Soal Penggeledahan KPK

-
Soal Penggeledahan KPK

Gubsu : Kedepankan Azas Praduga tidak Bersalah

Medan, (Mimbar) - Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi mengisyaratkan semua pihak hendaklah tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Pihaknya juga tetap menghormati proses hukum.

Isyarat Gubsu itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut H Hasban Ritonga, Minggu (12/7) sehubungan penggeledahan beberapa ruang kerja diantaranya ruang kerja Gubsu dan Kepala Biro Keuangan Pemprovsu H Ahmad Fuad Lubis sehari sebelumnya.

Penggeledahan tersebut menyusul, Kamis (9/7) di salah satu plaza ternama di Medan, sejumlah hakim PTUN Medan diamankan KPK pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan menerima suap dari anggota pengacara OC Kaligis terkait gugatan hukum Kepala Biro Keungan.    

Hasban Ritonga mengakui telah menandatangani surat tugas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Sabtu (11/7) malam dan penggeledahan itu sudah dilaporkan ke Gubernur H Gatot Pujo Nugroho.

"Yah saya Sabtu malam menandatangani surat tugas KPK yang akan melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Sumut dan saya sudah laporkan hal itu ke Gubernur Gatot Pujo Nugroho yang tidak berada di tempat," katanya.

Hingga pukul 01.00 WIB, petugas KPK masih terlihat menggeledah beberapa ruangan di kantor Gubernur, seperti ruang Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut dan ruang Gubernur Sumut. 

Sekda mengakui, setelah menerima kembali surat tugas yang ditandatanganinya itu, penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruangan Gubernur dan Biro Keuangan Pemprov Sumut.

Hasban mengakui, penggeledahan itu berkaitan dengan kasus Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis yang menggugat Kejaksaan Agung di PTUN Medan. "Tetapi saya tidak mengetahui perihal gugatan pribadi Kepala Biro Keuangan tersebut," katanya.

Hasban menegaskan, pihaknya akan bersikap kooperatif terkait kasus itu. "Saya juga berharap agar semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah selama kasus itu masih ditangani penegak hukum," katanya.

Sebelum menggeledah kantor Gubernur Sumut, KPK menggeledah kantor dan rumah hakim PTUN Medan. 


Penyidik KPK sendiri belum bisa dimintai komentar soal penggeledahan kantor Gubernur Sumut tersebut. Seperti diketahui, Kamis (9/7) di salah satu plaza ternama di Medan, sejumlah hakim PTUN Medan diamankan KPK pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan menerima suap dari anggota pengacara OC Kaligis.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini

-
Image
        Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini dikerjakan sebagaimana diberitakan media siberindo.co secara rinci. Berikut teks beritanya : Medan - Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan untuk kepentingan strategis daerah Propinsi Sumatera Utara (Sumut) atau dikenal sebagai proyek multi years Rp 2,7 triliun terus dikebut untuk mengejar target yang direncanakan.          Khusus untuk wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang berada di bawah UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Gunung Tua mulai start bulan Juni ini.       Hal itu dikemukakan Plt Kadis PUPR Sumut Ir Marlindo Harahap kepada wartawan di Medan Minggu (4/6) seraya menjelaskan action plan pelaksanaan pekerjaan dimaksud mudah-mudahan dapat dilaksanakan sesuai schedule yang sudah direncanakan.        Dijelaskan sesuai dengan action plan penyedia jasa Waskita - SMJ - Utama KSO, Asphalt Mixing Plant (AMP) yang berfungsi untuk memproduksi
Read more

EDY RAHMAYADI MINTA MAAF SOAL PERNYATAAN MAJU LAGI PILGUBSU

-
Image
        Gubsu Edy Rahmayadi minta maaf atas pernyataannya maju lagi di Pemilihan Gubernur Sumut 2024 sebagaimana diberitakan media siberindo.co       Berikut kutipan teks berita dimaksud :        Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta maaf kepada rakyat Sumatera Utara  atas pernyataannya maju lagi untuk periode kedua atau ‘incumbent’ menjadi kandidat gubernur di Pilkada Sumut 2024.       “Saya minta maaf kepada rakyat Sumatera Utara. Seharusnya secara etika saya belum itu (menyatakan sikap - red), karena saya masih gubernur hingga 5 September 2023. Jadi kemarin itu saya emosional menyatakan maju lagi secara pribadi,” akunya kepada wartawan di Medan, Rabu (31/5).      Edy mengakui dirinya tidak bisa dilepaskan selaku Edy Rahmayadi dan gubernur. Oleh sebab itu dia minta maaf. Namun nanti setelah 6 September baru lah itu merupakan hak prerogatifnya menyatakan sikap politik untuk maju lagi.       “Untuk itu saya minta maaf. Tapi karena sudah terbuka dan itu janji politik say
Read more

Hendri CH Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Periode 2023-2028 di Kongres XXV di Bandung

-
Image
Bandung – Mantan Sekjen PWI dua periode Hendri CH Bangun terpilih menjadi Ketua PWI periode 2023-2028  di  Kongres PWI XXV  di Bandung yang berakhir Selasa 26/9/2023/ dini hari.        Hendri CH Bangun pada pemungutan suara dengan voting tertutup itu memperoleh 47 suara. Sedangkan calon petahana Atal S Depari meraih 41 suara.        Wakil Sektetaris PWI Sumut Julia N Tarigan ketika dihubungi menjelaskan hal itu.       Dikemukakan pemilihan berlangsung demokratis pada putaran pertama terdapat tiga calon  yang maju yakni Zulmansyah, Hendri CH Bangun dan Atal S Depari. Sesuai dengan Tata tertib pemilihan Ketua PWI bila putaran pertama tidak ada calon yang melebihi 50 persen plus satu suara,  maka di lakukan pemilihan kedua. Dalam putaran pertama dari 88 suara yang diperebutkan tidak satupun calon melebihi 50 persen plus satu. Di mana Zulmansyah meraih 9 suara, Hendri CH Bangun 39 suara dan Atal Depari meraih 40 suara. Berdasarkan hasil itu maka dua suara terbanyak berhak mengikuti putaran
Read more