Pembangunan Belum Jalan Plt Gubernur Panggil SKPD

-

Pembangunan Belum Jalan
Plt Gubernur Panggil SKPD

Medan, (Mimbar) - Proses pencairan dana pembangunan dari anggran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumatera Utara (Sumut) 2016 masih belum terlaksana. Para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pun bakal dipanggil.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengatakan dirinya akan memanggil para kepala SKPD yang belum juga menuntaskan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk selanjutnya menandatangani Daftar Pengguna Anggaran (DPA) di masing-masing instasi.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Hasban Ritonga, bahwa proses pencairan APBD oleh SKPD masing-masing, tergantung kesiapan administrasi instansi terkait. Sehingga ada yang prosesnya belum selesai. Dimana seluruhnya harus menyelesaikan LKPD dan laporan aset yang harusnya tuntas pada akkhir tahun sebelumnya. Sebab hal itu menjadi standard operasional prosedur (SOP) di seluruh SKPD, sebelum pemerintah bisa melakukan pencairan anggaran.

"Saya rasa mereka sedang menyusun (administrasinya). Nanti kita akan tanyakan hal itu secepatnya," ujar Erry kepada wartawan, Kamis (25/2).

Sementara disinggung terkait keterlambatan penyelesaian proses administrasi pencairan anggaran seperti DPA oleh kepada SKPD masing-masing yang diduga menunggu kepastian posisi jabatan setelah proses uji kompetensi, Erry membantah hal itu. Menurutnya, antara percepatan proses anggaran (administrasi) dengan pergantian jabatan, tidak ada hubungannya.

"Tidak lah, tidak ada hubungannya itu. Kan masih ada (proses), ini kan masih berkelanjutan nanti," katanya.

Meski mengaku belum mengetahui secara pasti apa kendala yang ada di SKPD masing-masing, namun untuk mempercepat sekaligus menjawab tuntutan anggota DPRD Sumut terkait anggaran tersebut, Erry segera memanggil para pimpinan instansi di jajaran Pemprov Sumut untuk mempertanyakannya.

"Nanti kita akan panggil mereka apa kendala-kendalanya, sehingga nanti proses pembangunan bisa cepat sesuai dengan seperti yang kita harapkan," katanya.

Diketahui sebelumnya proses penandatanganan DPA di seluruh SKPD baru mencapai 40 persen. Seluruh jajaran pun diminta menyelesaikan LKPD tepat waktu. Sebab sudah ada peringatan sejak Desember 2015 lalu. Terlebih laporan dimaksud, harus disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 31 Maret mendatang, atau batas waktu paling lama penyerahan LKPD untuk penggunaan APBD 2015.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini

-
Image
        Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini dikerjakan sebagaimana diberitakan media siberindo.co secara rinci. Berikut teks beritanya : Medan - Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan untuk kepentingan strategis daerah Propinsi Sumatera Utara (Sumut) atau dikenal sebagai proyek multi years Rp 2,7 triliun terus dikebut untuk mengejar target yang direncanakan.          Khusus untuk wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang berada di bawah UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Gunung Tua mulai start bulan Juni ini.       Hal itu dikemukakan Plt Kadis PUPR Sumut Ir Marlindo Harahap kepada wartawan di Medan Minggu (4/6) seraya menjelaskan action plan pelaksanaan pekerjaan dimaksud mudah-mudahan dapat dilaksanakan sesuai schedule yang sudah direncanakan.        Dijelaskan sesuai dengan action plan penyedia jasa Waskita - SMJ - Utama KSO, Asphalt Mixing Plant (AMP) yang berfungsi untuk memproduksi
Read more

EDY RAHMAYADI MINTA MAAF SOAL PERNYATAAN MAJU LAGI PILGUBSU

-
Image
        Gubsu Edy Rahmayadi minta maaf atas pernyataannya maju lagi di Pemilihan Gubernur Sumut 2024 sebagaimana diberitakan media siberindo.co       Berikut kutipan teks berita dimaksud :        Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta maaf kepada rakyat Sumatera Utara  atas pernyataannya maju lagi untuk periode kedua atau ‘incumbent’ menjadi kandidat gubernur di Pilkada Sumut 2024.       “Saya minta maaf kepada rakyat Sumatera Utara. Seharusnya secara etika saya belum itu (menyatakan sikap - red), karena saya masih gubernur hingga 5 September 2023. Jadi kemarin itu saya emosional menyatakan maju lagi secara pribadi,” akunya kepada wartawan di Medan, Rabu (31/5).      Edy mengakui dirinya tidak bisa dilepaskan selaku Edy Rahmayadi dan gubernur. Oleh sebab itu dia minta maaf. Namun nanti setelah 6 September baru lah itu merupakan hak prerogatifnya menyatakan sikap politik untuk maju lagi.       “Untuk itu saya minta maaf. Tapi karena sudah terbuka dan itu janji politik say
Read more

Hendri CH Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Periode 2023-2028 di Kongres XXV di Bandung

-
Image
Bandung – Mantan Sekjen PWI dua periode Hendri CH Bangun terpilih menjadi Ketua PWI periode 2023-2028  di  Kongres PWI XXV  di Bandung yang berakhir Selasa 26/9/2023/ dini hari.        Hendri CH Bangun pada pemungutan suara dengan voting tertutup itu memperoleh 47 suara. Sedangkan calon petahana Atal S Depari meraih 41 suara.        Wakil Sektetaris PWI Sumut Julia N Tarigan ketika dihubungi menjelaskan hal itu.       Dikemukakan pemilihan berlangsung demokratis pada putaran pertama terdapat tiga calon  yang maju yakni Zulmansyah, Hendri CH Bangun dan Atal S Depari. Sesuai dengan Tata tertib pemilihan Ketua PWI bila putaran pertama tidak ada calon yang melebihi 50 persen plus satu suara,  maka di lakukan pemilihan kedua. Dalam putaran pertama dari 88 suara yang diperebutkan tidak satupun calon melebihi 50 persen plus satu. Di mana Zulmansyah meraih 9 suara, Hendri CH Bangun 39 suara dan Atal Depari meraih 40 suara. Berdasarkan hasil itu maka dua suara terbanyak berhak mengikuti putaran
Read more