Erry : 15 Sampai 20 Jabatan yang Dilelang

Erry : 15 Sampai 20 Jabatan yang Dilelang

Medan, (Mimbar) - Pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) khususnya yang saat ini menduduki jabatan struktural pantas was-was. Sesuai dengan hasil uji Kompetensi yang dilakukan tim seleksi (timsel) eselon II yang baru berakhir diketahui ada sejumlah pimpinan SKPD yang dinilai tidak layak ataupun kurang tepat menduduki jabatannya saat ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu H T Erry Nuradi saat dikonfirmasi hal ini tidak membantahnya. Walaupun rekomendasi pansel belum diterimanya namun Erry dapat memperkirakan setidaknya ada 15 sampai 20 “kursi” pimpinan SKPD yang bakal dilelang.

“Yang pasti kan ada delapan. Dari hasil ujian kompetensi kemarin katanya ada tiga yang mundur, jadi 11. Setelah itu nanti akan kita lihat mana yang tidak the right man and the right job. Ya mungkin perhitungan saya sekitar 15 sampai 20 lah,”ujar Erry kepada wartawan di Gedung Gubsu Kamis (25/2).

Saat disinggung terkait kepastian waktu dilelangnya jabatan-jabatan yang kosong tersebut mantan Bupati Serdang Bedagai ini mengaku belum dapat memastikannya. Pasalnya hinga Kamis kemarin ia belum menerima rekomendasi dari tim pansel yang diketuai Sekda Provsu Hasban Ritonga. Menurut Erry setelah rekomendasi dikantonginya Pemprovsu akan mengusulkan ke Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) nama-nama pejabat incumbent tersebut.

“Laporan dari pansel belum saya terima. Katanya mereka masih mau rapat dulu. Setelah itu yang incumbent dulu kita usulkan ke Kemendagri, baru kita lelang jabatan yang kosong,”ujarnya.

Seperti diketahui saat ini proyek fisik di lingkungan Pemprovsu hingga saat ini masih tersendat. Hal ini menyusul belum terbitnya Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Disinyalir keterlambatan SK ini karena belum adanya kejelasan soal pejabat-pejabat yang bakal duduk di SKPD terkait.

“Tidak ada hubungannya itu. Pimpinan itu kan berkelanjutan. Saya pikir mereka saat ini sedang menyusunnya,” tegas Erry.

Lebih lanjut dikatakan Erry untuk mendukung percepatan pembangunan di Pemrpovsu dirinya akan memanggil pejabat-pejabat terkait untuk mempertanyakan kendala-kendala yang mengakibatkan tersendatnya proyek fisik di Pemprovsu.

“Nanti saya akan memanggil mereka. Apa kendala-kendalanya sehingga percepatan pembangunan nanti bisa sesuai dengan yang kita harapan,”pungkasnya.

Sebelumnya Sekda Provsu Hasban juga telah membantah kalau adanya proses uji kompetensi merupakan penyebat tersendatnya pengerjaan proyek fisik di Pemprovsu.

"Seharusnya tidak menjadi penghambat. Walaupun saat ini mereka sedang menjalani uji kompetensi seharusnya mereka tetap melaksanakan tanggungjawabnya yang sekarang," ujar Hasban.

Menurut Hasban SK KPA sedang dalam proses dan kecepatan administrasi SKPD Pemprovsu tidak sama. Saat ini sebagian besar Daftar Pengguna Anggaran (DPA) masih ada yang belum selesai.

"Laporan keuangan sama aset harus tuntas pada akhir tahun. Ini menjadi SOP kita dalam proses pencairan uang," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Hasban, pihaknya sudah mengingatkan sejumlah SKPD pada Desember lalu agar membuat laporan itu tepat waktu, karena pada tanggal 31 Maret merupakan batas waktu yang paling lama Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprovsu sudah sampai ke BPK untuk diaudit.

Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Pemprovsu Syafruddin mengaku kalau hingga saat ini proyek yang berjalan masih bersifat proyek rutin seperti untuk pengadaan cleaning service juga biaya makan dan minum. Syafruddin juga mengatakan, pihaknya tidak mengetahui apa kendala yang terjadi sehingga proses tender pembangunan fisik yang diajukan masing-masing SKPD belum berjalan.

Dijelaskan Syafruddin, beberapa SKPD saat memang sudah ada yang melakukan tender namun bukan untuk pembangunan fisik, seperti tender biro umum, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, dan Dinas Pendidikan Sumut.

Disebutkannya, beberapa proyek itu antara lain penyediaan jasa outsourching keperluan biro umum dengan nilai HPS Rp4,4 miliar. Pemenangnya adalah PT Maha Perkasa Jalan Biduk Medan Kota dengan harga Rp4,197 miliar.

Kemudian, lanjutnya, proyek jasa maintenance dan operator genset, listrik, AC, lift dan sarana air bersih/limbah untuk kantor Gubsu, Bina Graha, PKK/Dharma Wanita Provsu dan Depot Kp Baru. Nilai HPS Rp1,25 miliar dan pemenangnya PT Maha Perkasa Jalan Biduk Medan Rp1,151 miliar.

Selanjutnya, jelas Syafruddin adalah pengadaan petugas cleaning service Kantor Gubsu, Gedung Bina Graha, Kantor PKK/Dharma Wanita Provsu dan Depot Arsip Kampung Baru termasuk Pengadaan Bahan dan Peralatan Kebersihan. Nilai HPS proyek ini sebesar Rp 2,37 miliar. Pemenang perusahaan di Jalan I Gusti Ngurah Rai Rt.008/06 Ruko Citra Mall Klender Blok B3/14 Lt. I Klender, Duren Sawit - JAKTIM - Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta dengan harga Rp 2,163 miliar. Belanja Makan dan Minum Harian Siswa dengan HPS Rp 4,36 miliar. Setelah tender, pemenangnya, PT. Farhanindo Alamat    Jalan Muchtar Basri Medan - Medan dengan nilai kontrak Rp 4,345 miliar.

Sementara pengadaan personel bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 dengan HPS Rp 5,8 miliar dimenangkan PT Delta Mitra Masyarakat di Tempua Residence Blok R Sunggal Medan  dengan nilai Rp 5,749 miliar.