Harga Gas di Sumut Tak Akan Pernah Murah

Kepala BPMP Sumut Purnama Dewi :

Harga Gas di Sumut Tak Akan Pernah Murah

Medan (Mimbar) - Harga gas di Sumatera Utara (Sumut) tidak akan pernah murah seperti di Jawa. Mahalnya harga gas di Sumut dikarenakan distribusi yang terlalu jauh dan belum adanya dukungan dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Sumut Purnama Dewi mengatakan kebijakan pemerintah membatalkan pembangunan gas terminal apung di Belawan menjadi salah satu faktor masih tingginya harga gas di Sumut. "Kita tergantung dengan Aceh sekarang ini. Mahalnya gas ini sangat dikeluhkan oleh investor," ujarnya kepada wartawan di kantor Gubsu, Rabu (3/2).

Ia menyebutkan harga gas saat ini berkisar US$ 12 per MMBTU di Sei Mangkei. Jika dibandingkan di Jawa, kata Purnama, harganya terlalu tinggi dengan harga US$ 8 per MMBTU. 

Dia meyakini, kalau harga gas di Sumut sama dengan di Jawa pertumbuhan investasi di Sumut jauh lebih baik, bahkan bisa mengalahkan investasi di Jawa. "Yang kondisinya begini saja, pertumbuhan investasi kita sudah 180,6 persen naiknya. Apalagi kalau energi seperti gas murah dan tidak defisit?" ucapnya.

Mahalnya harga gas di Sumut, kata dia, diakibatkan dari korban regulasi pemerintah pusat. Dia berharap kalaupun harga gas tidak bisa lagi murah, maka harus diimbangi dengan yang lain seperti jaminan pasokan listrik untuk para investor.

Pada 2015, kata dia, realisasi investasi di Sumut mencapai Rp19,8 triliun dari yang ditargetkan pemerintah Rp14 triliun. Pada 2016 BPMP Sumut target investasi Sumut yang diberikan BKPM mencapai Rp16,5 triliun.

Sebelumnya Plt Gubsu H T Erry Nuradi mengatakan, harga gas di Sumut merupakan yang termahal di Indonesia. Untuk itu, Tengku meminta pemerintah mensubsidi harga gas tersebut. “Harga gas Sumut yang termahal di Indonesia. Masih lebih murah di Pulau Jawa bahkan dibandingkan dengan negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia,” ujarnya.

Dia menyebutkan, harga gas di Pulau Jawa saat ini sebesar US$8 per MMBTU. Dibanding dengan Singapura dan Malaysia seharga US$6 per MMBTU. “Kalau di Sumut harga gas itu mencapai 12 dollar Amerika per MMBTU. Harga di Sumut ini termahal di Indonesia bahkan saya kira di dunia,” ujarnya.

Atas kondisi itu, Erry sudah meminta kepada DPD RI untuk menyampaikan masalah harga gas dan kekurangan pasokan energi di Sumut itu ke pemerintah pusat. Sebab, kemajuan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari ketersediaan energi. “Saya berharap DPD bisa membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat. Ketersediaan energi ini menjadi hal penting masuknya investasi bagi daerah ini. Bagaimana investasi mau masuk pasokan energi sangat terbatas,” ucapnya.

Peran pemerintah provinsi, ujarnya, dalam pengelolaan energi memang sudah ada seiring dengan pemberlakukan UU Energi. Pemerintah daerah bersama BUMD, BUMN dan Swasta sudah bisa berpatispasi dalam penyedian energi. “Semua pihak sudah bisa berpastisipasi dalam penyediaan energi ini terutama listrik. Namun namanya energi listrik yang diproduksi harus mendapatkan persetujuan jual-beli dari BUMN terkait,” katanya.

Dia menuturkan, dengan harga gas yang murah maka pelaju usaha bisa bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN.  Diharapkan, harga gas bisa terus mengalami penurunan. Karena kalau harganya murah maka biaya coast pelaku usaha juga menurun.

Pengamat ekonomi Muhammad Ishak mengatakan, pemerintah harus segera mencari solusi bagaimana harga gas di Sumut sama seperti di Jawa. Karena  tugas  pemerintahlah untuk memberikan jaminan kepada para investor terkait pasokan energi seperti listrik dan gas. Apalagi pada saat ini, pelaku usaha dihadapi oleh yang namanya MEA. "Selain perbaikan infrastruktur, jaminan hukum dan keamanan. Ketersediaan pasokan gas dan listrik juga menjadi pendukung naiknya investasi," ujarnya.