus Stefi (Ambon), Dailami Firdaus (Jakarta), Nurbaeti Arlita (Kalbar), Rini Damayanti (Bengkulu), Rosti Uli Purba (Riau), Marhany Pua (Sulut), Rusli Rachman (Bangka Belitung), HM Mirza Wardana (Kaltim), Rafli Kande(Aceh), Novi Chandra (Sumbar) dan Asmawati (sumsel).  Sementara itu hadir juga Pl Assisten Ekbang Ibnu Hutomo, Kepala Divisi Operasi PLN regional Sumatera Iwan Agung, General Manager PT PLN Sumut Agung Nugraha, para kepala SKPD jajaran Pemprovsu, Pertamina, PGN, Kadin, APINDO, Masyrakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Sumut.

Dikatakan Plt Gubsu Sumut butuh tambahan minimal 1.000 MW lagi untuk satu dua tahun ke depan, karena pelanggan yang masih waiting list saja mencapai 500 MVA, belum lagi memenuhi permintaan ke depannya. “Sumut adalah pusat pertumbuhan ekonomi Indonesi wilayah Barat. Namun, tanpa ada energi, akan sulit bagi Sumut untuk berkembang. Karena itu kebutuhan listrik dan gas sangat penting,” tegas Erry.

Dia memaparkan beberagai kendala soal energy diantaranya masih minimnya pasokan listrik, harga gas untuk industri di Sumut yang termahal di Indonesia sehingga menyebabkan industri kalah bersaing dan panjang dan lamanya proses perizinan pembangkit listrik Mikro Hidro. Dijelaskannya harga gas di Singapura 6US$ per mmbtu, sedangkan di Sumut di atas 10 US$ per mmbtu, sekitar 13,5 US$ per mmbtu sementara di Jawa hanya 8 US$ per  mmbtu.  “Bagaimana industri bisa bersaing kalau biaya mahal. ini sangat memberatkan pelaku industry kita sehingga mereka sulit bersaing,” ujar Erry.

Dia juga memaparkan realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Sumut dengan potensi mencapai 1.000 MW yang mengalami stagnasi. “Sulitnya mendapatkan perizinan yang bisa memakan waktu 4-5 tahun dan kendala akses permodalan menjadi kendala utama para pengusaha,” ujarnya.

Dalam Rapat tersebut, Ketua  Komite II Parlindungan Purba dan segenap anggotda DPD RI benjanji akan mengusulkan hasil rapat ini dalam pembahasan di tingkat pusat. “Kami akan menggelar rapat tindaklanjut dengan pihak yang berwenang dan usulan ini akan menjadi bahan bagi kami,” kata parlindungan Purba.

Dalam kesempatan itu GM PT PLN Sumut Agung Nugroho memaparkan saat ini jumlah total pelanggan di SUmut mencapai 3.171.291 pelanggan dengan  daya mampu rata-rata 1.751 MW, Beban Puncak Rata-rata 1.721 MW  dan cadangan rata-rata 111MW. Cadangan pasokan daya mampu rata-rata tahun 2015 terdiri dari pembangkit Sumbagut 1.362 MW, IPP 21 MW, Excess power 44 MW, sewa PLTD 254 MW dan transfer Inalum rata-rata 70 MW.

PLN melakukan pembelian listrik dari IPP/EP kapasitas di bawah 10 MW pada tahun 2015 yang sudah beroperasi 11 unit (82MW),  dimana sudah PPA 44 pengembang (378 MW), proporsal yang sudah masuk 142 pengembang (1.080 MW).

Tambahan pembangkit di Sumbagut pada tahun 2015 sebanyak 380 MW terdiri atas PLTU P Susu (200 MW) dan PLTMG Arun 180 MW. Menurutnya pada tahun 2016 akan ada tambahan pembangkit baru masuk ke sistem Sumbagut dengan total 460 MW. Diantaranya adalah dari PLTA Wampu 45 MW rencana COD (comercial operation date) Februari 2016, Marine Vessel #1 240 MW rencana COD  April 2016, PLTP Sarulla 100 MW rencana COD November 2016, MPP Sumut 75 MW rencana COD 2016.