Plt Gubsu dan 3 Menteri Berkolaborasi pada Musrenbangprovsu Inovasi Baru Hari Ini

Plt Gubsu dan 3 Menteri Berkolaborasi pada Musrenbangprovsu Inovasi Baru Hari Ini

Medan, (Mimbar) - Tiga menteri telah mengklarifikasi peransertanya berkolaborasi bersama Plt Gubsu Ir HT Erry Nuradi MSi mengoptimalkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumut hari ini (Jumat, 1/4).

Ketiga menteri dimaksud Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkop dan UKM AAGN Puspayoga serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumut DR H Arsyad MM didampingi Kasubbag Humas Pimpinan Pemprovsu Harvina Zuhra SP MSi menjelaskan itu kepada wartawan di Medan, Kamis (31/3).

Musrenbang di Hotel Grand Angkasa Medan ini akan dibuka Gubsu H T Erry Nuradi MSi setelah sebelumnya kemarin (31/3) berlangsung Pra Musrenbangprovsu yang dibuka oleh Sekdaprovsu H Hasban Ritonga.

Didampingi juga oleh Sekretaris Bappedasu Drs Ismael P Sinaga MSi, Kepala Bappeda menjelaskan Musrenbang tahun ini memiliki inovasi baru, baik berupa inovasi proses maupun inovasi program.

"Pelaksanaan tahun ini sebagai satu kesatuan sistem perencanaan yang prosesnya diawali berdasarkan hasil forum SKPD dan musrenbang kabupaten/kota serta pra-musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)  di 4 zona  Sumut yang ke empatnya dihadiri langsung Plt Gubsu," jelasnya.

Empat zona itu yaitu Zona I terdiri dari Kota Medan, Binjai, Tebingtinggi, Tanjungbalai, P Siantar, Kabupaten Langkat, Karo, Deli serdang, Serdangbedagai, Batubara, Asahan, Labuhanbatu, Labura dan Labusel.

Zona II  P Sidempuan, Sibolga, Madina, Tapsel, Tapteng, Palas dan Paluta. Zona III Pakpak Bharat, Dairi, Taput, Humbahas, Samosir, Tobasa dan Simalungun. Zona IV Gunungsitoli, Nias, Nias selatan, Nias Utara dan Nias barat.

"Dengan ini proses sinkronisasi dapat dilakukan secara optimal. Hal ini sangat rasional, karena kebutuhan atau aspirasi masyarakat atas program kegiatan pembangunan di setiap zona mempunyai perbedaaan, dikarenakan karakteristik wilayah dan kekhasan masing masing daerah yang berbeda,' jelasnya.

Dari pendekatan proses musrenbang desa/kelurahan sampai dengan musrenbang kabupaten/kota berdasarkan 4 zona akan mampu menghasilkan filtrasi partisipatif rancangan RKPD 2017 yang didalamnya memuat substansi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang tepat sasaran yang kemudian diusulkan melalui belanja APBD Sumut 2017.

Ditambahkan, musrenbang dengan tema “Sinergitas pembangunan dalam meningkatkan daya saing  di era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)” ini akan menghasilkan program prioritas melalui sumber pembiayaan APBN, APBD provinsi dan investasi tahun 2017.

"Hasilnya juga menjadi masukan dari pemerintah kabupaten kota dan stakeholders berupa aspirasi strategis daerah untuk perbaikan rancangan RKPD provinsi tahun 2017 untuk menjadi rancangan akhir RKPD 2017 yang telah dijabarkan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran," jelasnya.

Kegiatan yang dimeriahkan Pameran Perencanaan Pembangunan ini melibatkan sekira 800 peserta antara lain unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumut, para ketua dan anggota komisi, DPD RI, Pangdam I/BB, Kapoldasu, Danlantamal dan unsur FKPD lainnya, perguruan tinggi negeri dan swasta, tokoh-tokoh agama, masyarakat, pemuda dan LSM, asosiasi profesi, PWI, dewan riset daerah, bupati/walikota se Sumut dan lainnya.

Juga dijelaskan tujuan musrenbang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam RKPD Sumut tahun 2017 dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (renja SKPD) tahun 2017 dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumut tahun 2013 -2018.

 

Melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota baik melalui kerangka regulasi dan kerangka anggaran baik bersumber dari pendapatan asli daerah (pad), dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dana urusan bersama maupun dana perimbangan agar terwujud pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable development).

Mengembangkan dan memperkuat partisipasi stakeholders dalam penyusunan rkpd pemerintah provinsi sumatera utara tahun 2017.

Mengembangkan dan memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan rkpd provinsi sumatera utara tahun 2017.