Petugas BKKBN Data Gubsu dan Keluarga

Petugas BKKBN Data Gubsu dan Keluarga

# Gubsu  Minta Pendataan dilakukan secara Valid

Medan (Mimbar) - Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyambut baik pendataan keluarga berencana yang dilakukan BKKN Sumut. Menurut Gubsu. Pendataan ini menurutnya sangat penting untuk mendapatkan data yang valid.

"Data ini bisa dijadikan data base, baik BKKBN maupun Pemda utk membuat kebijakan atau mengevaluasi program. Baik itu program KB atau program pembangunan lain" ujar Gubsu. Hal itu disampaikan Gubsu saat menerima rombongan BKKN saat melakukan pendataan keluarga Gubsu di rumah Dinas Gubsu Jumat (1/5) pagi. Hadir Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Widwiono, MKes didampingi Kabid Advokasi Penggerakan dan Informasi Datang Sembiring, Kepada Badan KBN Medan Muslim S.Sos.

Gubsu merupakan keluarga pertama yang didata oleh BKKBN Sumut. Dalam pertemuan itu dilakukan pendataan secara simbolis keluarga Gubsu dilakukan petugas pendataan Imelda yang merupakan Kepala Lingkungan Medan Polonia. Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Widwiono pendataan ini dilangsungkan secara nasional dilaksanakan 5 tahun sekali. Tujuamua mengetahui tentang angka kepesertaan KB, kondisi penduduk termasuk kesejahteraan keluarga.

Data juga dilakukan utk mengetahui bagaimana kepesertaan KB di masyarakat. Dengan demikian BKBN bisa mengevaluasi program-program sosialisasi.

Pendataan dilakukan selama 1 bulan, akan dipresentasi bulan Agustus dan akan disampaikan ke Gubernur untuk bahan evaluasi Gubernur. 

Terdapat sekitar 3,4 juta keluarga yang akan didata dan disiapkan 3,6 juta lembar kertas pendata penduduk. Dalam kertas lembar pendataan itu 47 indikator pertanyaan. Data yang dimuat dalam lembaran ini kemudian diiupload melalui IT. Widwiono menerangkan basis pendataan melalui EKTP dan KK. Petugas akan datang langsung ke rumah warga.

Gubsu menanyakan bagaimana proses yang dilakukan BKKBN utk mendapatkan data yang valid. Menyahuti pertanyaan itu, Kabid Advokasi Penggerakan dan Informasi Datang Sembiring mengatakan untuk memudahkan proses pendataan Petugas pendataan adalah warga setempat yang ditunjuk aparat pemerintah. Hal itu dilakukan untuk memudahkan petugas berinteraksi dengan warga.

Proses pendataan ini dikontrol melalui supervisi secara berjenjang dari mulai kelurahan hingga kabupaten/ kota oleh Petugas Lapangan KB. Selain itu, keluarga yang didata harus menanda tangani lembar pendataan. 

Gubsu mengharapkan kabupaten/ kota memasukkan anggaran dalam APBD untuk membantu pendataan. "Bagi pemerintah daerah sangat membutuhkan data yang valid sebagai bahan utk membuat kebijakan. Dengan adanya pendataan BKKBN ini, pemerintah daerah akan terbantu" tutur Gubsu.

Gubsu menanyakan apakah kegiatan pendataan ini telah disosialisasikan ke masyarakat, karenanya masyarakat harus mengetahui prosedur pendataan itu dan bisa bersiap dgn data-data yang benar.

Bkkbn mengaku telah melakukan publikasi di media massa dan menyebar brosur ke masyarakat.

Setelah menerima penjelasan dari BKKBN, Gubsu didata secara simbolis. Gubsu antusias menjawab semua pertanyaan petugas.  Gubsu menyampaikan data keluarga dengan diselingi canda. Saat petugas bertanya nama lengkap, Gubsu menyebutkan nama lengkap dengan menambahkan marga. 

Selain itu, Gubsu menyempatkan bertanya kepada Kepling tentang aktivitas di lngkungan, seperti gotong royong. Gubsu menyarankan pola gotong royong itu diubah. Dengan cara, mengarahkan warga utk membersihkan areal rumahnya masing-masing. Setelah itu, warga diajak bersama-sama membersihkan area publik. "Hendaknya setiap keluarga terlibat, minimal 1 orang dari tiap keluarga. 15 menit pertama atau 30 menit pertama warga bersihkan halaman atau parit depan rumah" ujar Gubsu. Gubsu juga mengaku siap dilibatkan dalam aktivitas lingkungan.